PERLUDEM: PEMERINTAH ANGGAP ENTENG PENEGAKAN HUKUM PEMILU

KODE: 4 Pasal RUU Pemilu Inskontitusional


Senin, 07 November 2016 - 01:12:31 WIB

JAKARTA, HALUAN — Peneliti Per­kumpulan untuk Pemilu dan Demo­krasi (Perludem) Fadli Ramadhan menya­takan, pemerintah belum meng­akomo­dir sistem penegakan hukum Pemilu yang adil. Padahal, penegakan hukum Pemilu yang adil justru akan menjamin seluruh tahapan Pemilu berlangsung demokratis. Sementara itu, Lembaga Penelitian Konstitusi dan Demokras (KODE) Inisiatif menemukan adanya 23 pasal krusial dalam RUU Pemilu. Dari 23 pasal itu, empat pasal dinilai inskonstitusional.

“Ini yang lagi-lagi terjadi, dari dua Pemilu terakhir, pemerintah dan DPR dalam menyusun Undang-undang Pemilu sering menganggap enteng penegakan hukum dalam Pemilu,” kata Fadli dalam sebuah diskusi di Men­teng, Jakarta Pusat, Minggu (6/11) seperti dilansir kompas.com.

Fadli menuturkan terdapat struktur yang tidak tepat dalam aspek penegakan hukum dalam Pemilu. Hal itu terlihat dari urutan yang tak sesuai saat mem­bahas definisi dan mekanisme pe­na­nganan pelanggaran.

Dalam draf Rancangan Un­dang - undang (RUU) Pemilu, pemerintah menempatkan meka­nisme pembahasan penanganan pelanggaran terlebih dahulu, baru kemudian membahas definisinya.

Hal itu, kata Fadli, me­nim­bulkan kerancuan bagi penye­lenggara dan peserta Pemilu. Sebab Komisi Pe­milihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik akan kebi­ngu­ngan mengidentifikasi apa saja yang tergolong pe­lang­garan.

Selain itu, dalam formulir laporan sengketa Pemilu, hanya perlu menu­liskan nama pelapor, terlapor, serta keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa. Semestinya menurut Fadli perlu juga dicantumkan alasan untuk mengajukan sengketa agar tak semua pihak asal dalam mem­buat laporan pengaduan.

“Kalau Pemilu ingin berjalan demokratis, dalam pembahasan RUU nanti, DPR dan Pemerintah harus menyusun ulang soal pe­negakan hukum Pemilu agar be­nar-benar bisa menjaga tahapan tetap demokratis,” lanjut Fadli.

Menanggapi pernyataan Fadli tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, peme­rintah akan selalu mem­perhatikan aspirasi masyarakat. Setiap kritik yang disampaikan, kata tjahjo, menjadi catatan agar lebih baik ke depannya. Termasuk soal Ranca­ngan Undang-Undang Penyeleng­garaan Pemilu (RUU Pemilu) yang telah disampaikan ke DPR.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat menilai penyusunan RUU Pemilu terkesan terburu-buru. Pasalnya, RUU tersebut belum mengakomodasi sistem penegakan hukum Pemilu yang adil.

Selain itu, sejumlah pasal juga justru bertentangan dengan pu­tusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kan masih rancangan UU. Namanya masih Rancangan UU masih bisa diubah, diselaraskan, diluruskan dalam pembahasan awal Pansus dengan DPR,” kata Tjahjo melalui pesan tertulisnya, Minggu (6/11).

Ia menambahkan, selain men­de­ngarkan aspirasi masyarakat, pembuatan UU juga harus men­cakup masukan dari partai po­litik. Maka dari itu, jika ada hal di dalam RUU Pemilu yang sudah disampaikan ke DPR kurang mengakomodasi bakal dise­laras­kan lagi.  

“Apapun masukan-masukan­nya kami perhatikan. Posisi Peme­rintah kan menyerap aspirasi masyarakat melalui para pemer­hati demokrasi, dan kedaulatan partai politik juga harus diper­hatikan. Pileg dan pilpres kan juga ‘gawenya’ partai politik,” kata Politisi PDI-P itu.

Sementara itu, Lembaga Pene­litian Konstitusi dan Demokras (KODE) Inisiatif menemukan adanya 23 pasal krusial dalam RUU Pemilu. Dari 23 pasal itu, empat pasal dinilai inskon­sti­tusional.

Ketua KODE Inisiatif, Veri Junaidi menilai, jika pasal-pasal ini dibiarkan keberadaannya akan berakibat pelanggaran terhadap konstitusi atau pasal-pasal terse­but dapat dikatakan inskon­sti­tusional.

“Kalaupun tetap dipaksakan, justru berpotensi dibatalkan oleh MK. Kondisi ini tentu tidak akan menguntungkan terhadap pena­taan grand desain kepemiluan,” ujarnya.

Veri mengungkapkan, 23 pa­sal krusial ini dikelompokan dalam sembilan kualifikasi, yak­ni: Penyelenggara; Syarat calon; Sistem pemilu; Keterwakilan perempuan; Syarat parpol dalam pengajuan Calon Presiden atau Wakil Presiden; Larangan kam­panye pada masa tenang; Keten­tuan sanksi kampanye; Waktu pemilu susulan atau lanjutan; dan Putusan DKPP terkait etika pe­nyelenggaraan pemilu.

Mengenai penyelenggaraan pemilu, misalnya. Aturan keha­rusan bagi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara negara untuk rapat dengar pendapat bersama DPR merupakan suatu kejanggalan. 

Apalagi hasil dari rapat terse­but mengikat. Ini, kata Veri, bertentangan dengan Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945.  Pasal itu menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan man­diri. Artinya, tak diperlukan RDP yang bersifat mengikat.  Pada draf UU Pemilu, aturan RDP tersebut tercantum dalam Pasal 58 Ayat 4.

Veri menjelaskan, indepen­densi KPU dalam membentuk PKPU akan tergerus atas adanya ketentuan RDP. Selain itu, jika ketentuan ini dibiarkan maka memunculkan perlambatan pe­nyu­sunan PKPU.

Kemudian, terkait Sistem pemilu tentang pemilihan ang­gota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang dilaksanakan dengan sistem pro­porsional terbuka terbatas yang dimasukkan dalam RUU Pemilu Pasal 138 Ayat 2.

Aturan ini bertentangan de­ngan Putusan MK Nomor 22/PUU-IV-2008, Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28 D Ayat 3 yang me­nyinggung soal hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Veri menjelaskan, putusan MK telah menyatakan bahwa dasar penetapan calon terpilih adalah berdasarkan calon yang men­dapatkan suara terbanyak secara berurutan, bukan mengacu kepada nomor urut terkecil yang telah ditetapkan oleh partai. “Karena hal ini akan mema­sung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihan­nya dan mengabaikan. tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terba­nyak,” kata dia.

Veri menilai, jika pasal-pasal ini dibiarkan keberadaannya akan berakibat pelanggaran terhadap konstiusi atau inskonstitusional. “Kalaupun tetap dipaksakan, justru berpotensi dibatalkan oleh MK. Kondisi ini tentu tidak akan menguntungkan terhadap pena­taan grand desain kepemiluan,” ujarnya. (h/ald)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM