Menghentikan Pungli dari Dunia Pendidikan


Jumat, 04 November 2016 - 00:45:09 WIB
Menghentikan Pungli dari Dunia Pendidikan Ilustrasi.

Dunia terkejut ketika secara tak terduga, Gedung WTC di Amerika terkena serangan dari para teroris. Ekonomi lantas terguncang dan krisis merambat. Itu pada tahun 2001 yang silam. Banyak negara menyambutnya dengan “mengencangkan” ikat pinggang. Tetapi, Indonesia menyikapinya dengan berbeda. Meski ekonomi sedang goyah, Indonesia dengan berani mengalokasikan dana pendidikannya sebesar 20% dari total APBN/APBD. Beda dengan negara-negara lain, seperti dalam laporang Unicef (2002), bahwa AS, Rusia, dan China hanya mengalokasikan 2 % anggarannya untuk pendidikan. Pakistan bahkan hanya 1 %.

Keberanian Indonesia me­­ng­­­alokasikan pagu ang­garan yang besar ini mene­guhkan bahwa bagi kita, pen­didikan adalah kunci. Sayang­nya, pemanfaatan pagu angga­ran ini tidak atau katakanlah belum maksimal. Perun­tu­kannya pun lebih pada pe­ngem­bangan “kemewahan”, bukan pengembangan kua­li­tas. Kita memang pernah se­macam mengalami demam membangun infrastruktur pen­­didikan, bahkan sampai saat ini. Banyak gedung seko­lah sudah didirikan. Banyak pula sekolah yang dulu megah kini semakin megah. Tetapi, pembangunan infrastruktur ini berhenti pada membangun sekolah. Kita lupa mem­ba­ngun basis pendidikan.

Hasilnya, kita hanya me­wah dari segi gedung, tetapi miskin dari segi produk. Yang lebih memprihatinkan, pagu anggaran yang besar ini ter­nyata menjadi lahan basah bagi para elite. Sekolah men­jadi sapi perahan. Kita tentu belum lupa bagaimana korupsi dalam bidang pendidikan pada masa SBY sangat tinggi. Tra­disi ini (maaf, kalau saya me­nyebutnya tradisi) juga ber­lanjut pada masa Jokowi. Be­tapa tidak, setelah Jokowi me­niatkan memberantas pung­li, ramai-ramai diberita­kan bah­wa ranah pendidikan ternyata menem­pati peringkat II dalam uru­san pungli, bah­kan di be­berapa tempat men­da­patkan pe­ring­kat I, seperti Jateng.

Karbitan

Ini tentu sangat meng­gelisahkan. Betapa tidak, jika kita menyepakati bahwa pen­didikan adalah dasar moral selain agama, bukankah ini artinya bahwa moral kita se­dang morat-marit? Lalu, apa hasil dari pendidikan dengan moral morat-marit ini, kecuali kalau bukan keculasan, kebo­dohan, juga ketidakadilan? Ini bukan mengada-ada. Ini te­rekam sangat jelas dan rapi, sebelum dan setelah negara secara resmi “bertanggung jawab” pada dunia pen­didi­kan. Ironisnya, justru setelah negara resmi “bertanggung jawab”, di saat itulah prestasi kita malah memudar.

Penjelasaannya be­gi­ni: ji­ka seperti kata Sidaharta Susila bah­wa dulunya sekolah swasta hadir dengan idealisme dan pe­muliaan hidup (Kom­pas, 26/101/2016), kini, se­telah negara hadir, beberapa se­kolah, terutama negeri—me­ngutip bahasa Indra Trang­gono—malah menjadi tempat untuk menampilkan festival korupsi. Siswa bukan lagi dipandang sebagai pribadi, tetapi sebagai barang yang bisa dijual-beli. Dengan kata lain, sekolah bukan lagi idea­lisme dan pemuliaan hidup, tetapi menjadi materialisme-pragmatisme dan peng­han­curan hidup.

Imbasnya, kita tak lagi melihat generasi hasil pen­didikan prakemerdekaan, se­perti Bung Karno, Bung Hatta, M. Yamin, Tan Malaka, dan sebagainya. Sebaliknya, kita justru melihat generasi-ge­nerasi malas bermental instan. Kita mendapatkan generasi-generasi karbitan. Cepat pin­tar, cepat pula nanar. Simaklah betapa kita termasuk sering melihat anak bangsa yang mendapatkan medali dari olimpiade nasional. Tetapi, apa yang kita dapatkan dari sana, kecuali kalau bukan kesenangan sementara, persis ibarat karbitan: enaknya ha­nya sementara, sedangkan perihnya lama?

Ini lagi-lagi terekam de­ngan jelas dalam laporan UNDP 1998 di mana Indeks Pembangunan Manusia kita berada pada urutan ke-103. Itu ketika pagu anggaran kita masih belum 20%. Dua tahun kemudian, posisi ini terus bergerak menurun ke-109. Setelah pagu anggaran dinaik­kan, pada 2011 dan 2012 (setelah sepuluh tahun) seba­gaimana dikutip Hafid Abbas, posisi kita bukan membaik, malah merosot ke-124 dari 187 negara di dunia, amat jauh tertinggal dari negara-negara tetangga.

Tak lama ini, hasil serupa juga diperoleh dari tes PIAAC: kita terburuk dan terpuruk. Padahal, khusus untuk tes PIAAC, ini belum mewakili Indonesia. Ini masih mewakili Jakarta dengan IPM-nya 78,99. Sementara, rata-rata na­sio­nal ada pada angka lebih ren­dah 69,55, bahkan Papua jeblok ke 57,25. Artinya, keadaan Indonesia yang sebe­nar-benarnya jauh lebih bu­ruk. Pertanyaan seriusnya: me­ngapa ini masih saja terjadi mes­ki kita telah membuat pagu anggaran yang besar, meski kita sudah membangun banyak sekolah, meski kita sudah menggonta-ganti (sebe­narnya mengobrak-abrik) ku­ri­kulum, meski kita sudah menganggarkan banyak uang negara untuk tenaga pengajar?

Ternyata, jawaban yang paling memungkinkan, se­perti yang saya sebutkan di atas: karena kita berlari me­ngejar “kemewahan”, bukan keunggulan. Kita ramai-ramai membangun gedung sekolah, tetapi fungsinya lebih pada foya-foya dan gaya hidup. Sekolah dibuat menjadi pusat mode dan gaya, ibarat mal. Anak-anak yang bersekolah ke sana pun lantas bukan lagi orang-orang biasa, tetapi elite dan pesohor. Sebab, orang-orang biasa tak akan bisa menyanggupi berbagai pu­ngutan dari sekolah-sekolah mewah. Apalagi kini, setelah pemerintah “mengguncang” sekolah swasta, sekolah negeri, terutama di kota sudah lebih diminati.

Tak Bisa Ditawar

Lalu, hukum ekonomi pun berlaku. Semakin banyak pe­minat, harga bergerak, bahkan otonomi menguat. Hasilnya, status negeri pada sebuah sekolah tak menjadi simbol dari kemudahan biaya pen­di­dikan. Justru, status negeri menjadi label harga sehingga berbagai pungutan pun makin liar. Nah, karena peminat tinggi, kini sudah ada pula cukong dan mafia di sekolah. Tugas cukong dan mafia ini adalah memasukkan siswa ke sekolah, baik dari jalur legal maupun ilegal. Tentu ada harganya. Hanya saja, karena sekolah sudah menjadi pusat kemewahan, bahkan gaya hi­dup, berbagai pungutan tak lagi digubris. Itu satu soal.

Soal lainnya adalah dari se­gi guru. Simaklah, meski gaji guru dinaikkan, tetap saja tak menaikkan kualitas guru. Dana sertifikasi cenderung digunakan untuk kemewahan, bukan kualitas. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Mu­hammad Ramli Rahim, sudah menguatkan hal itu dengan menyampaikan fakta bahwa rata-rata guru hanya meng­gunakan 14% tunjangan un­tuk meningkatkan kompe­ten­si. Ini semakin terbukti sebab dalam kajian yang dila­ku­kan Joppe de Ree, dkk, mi­salnya, disebutkan bahwa pe­ning­katan gaji memang mem­buat guru puas dengan pe­kerja­annya dan tidak lagi tertekan dengan masalah kekuangan.

Namun, dampak kenaikan ga­ji guru dalam mengem­bang­kan kompetensi masih sa­ngat kecil. Mengapa? Tak lain tak bu­kan karena yang dikejar ada­l­ah kemewahan, bukan ke­unggulan. Itulah sebabnya un­tuk menjadi guru (PNS), ba­nyak orang mere­lakan uang­nya raib ratusan juta (pungli). Un­­tuk men­da­patkan sertifikat, me­reka juga rela meng­hambur-ham­­burkan uang. Hasilnya, pung­li men­jadi semacam bu­da­­ya. Kalau mau mewah dan men­da­pat­kan perilaku me­wah, silakan memberi pungli. Ki­­ra-kira demikian mazhab­nya.

Semoga, pemberantasan pungli yang digaung-gaung­kan Jokowi lebih dititik­berat­kan pada pendidikan. Sebab, pendidikan adalah benteng pejaga moral. Jika moral sudah morat-marit, rasanya sulit bermimpi menjadi negara ma­ju. Lagipula, adalah sangat lucu jika penjaga moral malah memperdagangkan moral. Mak­­sud saya: memberantas dan menghentikan pungli di se­kolah, apa pun alasannya dan bagaimana pun caranya adalah kewajiban yang tak bisa ditawar. ***

 

RIDUAN SITUMORANG
(Pegiat Literasi di Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) Medan)
 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM