Menemukan Munir yang Hilang


Senin, 07 November 2016 - 00:45:25 WIB
Menemukan Munir yang Hilang Ilustrasi.

Dua belas tahun silam, tepatnya pada tahun 2004, Indonesia dikejutkan oleh meninggalnya seorang aktivis HAM, Munir Saib Thalib. Kematianya menimbulkan kegaduhan politik yang menyeret Badan Intelijen Negara (BIN) dan instituti militer negeri ini. Berdasarkan hasil autopsi, diketahui bahwa penyebab kematian sang aktivis yang terkesan mendadak adalah karena adanya kandungan arsenik yang berlebihan di dalam tubuhnya.

Munir meninggal ketika melakukan perjalanan menuju Belanda. Ia berencana me­lanjutkan studi S2 Hukum di Universitas Utrecht, Belanda, pada 7 September 2004. Dia menghembuskan nafas ter­akhirnya ketika pesawat se­dang mengudara di langit Rumania.

Banyak orang yang terlibat dalam kejadian itu. Orang pertama yang menjadi ter­sangka pertama pembunuhan Munir (dan akhirnya terpi­dana) adalah Pollycarpus Budi­hari Priyanto. Selama per­sidangan, terungkap bahwa pada 7 September 2004, seha­rusnya Pollycarpus sedang cuti. Lalu ia membuat surat tugas palsu dan mengikuti penerbangan Munir ke Am­sterdam. Aksi pembunuhan Mu­nir semakin terkuat tatkala Pollycarpus ‘meminta’ Munir agar berpindah tempat duduk dengannya. Sebelum pem­bunuhan Munir, Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen in­telijen senior. Dan pada akhir­nya, 20 Desember 2005 Polly­carpus BP dijatuhi vonis 20 tahun hukuman penjara.

Pada tahun 2005, tiga bu­lan pasca pelantikan Susilo Bam­­bang Yudhoyono sebagai Pre­­siden keenam RI, Suciawati — Is­tri Alm. Munir — me­ng­adu­­kan apa yang telah terjadi ke­­pada Munir dan meminta ke­­adilan atas hal yang sesung­guh­­nya terjadi. Hasil dari per­te­muan tersebut adalah di­ben­tuk­nya Tim Pencari Fak­ta (TPF) kasus Munir oleh Pre­si­den.

Dari pencarian yang dila­kukan oleh TPF kasus Munir menghasilkan Rekomendasi-rek­o­mendasi yang langsung di se­rahkan kepada Presiden pada saat itu, yaitu SBY. Namun hingga saat ini hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh TPF tidak pernah di­umumkan dan tak diketahui dimana rimbanya.

Permasalahan tentang pe­nye­­lidikan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh TPF ka­sus Munir kembali muncul ke permukaan ketika Komisi In­for­masi Pusat (KIP) pada tang­gal 10 Oktober 2016 meme­nangkan gugatan Lem­baga Ban­tuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ke Ke­menterian Sekretaris Negara perihal temuan Tim Pencarian Fakta (TPF) atas kematian aktivis HAM, Munir Thalib.

KIP memutuskan peme­rintah harus segera membuka hasil temuan TPF tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Pu­blik. Dimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pu­blik, telah mengatur bahwa sebuah informasi yang telah dimenangkan oleh KIP dalam sebuah sengketa informasi harus segera dijadikan sebagai informasi Publik yang dapat diakses oleh semua orang.

Walau tidak memiliki taji eksekutorial — kekuatan un­tuk memaksakan putusan — namun keputusan yang telah dikeluarkan oleh KIP harus dipatuhi dan dipenuhi sebagai penghormatan terhadap hak untuk mendapatkan informasi yang tercantum didalam Kon­sti­tusi RI.

Menemukan Munir

Kebenaran dari pembu­nu­han Munir masih kabur bah­kan setelah 12 tahun kasus tersebut berlalu. Walaupun Pollycarpus telah dijatuhi pidana 14 tahun penjara. Tetap saja siapa yang menjadi otak atau motor penggeraknya tidak pernah terungkap ke publik.

Intelektual dader atau otak pembunuhan dari Aktivis HAM yang sangat vokal ini masih belum diketahui. Salah satu tujuan pmbentukan TPF kasus Munir adalah untuk memperjelas siapa sebenarnya yang sebenarnya bertanggung jawab. Berdasarkan klasifikasi dari dokumen ini, maka hasil penyelidikan dan reko­mendasi oleh TPF ini seharusnya ter­simpan di Kementerian Se­kretaris Negara.

Setiap dokumen yang ber­hu­bungan dengan aktivitas negara tersusun secara “rapi” di Kementerian Sekretaris Negara. Sayangnya, dokumen hasil penyelidikan dan temuan dari TPF tidak lagi tersusun dalam sistem Administrasi Kemensekneg. Hilang.

Hilangnya Dokumen TPF kasus Munir yang harusnya disimpan di Kemensekneg tidak hanya akan mema­dam­kan titik terang kasus Munir, namun juga memberikan indi­kasi betapa kacaunya tata kelola dokumen di kemen­sekneg. Padahal, muruah dari kementerian yang mengelola administrasi itu adalah untuk menjaga dan menyimpan se­tiap dokumen penting milik negara.

Apabila ingin membuat te­rang kasus Munir ini, dapat di­gunakan dua cara. Pertama, dengan menemukan dokumen hasil penyelidikan dan reko­mendasi TPF kasus Munir yang mungkin saja saat ini dipegang oleh seseorang. Ke­dua, dengan mengumpulkan anggota TPF kasus Munir, sehingga tim tersebut dapat menyusun kembali hasil-hasil penyelidikan dan reko­mendasi yang terdapat didalam doku­men tersebut.

Apabila dengan usaha mak­­simal menjalankan cara pertama tidak efektif, maka dapat digunakan cara yang kedua sebagai senjata pa­mung­kas yang terakhir — Ultimum Remedium — untuk menerbitkan terang dalam gelapnya penemuan kebenaran dalam kasus ini. Perma­sala­han­nya adalah apakah tim yang terdahulu masih memi­liki anggota yang lengkap, serta ke akuratan dari data dan ingatan yang masih dimiliki oleh TPF kasus Munir.

Kasus pembunuhan

Cak Munir di atas langit Ru­mania adalah salah satu bukti bahwa kebiasaan orde baru menghilangkan orang-orang yang dianggap “me­nyusahkan” masih saja tersisa pasca reformasi ’98. Sebagai penebus dosa atas pelanggaran HAM ini lah, maka TPF kasus Munir harus diungkapkan ke publik. Selain sebagai peng­ungkapan kasus, dokumen hasil temuan dari TPF kasus Munir juga bisa menjadi pela­jaran tentang penegakan HAM  untuk kedepannya. ***

 

HEMI LAVOUR FEBRINANDEZ
(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 11 Juni 2018 - 15:17:09 WIB
    KISAH EBY, WAKIL SUMBAR DI AJANG PUTRI MUSLIMAH 2017

    Menemukan “Hidup” Setelah Berhijab

    Menemukan “Hidup” Setelah Berhijab Tahun 2015, Febri Wahyuni Sabran mantapkan hati untuk berhijab. Seminggu setelah itu, dalam tidur, ia bermimpi naik haji. Mimpi nan terus terngiang dan menjadi puncak keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu dekat dengan umat.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]