KASUS DUGAAN KORUPSI DI IAIN IB

Pengadaan Tanah Belum Punya Aturan Rinci


Kamis, 10 November 2016 - 01:11:17 WIB
Pengadaan Tanah Belum  Punya Aturan Rinci CHANDRA Mulya Sentana, Kasubbag BMN Wil I Kemenag RI (empat dari kanan), hadir sebagai ahli dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol, Rabu (9/11). (ISHAQ)

PADANG, HALUAN — Chan­dra Mulya Sentana, Kasubbag Pengelolaan Ba­rang Milik Negara (BMN) Wilayah I Kementerian Aga­ma (Kemenag) RI, hadir sebagai ahli dalam sidang lanjutan dugaan korupsi, pada proyek pengadaan ta­nah untuk pembangunan Kampus III IAIN Imam Bon­jol (IB) Padang, Rabu (9/11). Dalam kasus ini, mantan Wakil Rektor IAIN IB Profe­sor Salmadanis, serta rekannya seorang notaris bernama Ely Sa­tria Pilo duduk sebagai terdakwa.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Yose Ana Rosalinda dengan Hakim Anggota Perry Desmarera dan Emria, Chandra menerangkan bahwa proyek pe­ngadaan tanah untuk pemba­ngunan Kampus III IAIN IB Padang, adalah jenis proyek pengadaan yang belum diatur secara rinci. Namun, sebagian tata cara pelaksanaannya bisa menga­cu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2007.

“Proyek pengadaan seperti ini setahu saya belum pernah dila­kukan sebelumnya. Setahu saya ini yang pertama. Dalam pem­bayarannya, mengacu pada PMA Nomor 2 Tahun 2007, sama de­ngan pengadaan barang dan jasa lain. Sedangkan untuk pelaksa­naan pengadaan sendiri, belum diatur secara rinci dalam PMA itu. Bisa saja lewat kebijakan Satuan Kerja (Satker) yang bertugas atau rektor,” kata Chandra saat men­jawab pertanyaan pengacara Sal­madanis.

Chandra mengaku telah bebe­rapa kali berdiskusi dengan Lem­baga Kebijakan Pengadaan Ba­rang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, terkait belum adanya aturan yang merincikan proses pengadaan tanah di bawah Kemenag RI. Namun, hingga hari ini diskusi tersebut belum membuahkan hasil berupa aturan resmi.

Menurutnya lagi, jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dalam proses pengadaan dengan berbagai pi­hak, mulai dari pelepasan hak hingga pembayaran, maka tang­gung jawab pekerjaan tidak bisa dialihkan kepada yang lain, ter­masuk kepada panitia. Artinya, tanggung jawab sudah sepenuh­nya berada di tangan PPK.

Menanggapi keterangan ahli, Fauzi Novaldi selaku PH terdakwa Salmadanis mengatakan, PPK memiliki tugas langsung dalam pekerjaan pengadaan tanah, se­hing­ga menurutnya PPK yang dijabat oleh Hendra Saktriawan (telah dipanggil sebagai saksi) adalah yang bertanggung jawab.

“PPK ‘kan bekerja dalam penga­daan ini, seperti melakukan pelepasan hak, pengajuan ke BPN, pengalihan dari hak milik ke hak pakai, ukur ulang dan lain-lain. Ini tanggung jawab sesuai dengan SPK,” kata Fauzi

Setelah ahli memberi ketera­ngan, Majelis Hakim memutuskan akan melanjutkan sidang pada hari ini (10/11), dengan agenda peme­riksaan saksi mahkota. Arti­nya, Profesor Salmadanis serta Ely Satria Pilo akan sama-sama menjadi saksi untuk masing-masing pihak.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini, Mulyadi Sajaen Cs, telah meng­hadirkan PPK Hendra Saktriawan pada 8 September 2016. Dalam kesaksiannya, ia menegaskan posisinya sebagai wakil IAIN IB Padang untuk mengurus per­janjian dengan beberapa pihak, antara lain, melakukan perjanjian kerja sama dengan notaris, per­janjian dengan Badan Pertanahan (BPN) untuk pengukuran, perjan­jian dengan tim apraisal untuk penaksiran harga, serta perjanjian hukum dengan masing-masing pemilik tanah dalam bentuk akta pelepasan hak.

“Untuk SPK (Surat Perjanjian Kerjasama.red) dengan notaris Ely Satria Pilo, itu penunjukkan langsung oleh Ketua Panitia Profesor Salmadanis dengan cara tertulis. Soal nilai kontrak dan tawar-menawarnya juga dilakukan oleh ketua pengadaan dengan notaris langsung,” lanjutnya. Keterangan yang disampaikan Hendra pada 8 September lalu itu, berseberangan dengan keterangan PH terdakwa pada sidang sebe­lumnya, yang mengatakan pe­nunjukkan notaris melalui rapat bersama.

Sebagai PPK, Hendra juga memantau pengerjaan pengadaan tanah. Namun ia mengaku tidak pernah mengikuti rapat dalam penunjukkan rekanan dan seba­gainya. “Saya tidak tahu apakah sengaja tidak diikutkan rapat, atau lupa diikutkan. Untuk pe­nandatanganan SPK-SPK itu, saya hanya menandatangani sendiri di meja saya,” pungkasnya waktu itu.

Dalam dakwaan dijelaskan, Salmadanis diduga memberi pe­kerjaan kepada Ely Satria Pilo untuk membuat sertifikat atas beberapa objek tanah guna pem­bangunan Kampus III IAIN IB Padang, yang beberapa objek diduga fiktif, dan beberapa lain­nya diduga dikerucutkan harga­nya. Dugaan perbuatan tersebut dinilai mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.946.701.050.

Atas perbuatannya, Salmada­nis dan Ely Satria Pilo diancam pidana dalam pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (h/isq)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM