Menggenjot Investasi dan Konsumsi


Selasa, 08 November 2016 - 23:59:50 WIB
Menggenjot Investasi dan Konsumsi Ilustrasi.

BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke III ini  mencapai 5,02 % (yoy).  Pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh konsumsi rumah tangga yang mengalami peningkatan 3,48 % dari periode yang sama tahun lalu. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumsi dan investasi merupakan penopang utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan ini, ditambah dengan belanja pemerintah.

Sementara itu, sisi ekspor import masih terbilang kendor akibat ambruknya harga ko­mo­ditas dunia dan mele­mah­nya pertumbuhan ekonomi global. Tentu semua ini sangat bisa dipahami mengingat In­do­nesia memiliki jumlah pen­duduk yang besar yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi sangat mungkin didorong dari dalam, yakni dari sisi kon­sumsi dan investasi.

Oleh karena itu, wajar kiranya jika pemerintah bera­ni memasang target pertum­buhan ekonomi 7 % pada 2019 meski perekonomian dunia masih bergejolak. De­ngan kata lain,  tren pelema­han pertumbuhan ekonomi dunia  tampaknya tak menyu­rutkan optimisme Pemerintah. Target tersebut memang terbi­lang sangat ambisius, namun jika direncanakan dengan matang dan dijalankan de­ngan konsisten,  maka tidak ada kata yang mustahil. Se­mua dapat dicapai asalkan Pemerintah mampu mem­ba­ngun sinergi.

Saya kira, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 % tahun 2019. Pertama, pertumbuhan angka investasi harus mampu me­nem­bus 10 %. Artinya, Peme­rintah harus lebih masif lagi berbelanja. Tentu belanja in­frastruktur menjadi salah satu pendorong utama, sehingga biaya-biaya investasi swasta berkurang dan daya saing dapat diperbaiki. Dalam hal ini pula, Pemerintah harus memastikan bahwa daerah siap untuk menjadi lahan investasi yang memikat. Pelu­ang-peluang investasi di da­erah harus dibuka, terutama pada sektor pariwisata. 

Hal itu sejalan dengan langkah strategis Kementrian Pariwisata untuk men­dong­krak popularitas pariwisata lokal agar mampu menggenjot PAD (Pendapatan Asli Da­erah). Selama ini, lemahnya kapasitas daerah untuk men­dulang PAD menjadi salah satu penyebab banyaknya daerah yang ketergantungan pa­da suntikan dana pusat. Ma­ka wajar, ketika terjadi pe­mang­kasan anggaran maupun penundaan anggaran seperti DAU (Dana Alokasi Umum), banyak proyek pembangunan daerah tertunda bahkan ba­nyak daerah yang memba­talkan proyek pemba­ngu­nannya dengan alasan keter­batasan dana.

Kedua, konsumsi domes­tik harus mencapai 5 %. Kon­sum­si domestik sangat erat hu­bungannya dengan daya beli masyarakat dan daya beli ma­syarakat tentu sangat ter­gan­tung pada ketersediaan la­pangan pekerjaan yang me­madai. Selama ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi dulu dan sekarang sangat berbeda. Jika dulu 1 % pertumbuhan ekonomi mampu membuka 400 ribu lapangan pekerjaan, sekarang justru semakin me­le­­mah karena 1 % pertum­buhan eko­nomi hanya mam­pu men­cip­­takan 200 ribuan lapangan pe­kerjaan. Pasal­nya, pertum­bu­han ekonomi lebih dito­pang oleh sektor kon­sumsi dan sektor nontradable (padat mo­dal, bukan padat karya). Oleh karena itu, Indo­nesia mem­butuhkan banyak pengu­sa­ha-pengusah baru yang mem­bawa investasi yang ber­orien­tasi pada pembukaan la­pa­ngan pekerjaan. Misal­nya usa­ha-usaha yang ber­gerak di bi­dang produksi dan manu­fak­tur.

Ketiga, ekspor harus tum­buh 3 %, sedangkan impor harus mencapai 2 %. Kedua poin ini tentu sangat bergan­tung kepada permintaan ba­rang dan jasa dari masyarakat. Dinamika pasar akan men­jawab semuanya, supply and demand akan menjadi tulang punggung sehingga kegiatan pasar benar-benar berjalan ber­dasar hukum pasar. Peme­rin­tah harus mampu men­dong­krak daya saing masya­ra­kat, daya saing tersebut be­rupa penciptaan barang de­ngan nilai jual tinggi yang mam­pu menembus pasar glo­bal. Lalu impor diharapkan mam­pu menjaga konsumsi masyarakat sehingga kelang­ka­an  barang dan jasa tak ter­jadi dan harga dapat dista­bil­kan.

Tentu, bukan hal mudah untuk mencapai angka 7 % pertumbuhan ekonomi. Peme­rintah harus lebih berkeringat untuk memacu akselerasi pem­bangunan di berbagai sek­tor, salah satunya dengan meng­genjot Pembangunan infra­struktur, dan mencip­takan atomsfer yang sehat sehingga ekonomi lokal meng­geliat.

Menggenjot Investasi

Kini permasalahan nyata yang menjadi kemelut pere­konomian di Negara kita ada­lah sektor ekonomi daerah. Ketimpangan antara pusat dan daerah masih begitu curam, pembangunan belum merata. Jika pun membangun, maka pembangunan masih terpusat di daerah jawa.  Oleh karena itu kita patut mendukung Presiden Jokowi untuk me­mulai pembangunan Indo­ne­sia dari pinggiran. Kita sadar bahwasahnya, kemiskinan ter­ba­nyak masih berada di da­erah. Salah satu penyebabnya adalah karena daerah sulit untuk mendatangkan inves­tasi. Ambil contoh di Su­matera barat, misalnya, selain masalah pelepasan tanah yang sulit di daerah Sumatera Barat, Pemerintah nyatanya juga memblokir beberapa sektor investasi. Ironisnya, Peme­rintah malah mendukung adanya monopoli.

Salah satu contoh, Peme­rintah menutup gerbang inves­tasi ritel waralaba sejenis minimarket dengan alasan bahwa dominasi mereka akan menggusur eksistensi pasar tradisional dan mematikan ekonomi lokal. Namun reali­tasnya, ekonomi Sumatera Barat juga tidak begitu kon­du­sif malah cendrung lesu se­perti biasanya. Padahal po­ten­si ekonomi pada sektor pari­wisata dan UMKM begitu be­sar, namun Pemerintah ter­ge­lincir pada jalan yang salah. Aneh­nya lagi, Pemerintah me­ng­inisiasi waralaba yang di­motori oleh beberapa BU­MD dengan nama “Minang Mart”.

Logikanya, waralaba terse­but jelas akan lebih maju karena dikomandoi oleh Pe­me­rintah dan beberapa BU­MD. BUMD akan menda­pat­kan keuntungan dari kerja menyuplai barang ke wara­laba milik masyarakat. Wal­hasil, pengusaha lokal bidang sejenis yang tidak ikut dalam me­kanisme Minang Mart akan kalah bersaing. Bagai­mana tidak, Pemerintah akan menggempur mereka dengan membangun 1000 Minang Mart se-Provinsi. Tindakan semacam ini jelas tidak sehat karena pemerintah telah meng­gangu mekanisme pasar. Pada­hal di era perlambatan seperti saat ini, intervensi Pemerintah harus segera diminilisir. Seja­tinya Pemerintah hanya ber­fung­si sebagai penjaga sta­bi­litas, artinya Pemerintah men­jaga melalui regulasi yang sehat dan menjaga persaingan usaha.

Ego Pemerintah Daerah yang dicontohkan dalam ma­sa­­lah MM tentu tak salah jika dianggap salah oleh banyak pihak  karena akan menjadi pe­nyebab terhambatnya ren­ca­na strategis Pembangunan Na­sional. Salah satunya, be­be­­rapa Paket Kebijakan Eko­nomi yang telah digulirkan tidak mampu turun ke daerah karena adanya perbedaan persepsi antara Pusat dan Daerah, di­sam­ping keter­batasan ang­garan daerah. Pasalnya, untuk meng­imple­mentasikan paket ke­bijakan tersebut, Peme­rin­tah Daerah membutuhkan ang­garan le­bih. Untuk mema­cu akselerasi paket kebijakan eko­nomi tersebut, maka terle­bih da­hulu Pemerintah wajib me­nyamakan persepsi alias ber­­sama membangun komit­men.

Selain itu, masalah penye­ra­pan anggaran juga harus men­jadi perhatian. Rutinitas yang selalu terjadi adalah Pe­merintah selalu menunggu mo­mentum untuk belanja. Bia­sanya belanja Pemerintah akan lebih terlihat pada kuartal III dan IV. Sedangkan pada kuar­tal I dan II Pemerintah se­lalu mengendapkan dana­nya di bank. Tidak lupa pula, dana amnesti pajak yang telah ter­him­pun, dapat segera di­alir­kan kepada sektor-sektor in­ves­tasi. Tidak tertutup pula ba­gi sektor investasi ke daerah, ten­tu inves­tasi pada sektor pro­duktif.

Masih tersisa waktu tiga ta­hun lagi bagi Presiden Joko­wi untuk merealisasikan Na­wa­cita  kebanggaannya. Na­mun jika gagal  melakukan upa­ya siner­gis dari sekarang, ma­ka ber­ke­­mung­kinan besar na­wacita se­makin  jauh pang­gang dari api. Padahal untuk be­berapa hal, Pemerintah su­dah mulai ter­lihat ada pada track yang benar bahwa untuk mem­ba­ngun Indonesia me­mang sa­baik­nya dimulai dari ping­gi­ran, membangun dari da­erah. ***

 

DELLY FERDIAN
(Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat)
 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM