SEMPAT DIPROTES APINDO

UMK Rohil 2017 Ditetapkan


Selasa, 08 November 2016 - 23:44:52 WIB
UMK Rohil 2017 Ditetapkan

ROHIL, HALUAN — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ro­kan Hilir (Rohil) bersama dewan pengupahan, Selasa (8/11) di Bagansiapiapi menggelar rapat penetapan Upah Minimum Ka­bupaten (UMK). Dari hasil rapat yang cukup alot itu ditetapkan UMK Kabupaten Rohil sebesar Rp 2.305,346,13.

Sebelum disahkan, Syafrizal Sekertaris Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) sempat memberi sanggahan kepada peserta anggota dewan pengu­pahan yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Ketena­ga­kerjaan nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016. Dimana penetepan UMK secara keselu­ruhan harus berdasarkan pertim­bangan inflasi nasional.

Menurutnya, untuk di kabu­paten, khususnya Rohil menge­nai inflasi tidak sama dengan yang ada di pusat karena perpu­taran ekonominya berbeda. Namun acuan penetapan lebih tinggi dari UMP provinsi ia tetap setuju. “Sekarang rumus sudah ditetapkan, tinggal kita sekarang seberapa besar angka yang harus kita rumuskan. Sedikit atau besarnya kita tidak bisa mengi­kuti secara formal. Kalau menu­rut kami tinggal kita merumus­kan atau menetapkan selisih upah provinsi dengan kabu­paten,” sarannya.

Alasannya jika memaksakan PP nomor 78 tahun 2015 itu akan banyak perusahaan yang akan keberatan. Sebab angka yang dinaikkan mencapai 8,25 persen sesuai inflasi itu terlalu besar. “Sebagai asosiasi kami tidak ada maslaah jika lebih dari 7 persen. Tapi kalau letakkan upah tinggi harus lihat situasi ekonomi apakah pengusaha sanggup gaji karyawan, kita takutkan ada gelombang PHK besar,” jelasnya.

Namun sarannya itu tidak diterima oleh anggota dewan pengupahan lainnya termasuk Disnakertrans. Menurut mereka, PP no 78 tahun 2015 ditambah lagi Edaran Menteri Kete­naga­kerjaan dan surat edaran Dis­nakertrans Riau wajib dijalankan oleh semua kabupaten/kota.

Sekertaris Dewan Pengu­pahan Juni Rahmat menjelas­kan, penetapan UMK 2017 ini sesuai dengan telah ditetapknnya UMP Riau belum lama ini. Dari hasil itulah, kabupaten/kota menjadikan patokan angka UMP menjadi acuan untuk menetapkan UMK.  “Yang jdi patokannya lagi kita mendapat acuan kementrian berkaitan dengan angka inflasi dan per­tum­buhan ekonomi sebesar 8,2 persen dan berdasarkan PP nomor 78 bahwa penetapan UMK berdasarkan rumus yang ditetapkan,” terangnya.

Hal itu jug mendapat duku­ngan dari H Puad selaku Ketua Serikat Pekerja di Rohil. Menu­rutnya, hal itu sudah sesuai dengan kebutuhan layak hidup dengan kondisi ekonomi seka­rang. “Setahu saya Rohil belum menghitung angka inflasi. Kalau Rohil belum hitung inflasinya, kita mau berkaitan kemana menetapkan UMK. Saya pikir ini standar nasional. Tasanya kalau dikurangi malah menya­lahi PP 78 tahun 2015. Angka itu jangan dikurangi lagi, karena acuannya sudah acuan baku,” tegasnya.

Kepala Dinas HM Arsyad mengatakan, penetapan UMK tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana tahun ini penetapan UMK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dan Surat Edaran Disnakertrans Provinsi Riau. “Setekah ditetapkan, selanjutnya berita acara ini akan kita serah­kan untuk ditandatangani oleh bupati. Setelah itu baru kita teruskan ke Provinsi. UMK ini berlaku mulai 1 Januari 2017,” ujarnya.

Dia berharap, pada paling lambat pekan ketiga November ini penetapan tersebut sudah sampai ke Provinsi Riau. De­ngan ditetapkannya UMK, dite­gaskannya kepada perusahaan agar dapat mentaati peraturan yang telah disepakati. “2017 nanti pengawasannya sudah diserahkan ke provinsi, kita harap dari Disnakertrans pro­vinsi dapat melakukan penga­wasan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan penetapan dapat mensejahterakan karya­wan yang ada di Rokan Hilir,” tandasnya. (h/mg2)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]