Legislator PKS asal Sumbar Sikapi Aksi 4 November


Kamis, 03 November 2016 - 09:40:37 WIB
Legislator PKS asal Sumbar Sikapi Aksi 4 November unjuk rasa

JAKARTA, HALUAN – Dua wakil rakyat asal Sumbar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hermanto dan Refrizal angkat bicara soal rencana aksi umat islam 4 November 2016 besok.  Keduanya menyampaikan pandangan dari dua sisi yang berbeda, yakni soal penegakan hukum dan pelaksanaan aksi.

 

Refrizal yang berasal dari Dapil Sumbar II itu bahkan melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam suratnya, Refrizal menilai aksi demonstrasi umat Islam yang akan diadakan pada 04 November 2016 itu  bukan aksi demonstrasi memaksakan kehendak. Menurutnya, aksi itu hanya untuk menuntut keadilan dan tegaknya hukum bagi penista Kitab Suci Al Quran.

 

“Penanganan perkara ini sangat lambat dan mengecewakan karena sampai saat ini belum ditindaklanjuti serius oleh aparat penegak hukum / Bareskrim Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia,”tulis Refrizal dalam surat terbuka tertanggal 1 November lalu.

 

Selain itu, dalam surat tersebut Refrizal juga menambahkan bahwa sudah ada Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 11 Oktober 2016 tentang pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016 yang telah dikategorikan sebagai menghina Al-Quran dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

 

Jadi, sungguh sangat miris mendengar pernyataan beberapa petinggi negara yang menuduh aksi demonstrasi umat Islam 04 November 2016 sebagai upaya pemecah belah bangsa. Aksi demonstrasi umat Islam tidak akan pernah muncul tanpa sebab. Jangan sampai muncul kesan ada yang lebih tinggi dibanding hukum di Negara ini.

 

Sementara itu, legislator PKS di Senayan lainnya, Hermanto beranggapan bahwa aksi demonstrasi besok itu seharusnya dilindungi karena Negara ini telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum.

 

"Kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi. Maka pelaku tembak ditempat kepada mereka yang sedang berpendapat adalah pelanggaran terhadap konstitusi", papar Hermanto.

 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 hal itu nyata-nyata telah dibolehkan, yakni pada Pasal 28 E menyebutkan: 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'. Selain itu, hal ini dijabarkan lagi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

 

Baca juga : Hari Ini Seribu Lebih Warga Sumbar Berangkat ke Jakarta Demo Ahok

Kapolda Sumbar Bantah Melepas Peserta Demo Sumbar ke Jakarta

Tinggalkan Bangku Kuliah Mahasiswa Sumbar Ini Berangkat Demo ke Jakarta

 

Karenanya, kata Hermanto lagi, ia mengapresiasi kebijakan Kapolda Metrojaya yang tidak akan melakukan tembak ditempat kepada para peserta aksi demonstrasi yang menuntut pengadilan terhadap penista agama, Jumat (4/11) mendatang. Kalau ada yang anarkis, tangkap saja oknumnya tanpa harus ditembak.(*)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 15 Januari 2020 - 19:50:04 WIB

    Tenaga Honorer K2 Datangi Gedung DPR, Legislator Berjanji Perjuangkan Jadi CPNS

    Tenaga Honorer K2 Datangi Gedung DPR, Legislator Berjanji Perjuangkan Jadi CPNS JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Untuk kesekian kalinya, tenaga honorer Kategori Dua atau K2 datang ke Gedung DPR untuk memperjuangkan nasib mereka untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). .
  • Jumat, 04 Oktober 2019 - 13:16:01 WIB

    Ini Kritik Pedas Legislator Maluku dan Jawaban Wiranto soal Salah Paham

    Ini Kritik Pedas Legislator Maluku dan Jawaban Wiranto soal Salah Paham AMBON, HARIANHALUAN.COM - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto yang menyebut banyaknya pengungsi gempa bumi di Maluku menjadi beban pemerintah, menuai kecaman dari berbaga.
  • Kamis, 25 Februari 2016 - 02:18:26 WIB

    Legislator Ingin Kualitas Isi Penyiaran Membaik

    JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menginginkan kualitas dari isi penyiaran baik dari media radio maupun televisi menjadi semakin baik seiring dengan maraknya digitalisasi penyiaran di era keterbukaan in.
  • Kamis, 14 Januari 2016 - 04:30:46 WIB

    Legislator PDIP Terjerat OTT KPK

    Legislator PDIP Terjerat OTT KPK JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) me­­nang­kap Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti terkait dugaan kasus korupsi di Ke­men­terian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM