Pemkab dan DPRD Pasaman MoU Propemperda


Rabu, 09 November 2016 - 00:07:32 WIB
Pemkab dan DPRD Pasaman MoU Propemperda BUPATI Pasaman, Yusuf Lubis saat menandatangani MoU Propemperda dan KUA-PPAS 2017. (YUDI)

PASAMAN, HALUAN — Bu­pati Pasaman, Yusuf Lubis tandatangani dua Memo­ran­dum of Understanding (MoU), an­tara Pemkab dan pihak DPRD setempat sekaligus. 

Kedua kesepakatan bersama itu berisi tentang program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prio­ritas Plafond Anggaran Se­mentara (KUA)Tahun 2017.

“Pembahasan Propemperda sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilak­sanakan oleh Pemda dan DPRD,” ujar Bupati Pasaman Yusuf Lubis, kemarin. 

Penyusunan Propemperda, kata dia, berdasarkan, perintah perundang-undangan yang lebih tinggi,  rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan oto­nomi daerah dan tugas perban­tuan serta aspirasi masyarakat. 

“Dulu, penyusunan produk hukum daerah bernama Pro­legda. Itu berdasarkan Permen­dagri Nomor 53 Tahun 2011. Kini, berganti dengan Per­mendagri Nomor 80 Tahun 2015, istilah Prolegda berganti nama menjadi Propemperda,” katanya.

Sampai saat ini, kata bupati, Kabupaten Pasaman telah me­netapkan sebanyak 101 perda, dengan rata-rata 20 perda setiap tahunnya. Artinya, kata bupati, kinerja DPRD setempat patut diapresiasi karena terbilang sangat produktif dalam pem­bahasan Perda.

“Jumlah ini akan terus ber­tambah karena masih ada 5 Perda inisiatif DPRD Pasaman tahun 2016 yang rencananya akan dibahas dan ditetapkan dalam waktu 3 bulan ini. Kemu­dian ditambah 3 Perda Ekse­kutif,” terangnya.

Namun, kata bupati, perda yang telah disahkan itu perlu dikaji ulang apakah sudah dapat dilaksanakan dan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ba­nyak serta menunjang pelak­sanaan jalannya roda peme­rintahan. 

“Keseluruhan perda itu perlu kita kaji lagi. Apakah perda yang telah disahkan itu sudah bermanfaat dan ber­dasarkan kajian secara kom­prehensif. Sehingga, perda itu benar-benar berguna untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan ber­budaya,” jelasnya. 

Untuk tahun 2017, kata bupati, Pemkab dan DPRD akan membahas sebanyak 17 Ranperda. Sebanyak 10 dari 17 Ranperda itu merupakan Perda baru. Sisanya, tujuh Ranperda merupakan perubahan dari Perda sebelumnya. 

“17 Ranperda dalam Pro­pem­perda ini terdiri dari, 11 Ranperda usulan eksekutif dan enam Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Pasaman,” lan­jutnya. 

Dikatakan, Pemkab dan DPRD masih bisa me­ngu­sul­kan pembahasan perda diluar daftar Propemperda yang telah dise­pakati. Tapi, dengan se­jumlah catatan dan Perda yang diusul­kan me­menuhi sejumlah kriteria.

Seperti, mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, menindaklanjuti kerja sama dengan pihak luar, mengatasi keadaan tertentu yang bersifat urgensi, perintah dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Pro­pemperda ditetapkan dan akibat pembatalan oleh Mendagri. 

“Itu sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, pemerintah daerah bersama DPRD masih bisa mengusulkan pembuatan Perda diluar daftar Propemperda,” katanya. (h/mg-yud)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM