(Spirit Perlindungan Anak)

Rekognisi Madrasah dan Pesantren


Kamis, 10 November 2016 - 00:25:33 WIB
Rekognisi Madrasah dan Pesantren Ilustrasi.

Diskursus pendidikan khas Indonesia, tak dapat dilepaskan dengan sejarah panjang kelembagaan pendidikan Islam model madrasah dan pesantren. Sejak pertum­buhannnya hingga kini, pesantren dan madrasah telah menyumbang sejuta jasa yang tak ternilai harganya bagi Indonesia bahkan tak hanya pada aspek keagamaan, namun telah mewarnai gairah intelektual dan pergerakan sosial, budaya, ekonomi bahkan politik di Indonesia.

Diperkirakan hampir 30% pelajar Indonesia bersekolah di madrasah dan pesantren dan terus terjadi pertumbuhan dari tahun ke tahun. Jika sebelum tahun 90-an, hampir mayoritas siswa dan santri, merupakan kelompok sosial ekonomi me­nengah ke bawah, namun pas­ca tahun 90-an hingga saat ini, terjadi lompatan kelas sosial cukup pesat.

Membaca sejarah madra­sah dan pesantren, rasanya kurang sempurna jika tidak melihat para alumni yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara, bahkan dunia inter­nasional. Sejumlah tokoh penting seperti Gus Dur, KH Said Aqil Siradj, Amien Rais, KH Hasyim Muzadi, Syafii Maarif, Din Syamsudin, Hida­yat Nur Wahid, Nurcholis Majid, Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD merupakan seba­gian tokoh penting yang tum­buh dari rahim tradisi intelek­tual madrasah dan atau pesan­tren. Kondisi tersebut mene­guh­kan betapa keberadaan ma­drasah dan pesantren telah me­warnai khasanah pendi­di­kan Indonesia sekaligus men­jadi benteng bagi kehi­dupan berbangsa dan berne­gara yang sarat dengan kebhin­ne­kaan.

Dalam hal ini Indonesianis Robert Hefner, berpandangan bahwa peran madrasah dan pesantren memberikan kontri­busi besar bagi progresivisme Islam. Karena itulah kian banyak pengamat Timur Te­ngah dan Barat yang melihat masa depan Islam banyak terletak pada Islam Indonesia. Mengingat kontribusi lemba­ga pendidikan tersebut, menu­rut Azyumardi Azra, Islam Indonesia bisa mem­pe­ngaruhi dan menjadi ruju­kan di tengah percaturan dan pergumulan dunia, bukan hanya semata dengan jum­lahnya, tapi ba­nyak­nya lem­baga pendidikan Is­lam yang dimiliki negeri ini, baik di­kelola oleh swasta maupun pemerintah.

Rekognisi Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “rekognisi” berarti “hal atau keadaan yang diakui”, “pe­ngakuan”, “penghargaan”. Rekognisi bukan semata me­ng­akui dan menghormati terhadap keberadaan madra­sah dan pesantren, namun sejauh mana negara bertang­gungjawab dalam membe­rikan jaminan serta fasilitasi kelembagaan madrasah dan pesantren dengan tetap men­jaga kekhasan dan marwahnya.

Kehadiran negara dalam konteks ini bukan berarti mencampuri urusan madrasah dan pesantren yang selama ini otonom, independen dan sebagai pilar civil society, namun sejatinya sebagai ben­tuk memperkokoh pertang­gungjawaban negara terhadap penyelenggaraan pendidikan, mengingat hal tersebut telah dimandatkan oleh konstitusi.

Sejatinya, nafas penga­kuan negara terhadap madra­sah dan pesantren telah ter­mak­tub dalam UU No. 20 Ta­hun 2003 Tentang Sistem Pen­­didikan Nasional. Namun per­­hatian negara terhadap ma­­drasah dan pesantren mem­­­perlihatkan performa se­bagai berikut:

Pertama, dilihat dari sub­stansi UU Sistem Pendidikan Nasional sejatinya telah me­ngakui kelembagaan ma­dra­sah dan pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional, namun minus norma yang mengatur tanggungjawab dan kewajiban negara dalam me­no­pang keberlangsungan dan pemajuan madrasah dan pe­santren. Padahal puluhan ribu madrasah dan pesantren ter­sebar di seluruh penjuru ne­geri dan mendidik ratusan ribu siswa dan santri.

Kedua, ribuan pendidik dan tenaga kependidikan yang me­ngab­dikan diri di ma­drasah swasta dan pesantren semata-mata dilandasi pang­gilan jiwa, meski negara kurang mem­perhatikan terhadap jami­nan kesejahteraan mereka diban­dingkan dengan pen­didik dan tenaga kepen­di­dikan sekolah umum, namun proses pem­belajaran tetap berlangsung hangat dan berke­lanjutan. Da­lam konteks ini, negara ten?tu perlu berteri­makasih atas kon­tribusi besar mereka. Na­mun minus perha­tian nega­ra terhadap madrasah dan pe­san­tren, tidak dibenar­kan se­cara konstitusi.

Ketiga, praktik perhatian negara terhadap madrasah swasta dan pesantren selama ini cenderung berlandaskan para­dig­ma “charity (kebaikan ha­ti)” bukan “mandatory (kewa­jiban)”. Pola demikian, rentan menjadi komoditas politik sesaat dan bersifat jangka pendek. Sepantasnya, perha­tian negara terhadap madrasah dan pesantren berlandaskan paradigma kewajiban, bukan semata kebaikan hati karena praktik demikian bergeser dari nafas konstitusi. Apalagi wajah peserta didik dan santri yang ada hari ini dan hari esok sejatinya merupakan wajah bangsa dan peradaban Indo­nesia ke depan.

Keempat, tantangan glo­bal terhadap kualitas pendi­dikan semakin meningkat. Saat ini bangsa Indonesia bukan semata-mata meng­hadapi “perang” produk lokal dengan asing di pasaran, na­mun sejatinya kita sedang meng­hadapi “perang” sumber daya manusia di pusaran glo­bal. Sejarah kemajuan negara dan bangsa di seluruh dunia, tak lepas dari peran dan ko­koh­nya perhatian negara ter­ha­dap pendidikan dengan tetap mengakomodasi partisi­pasi publik.

Spirit Perlindungan Anak

Dewasa ini pertumbuhan kelembagaan madrasah dan pesantren semakin dinamis dan khas. Menariknya, dina­misme kelembagaan tersebut tidak hanya fokus pada pe­ngem­bangan layanan pendi­di­kan berbasis agama, namun responsif terhadap perkem­ba­ngan dan kebutuhan global. Sejumlah madrasah telah men­­­de­dikasikan sebagai ma­dra­sah inklusif, madrasah adil gender, madrasah berwawasan lingkungan, madrasah dan pesantren wirausaha, pesan­tren ramah anak, pesantren rehabilitasi pengguna narko­ba, pesantren yang concern terhadap penanganan keke­rasan terhadap perempuan dan anak dan lain sebagainya. Semakin responsifnya madra­sah dan pesantren terhadap fenomena dan masalah aktual, meneguhkan konsepsi perlin­dungan anak semakin di­ako­modasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan.

Tradisi madrasah dan pe­san­tren sarat dengan in­klu­si­fitas. Hasil telaah KPAI, anak usia sekolah yang terinfiltrasi radikalisme dan jaringan tero­risme umumnya minus penge­ta­huan agama. Sejumlah pene­litian melaporkan, anak yang mengenyam pendidikan se­kolah umum lebih rentan terinfiltrasi radikalisme dari­pada siswa madrasah dan san­tri. Kondisi ini menunjukkan be­tapa madrasah dan pesan­tren menjadi benteng dari arus radikalisme yang dewasa ini menjadi ancaman serius bagi NKRI.

RUU Madrasah dan Pe­san­tren sejatinya merupakan jawaban faktual bukan hanya umat Islam, namun bagi NKRI se­bagai pilihan final dalam sis­tem bernegara. Banyak pi­hak menyambut baik atas ke­ha­diran RUU Madrasah dan Pe­santren, namun sebagian ke­cil khawatir jikalau mun­cul­nya RUU yang mengatur ma­drasah dan pesantren ‘me­nge­biri’ kebebasan kelem­ba­gaan madrasah dan pesantren se­bagai eksponen civil socie­ty.

Membaca relasi negara de­ngan pesantren, perlu meli­hat konteks sosio-politik seca­ra utuh. Era Orde Baru, sarat de­ngan nuansa politik ‘hege­mo­ni’ sehingga sungguh wajar ji­ka pengasuh pesantren men­ja­ga jarak bahkan menolak ban­tuan pemerintah, se­men­ta­ra konteks sistem politik saat ini telah berubah. Sehingga, per­hatian negara terhadap ma­drasah dan pesantren seja­ti­nya sebagai realisasi mandat kon­stitusi untuk semata men­cer­daskan dan memajukan anak In­donesia dan bukan politik he­gemoni apalagi mengebiri. ***

 

DR. SUSANTO, MA
(Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI))
 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM