Dishut Mentawai Survei Resort di Kawasan HP


Jumat, 04 November 2016 - 00:22:24 WIB
Dishut Mentawai Survei Resort di Kawasan HP Tim Dishut Mentawai melakukan survei ke pulau-pulau kecil di Kecamatan Siberut Barat Daya, guna mendata izin yang dikantongi masing-masing resort yang ada. (REDI)

MENTAWAI, HALUAN — Kepulauan Mentawai memang terkenal dengan keindahan alam yang mempesona, dan memiliki potensi pariwisata bahari yang menjanjikan. Hamparan pasir pantai yang putih, dengan gulungan ombak yang memukau para peselancar manca negara hingga berdatangan di Bumi Sikerei.

Namun sepertinya pihak investor yang akan menanam saham di Bumi Sikerei sedikit kecewa dengan adanya pera­turan menteri yang mengatakan kawasan pulau-pulau yang di­bangun resort-resort tersebut sebagian besar merupakan ka­wa­san Hutan Produksi (HP).

Baca Juga : Operasi Antik Singgalang 2021 di Pasaman, 20 Paket Ganja Kering Diamankan

Plt Kepala Dinas Kehutanan Tasliatul Fuaddi, Kamis (3/11) mengatakan, pihaknya sekarang sudah melakukan survei ke lokasi resort yang dicap sebagai zona kuning, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 422 tahun 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi.

Meskipun sudah ada revisi kawasan hutan Sumbar dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2013, namun tidak menurunkan status kawasan HP di Kepulauan Mentawai, diman HP tersebut mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hu­tan. Tujuan survei tersebut dikatakannya untuk mengetahui kondisi ril dilapangan.

Baca Juga : Hari Pertama Ramadhan, Dispar Sumbar Gelar Pertemuan antara Pelaku Pariwisata dan Citilink

“Kami sengaja turun ke lapangan melakukan survei lokasi ke resort dan homestay di seluruh pulau-pulau kecil di Mentawai, guna melihat kondisi fisik dan mengumpulkan data resort yang dibangun di kawa­san HP dan mengetahui secara ril kondisi terkini,” kata Fuadi kepada Haluan di ruang kerjanya.

Dalam survei tersebut, se­but­nya, sejumlah resort seba­gian besar dibangun diperke­bunan kelapa pinggir pantai. “Saat ditanya mengenai izin, sebagian pengelola tidak berada di tempat sehingga karyawan­nya tidak bisa menunjukkan surat izin,” ujarnya lagi.

Baca Juga : Capai Swasembada Pangan, Rusma Yul Anwar Tanam Padi dengan Masyarakat

Menurut sepengetahuannya, sebagian resort sudah ada yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Anehnya, beberapa resort sudah bersertifikat dan diresmikan oleh gubernur, meskipun berada di kawasan HP seperti Mainuk Resort yang berada di pulau kalah itu diresmikan Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, pada (19/3/2006) lalu.

Dikatakannya, pihaknya juga sudah mendapatkan data dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Mentawai, dimana 14 resort yang rata-rata baru mendapatkan Izin Gangguan (IG).

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Covid-19 di Sumbar: Positif 57, Sembuh 50, dan Meninggal Dunia 2 Orang

Kemudian data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Mentawai diketahui, ada 18 resort yang sudah memiliki Izin Gangguan (IG), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Camat Siberut Barat Daya, dimana wilayah tersebut merupakan kawasan strategis pariwisata dan sekarang sekitar 32 resort dan homestay yang tengah berjalan.

“Data yang kita terima ini akan ditindak lanjuti dan nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mengetahui berapa banyak resort yang memiliki sertifikat. Kita juga akan sampaikan data ini kepada Kepala Daerah, pasalnya, saat ini kita juga masih bingung bagaimana bisa surat izin tersebut bisa keluar. sejauh ini tidak ada konfirmasi ke Dinas Kehutanan,” tukas Fuad. (h/mg-red)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]