Atasi Pungli, Disdik Diminta Rancang Sistem Evaluasi


Senin, 07 November 2016 - 00:54:54 WIB

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Upaya perbaikan dan pembenahan terhadap pelayanan birokrasi khususnya di lingkungan pendidikan terus diterapkan Pemkab Limapuluh Kota. Diantaranya, upaya pemberantasan pungutan liar di lingkungan sekolah, sebagai dukungan terhadap gerakan nasional Sapu Bersih Pungli yang digeber Presiden Jokowi.

Guna mengatasi terjadinya tindak pungutan liar, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, meminta Kepala Dinas Pendidikan, agar bisa mem­bentuk sistim evaluasi dan moni­toring, guna memantau adanya indikasi pungutan liar di sekolah kepada murid atau wali murid.

Ferizal Ridwan menyebut, perbuatan meminta pungutan di luar ketentuan, dapat dikate­gorikan sebagai tindakan pidana. “Kita tidak ingin lagi menerima ada laporan tentang pungutan-pungutan di sekolah, baik pu­ngu­tan uang beli buku, LKS, atau apapun namanya. Jangan bebani lagi masyarakat dengan pungutan-pungutan yang tidak perlu,” kata Ferizal Ridwan saat rapat diskusi terbatas bersama jajaran Dinas Pendidikan di Aula SMAN I Harau, Jumat (4/11).  

Hadir pada rapat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Radi­mas, Sekretraris Pendidikan, para Kabid serta ratusan Kepala Sekolah dari SMP hingga SMA di lingkungan Limapuluh Kota. Ferizal menyebut, untuk menin­daklanjuti terjadinya pungutan di dunia pendidikan itu, peme­rintah khususnya Disdik perlu membuat langkah pencegahan dan penanganan secara ketat dan terukur.

Seperti membuat sistim eva­luasi dan monitoring atau tim satgas yang bisa mengawasi dan menindak, jika ada indikasi pungutan liar di sekolah-sekolah. Selain itu, Disdik juga diminta lebih agresif memantau keber­langsungan jalannya proses belajar mengajar, serta mendata kendala-kendala di lapangan.

Menurutnya, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sedianya sudah memberi amanat bagi masyarakat, untuk memperoleh hak pendidikan secara layak. Seperti adanya program wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah pusat sebagai rujukan UU yang dimaksud. “Jika masyarakat masih dibebankan dengan pu­ngu­tan atau biaya yang tidak perlu, ini jelas akan merusak tujuan pendidikan kita, jelasnya.

“Saya ingin kita bersama-sama menyadari, perlunya kita untuk terus membenahi dan memperbaharui sistim. Saat ini, jika dikalkulasikan antara para lulusan sarjana dan pelajar putus sekolah, maka, usia pendidikan masyarakat Kabupaten Lima­puluh Kota diperkirakan baru berada di angka 6,5 tahun. Karena itu, masih jauh target pendidikan yang harus diwujud­kan, sesuai visi-misi kepala daerah,” tegas Ferizal Ridwan.

Sesuai dengan visi-misi ke­pa­la daerah lima tahun ke depan yang sudah dituangkan dalam RPJMD 2016-2021, yang te­ngah menempatkan 20 persen pembangunan pada sektor pen­di­dikan dan akan mencetak 50 ribu sarjana pada 2021. Oleh sebab itu, tak ada jalan lain melainkan terus memberi pe­nguatan dan mereformasi sistim pendidikan.   

Selain soal pungli, rapat tersebut juga menyasar berbagai persoalan, seperti tunjangan sertifikasi guru, pembenahan fasilitas sekolah dan kurikulum. Wabup Ferizal meminta para guru dan tenaga pendidik, terus bekerja professional, tanpa terganggu oleh kegiatan proyek sekolah atau penempatan. Lagi­pula saat ini persoalan yang banyak terjadi di sekolah-seko­lah ialah terjadinya kekurangan akibat tidak meratanya penem­patan guru.

“Ke depan, persoalan pe­nem­patan guru, ini harus kita lakukan pemetaan kembali. Bagi honorer, PTT, THL akan dieva­luasi dan dilakukan tes kompetensi, supaya mereka bisa diberi SK untuk sertifikasi. Kita berharap, akhir tahun ini, Disdik dan BKD bisa membuatkan formatnya,”  tutur Ketua PKB itu. (h/zkf)    





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM