Gagasan ‘Kampungan’ Komisioner KPK


Kamis, 10 November 2016 - 00:22:53 WIB

Ada adagium yang berkembang di masyara­kat, “Manusia tak akan pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya hari ini, termasuk harta benda. Dia akan terus mencari, mencari, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh dan menum­puk keka­yaan” Kalau dalam pengajian Islam, para ustad menyebutnya kufur nikmat.

Bila dikaitkan dengan korupsi atau gratifikasi, maka seorang pejabat sebutlah bupati, wali kota, gubernur hingga presiden, apabila bermental koruptif, maka digaji berapa pun, difasilitasi semewah apa pun, dia akan tetap korupsi atau menerima gratifikasi.

Alinea di atas, bisa dijadikan pembanding dari pemikiran sederhana Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono. Kepada wartawan usai me­nyak­sikan Deklarasi Anti Gratifikasi dengan Pemprov Riau dan Pemkab dan Kota se-Riau, Rabu (9/11) mengatakan, untuk mencegah korupsi, salah satunya gratifikasi, perlu dipertimbangkan kenaikan gaji PNS. Mulai dari tingkat bawah hingga bupati, wali kota, gubernur sampai presiden.

Gagasan Giri ini tentulah bukan solusi cerdas. Seorang komisioner lembaga sebesar KPK, masih berpikiran besaran gaji untuk memberantas korupsi atau gratifikasi, tentulah sangat kita sayangkan. Apalagi soal gaji bupati/wali kota, gubernur dan presiden, yang sudah difasilitasi semuanya oleh negara. Secara legal, semua kebutuhan bupati, wali kota, gubernur hingga presiden, mulai dari bangun tidur hingga sedang tidur, semuanya ditanggung Negara.

Sebut saja rumah dinas lengkap dengan pe­ra­botnya, pembantu rumah tangga, biaya ma­kan, minum, kendaraan dinas, sopir hing­ga yang menjaga rumah saat dia tidur, semua­nya ditanggung Negara. Artinya, bila seorang ke­pala daerah digaji Rp20 juta per bulan, dalam se­tahun dia sudah bisa mempunyai tabungan Rp240 juta. Satu periode masa jabatannya yak­ni lima tahun, maka Rp1,5 miliar sudah ter­kumpul di tabungannya secara sah dan le­gal. Itupun bagi kepala daerah yang berjiwa ma­lai­kat atau nabi, dimana tujuannya men­jadi kepala daerah betul-betul untuk pengab­dian.

Karena itu, kita tidak habis pikir, kenapa seorang Giri masih melontarkan gagasan ‘kampungan’ ini untuk mencegah korupsi. Padahal, gaji PNS saat ini saja sudah jauh di atas Upah Minimum Provinsi (UMP), sebagai standar minimal gaji pekerja swasta.

Ironisnya, bila pemerintah mengikuti alur pikir Giri, maka pada akhirnya anggaran pemerintah akan habis tersedot untuk membayar gaji. Saat ini saja, hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, lebih 50 persen APBD nya tersedot untuk belanja pegawai. Kapan lagi mau memba­ngun infrastruktur?

Memang cukup naif. Pengamat politik da­ri Statesmanship and Political Campaign Pu­sat Kajian Kebijakan Independen (Para Syn­di­cate), Toto Sugiarto, menilai, alasan per­min­taan kenaikan gaji guna menghindari prak­tik korupsi sangat berbahaya. Pasalnya, ala­san tersebut dapat dimaknai bahwa ko­rup­si adalah hal yang lumrah dilakukan. Lagi­pu­la,  tidak akan menjadi jaminan jika gaji di­ting­katkan lantas korupsi akan hilang. Su­dah berpuluh kali kenaikan gaji, korupsi tak ju­ga pernah berkurang, jangankan hilang, di republik ini.

Korupsi dan gratifikasi adalah soal men­talitas, bukan gaji. Seorang hakim dan jaksa yang sudah digaji puluhan juta sebulan, tetap saja ada yang terima suap atau gratifi­kasi. Begitu juga para pejabat di kementrian dan lembaga Negara lainnya, pemberian tam­bahan gaji dalam bentuk renumerasi, tak menyurutkan mereka untuk korupsi. 

Jadi, alasan kenaikan untuk mencegah ko­­rupsi dan gratifikasi adalah perkara basi. ***


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM