BENTROK DENGAN SIDANG DI PN TIPIKOR JAKARTA

JPU Tunda Pembacaan Tuntutan Tanto


Rabu, 09 November 2016 - 00:31:08 WIB
JPU Tunda Pembacaan Tuntutan Tanto XAVERIANDY Sutanto (kiri) dan istrinya Memi (kanan).

PADANG, HALUAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) urung membacakan tuntutan dalam sidang lanjutan kasus dugaan peredaran gula tanpa label SNI, yang menjerat mantan direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto sebagai terdakwa. Menurut jaksa, pembacaan tuntutan ditunda karena terdakwa harus menghadiri sidang perdana kasus suap di Jakarta yang juga digelar, Selasa (8/11).

Meskipun tuntutan urung dibacakan, Majelis Hakim yang diketuai Amin Ismanto, dan Yose Ana Rosalinda dan Sutedjo bertindak selaku hakim anggota, tetap membuka sidang untuk mene­tapkan jadwal penundaan pemba­caan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Padang.

Hadir di persidangan, Rikhi selaku Jaksa Penuntut Umum dan Desfika Yufiandra selaku Penasi­hat Hukum (PH) terdakwa ‘bos gula’ Xaveriandy Sutanto alias Tanto. Setelah berunding dengan majelis hakim, sidang rencananya digelar pekan depan, (15/8). Namun, kepada wartawan, jaksa mengaku akan berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kepastian waktu untuk menghadirkan Tanto di PN Padang.

“Berkas tuntutan sudah kami selesaikan, tapi tak bisa dibaca­kan karena terdakwa ada agenda sidang perdana untuk kasus lain di Jakarta, yaitu kasus dugaan suap yang dilakukan terdakwa, di mana ter­dak­wa terkena OTT oleh KPK di Jakarta,” kata Rikhi usai penun­daan sidang.

Dari berbagai sumber, dite­rangkan bahwa memang di hari yang sama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta menggelar sidang perdana pembacaan dakwaan, untuk kasus dugaan suap senilai Rp100 juta dari Xaveriandy Sutanto dan Memi (istri Tanto) terhadap Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman. Setelah sebelumnya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada ketiganya pada 19 September 2016 lalu.

Dalam kasus tersebut, Irman Gusman selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor). Sedangkan Tanto beserta istrinya Memi selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara untuk kasus Tanto di PN Padang, berdasarkan berkas dakwaan, ia dijerat pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib. Kasus ini berawal saat Polda Sumbar menggerebek dan menyita 30 ton gula dalam gudang milik Tanto di Kilometer 22 Jalan By Pass, Kota Tangah, Kota Padang.

Selama persidangan, majelis hakim menetapkan status Tanto sebagai tahanan kota, namun Tanto malah terkena OTT oleh KPK. Selain itu, salah seorang oknum jaksa dari Kejati Sumbar bernama Farizal, yang menjadi Ketua Tim JPU untuk kasusnya di PN Padang, juga ditahan oleh KPK karena diduga menerima sejumlah uang dari Tanto, yang diduga untuk membantu Tanto selama persidangan. (h/isq)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 18 Mei 2016 - 03:19:03 WIB

    JPU Tak Bisa Lagi Ajukan PK

    JAKARTA, HALUAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini tidak lagi dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung, setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa yang berhak untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM