SUAP ANGGOTA DPR

KPK Tuntut Suprapto 4 Tahun Penjara


Kamis, 10 November 2016 - 01:12:55 WIB
KPK Tuntut Suprapto 4 Tahun Penjara Soeprapto.

Sidang Dugaan suap Rp500 juta oleh Soeprapto terhadap anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana telah memasuki tahap tuntutan. Walau begitu, belum ada tanda-tanda penyidik KPK akan menambah tersangka meski ada nyanyian Yogan. 

JAKARTA, HALUAN – Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjal Tarkim) Sumbar Suprapto dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan.  Dia terbukti menjadi perantara suap untuk anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana senilai Rp500 juta.

Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (9/11). “Kami me­nuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Suprapto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menu­rut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan dakwa­an pertama pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagai­mana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentangan Pembera­tasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” kata JPU KPK Dody Sukmono.

JPU menjelaskan tujuan pem­berian uang itu adalah agar I Putu Sudiartana membantu pengu­rusan penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang tahun anggaran 2016 untuk Pro­pinsi Sumatera Barat pada APBN-P tahun 2016. Pemberian uang itu diawali dengan pertemuan orang dekat Putu bernama Suhemi dengan Direktur Utama PT Per­patih Putera Nugraha yang juga sebagai wakil Ketua DPD Ge­rindra Sumbar Desrio Putra di Padang dan menyampaikan bah­wa Suhemi sebagai teman I Putu Sudiartana dari Demokrat serta bermaksud menjaring usulan anggaran DAK yang berhubungan dengan infrasktruktur publik dari daerah. Suhemi minta diperte­mukan dengan Suprapto selaku Kepala Dinas Prasarana Provinsi Sumbar.

Dalam pertemuan Suprapto meminta Kabid Pelaksanaan Jalan pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar Indra Jaya mengusulkan DAK kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp530,76 miliar melalui surat Gubernur Sumbar Nomor 900/3130-Pelaks/2015 tanggal 6 Okto­ber 2015 yang salinannya juga diberikan kepada I Putu Sudiartana.

Pada pertengahan November 2015, Suprapto dan Indra Jaya menemui Putu di gedung DPR dan meminta agar Putu meng­alokasikan dana DAK sesuai proposal. Surat usulan bahkan diubah menjadi total Rp620,76 miliar karena proyek ditambah dengan kegiatan pembangunan gedung dan air bersih.

Suprapto menyampaikan sali­nan itu kepada Putu pada 17 Desember 2015 di Coffee Club Plaza Senayan dan meminta agar usulan diserahkan kepada staf administrasi Putu bernama Novi­yanti dan langsung diberikan Indra kepada Noviyanti.

Direktur PT Faktanusa Cip­tagraha Yogan Askan yang juga salah satu pendiri Partai Demokrat di Sumbar itu kemudian diper­kenalkan kepada Suhemi, Su­prapto dan Indra Jaya pada awal Januari 2016 di rumah makan Suaso (Padang) dan dibicarakan juga alokasi proyek pembangunan dan perawatan ruas jalan di Sum­bar dan bagaimana cara agar anggaran DAK itu dapat terea­lisasi sehingga Suhemi menyam­paikan I Putu Sudiartana sedang berupaya membantu.

Putu yang ditemui pada 11 Januari 2016 mengatakan bahwa penambahan anggaran masih menunggu bulan depan karena sedang dibahas dalam rapat-rapat.

Pertemuan lanjutan terjadi pada 10 Juni 2016 di Cafe Pelangi Hotel Ambara Blok M antara Yogan, Suprapto, Putu Sudartana dan Indra Jaya. Putu menga­yata­kan akan mengusahakan alokasi anggaran DAK pada proyek pem­bangunan dan perawatan ruas jalan provinsi Sumbar dalam APBN Perubahan TA 2016 mini­mal senilai Rp50 miliar. Saat itu Suprapto meminta I Putu Sud­iartana agar alokasi anggara tersebut dapat dinaikkan menjadi Rp100-150 miliar, untuk itu Putu Sudiartana bersedia membantu dan meminta imbalan sebesar Rp1 miliar.

Namun fee untuk Putu akhir­nya disepakati sebesar Rp500 juta yang berasal dari Yogan Askan sebesar Rp125 juta, Sur­yadi Halim sebesar Rp250 juta, Johandri sebesar Rp75 juta dan Hamnasri Hamid sebesar Ro50 juta, selanjutnya masing-masing mentransfer uang ke rekening Yogan.

 “Kemudian Yogan Askan diminta untuk menyerahkan uang tersebut kepada I Putu Sudiartana dikarenakan mereka sama-sama kader Partai Demorkat agar se­olah-olah terkait Partai Demokrat. Hal ini dilakukan Yogan karena dilandasi adanya harapan untuk mendapatkan pekerjaan dari Indra Jaya dan terdakwa yang telah menjanjikan pekerjaan dari dana DAK dan pembicaraan antara terdakwa dan Suhemi yang me­nyatakan jika dana DAK yang disetujui hanya sebesar Rp50 miliar maka Yogan dan Suhemi akan minta pekerjaan senilai masing-masing Rp10 miliar dan sisanya Rp30 miliar agar dibagi empat antara Hamnasri Hamid, Suryadi Halim dan Jonandri,” tambah jaksa Dody.

Untuk mengusahakan penam­bahan alokasi DAK tersebut, I Putu Sudiartana meminta bantuan kepada anggota Komisi II DPR dari raksi gerindra Wihadi Wi­yanto dan menyanggupi kuota­nya maksimal adalah Rp50 miliar. Besaran itu disampaikan kepada Suprapto, Indra Jaya, Yogan As­kan dan Suhemi di hotel Ambara pada 10 Juni 2016.

Yogan kembali bertemu de­ngan Putu, Ipin Mamoto, Novianti pada 23 Juni 2016 di Cafe Bistro Plaza Senayan. Yogan mengata­kan sudah tersedia Rp500 juta untuk Putu dan meminta agar anggaran menjadi Rp100-150 miliar, sedangkan Putu meminta agar uang diberikan dalam dolar Singapura.

Pada pertemuan, Putu Sudiar­tana menuliskan angka 100 pada tissu, lalu meminta Noviyanti untuk mengantarkan tisu tersebut kepada Rinto Subekti selaku anggota Badan Anggaran DPR maksudnya menayakan apakah alokasi anggaran untuk Sumbar dapat disetujui sebesar Rp100 juta, namun Rinto mengatakan bahwa sudah terlambat.

Putu pada 24 Juni 2016 meng­hubungi Noviyanti dan menga­takan DAK Sumbar meng­guna­kan kuota Wihadi Wiyanto dari fraksi Gerindra selau anggota Banggar DPR, untuk itu Putu meminta Noviyanti menerima pemberian uang dari Yogan.

Namun Yogan tidak jadi berte­mu dengan Noviyanti sehingga uang diberikan melalui transfer berturut-turut sebesar Rp100 juta melalui rekening Ni Luh Putu Sugiani yang merupakan kerabat Putu pada 25 Juni 2016; sebesar Rp400 juta melalui rekening Muchlis yaitu suami Noviyanti (Rp50 juta), Djoni Garyana (Rp150 juta), dan Rp200 juta melalui rekening Ni Luh Putu Sugiyani dengan keterangan “se­wa villa” sebagaimana arahan Noviyanti pada 27 Juni 2016.

“Meski terdakwa tidak secara langsung secara fisik memberi hadiah berupa uang tersebut tapi tampak sebagai maksud dan kehendak dari terdakwa terkait kedudukan I Putu Sudiartana selaku anggota DPR agar I Putu SUdiartana membantu pengu­rusan penambahan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang tahun 2016 untuk provinsi Sumbar dalam APBNP 2016 sehingga telah beralihnya penguasaan uang Rp500 juta dari Yogan Askan kepada I Putu Sudiartana maka penuntut umum menilai telah terjadi peneyrahan atau pemberian uang sejumlah Rp500 juta maka unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah ter­bukti secara sah dan meyakinkan Atas tuntutan tersebut, Suprapto dan pengacaranya akan menga­jukan nota pembelaan (pledoi) pada 16 November 2016. Terkait perkara ini, Yogan Askan sudah sudah menjalani sidang tuntutan dan dituntut 2,5 tahun penjara. (h/okz/ben)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 27 Maret 2020 - 22:16:42 WIB

    KPK Perpanjang Penahanan Bupati Solok Selatan Nonaktif Muzni Zakaria

    KPK Perpanjang Penahanan Bupati Solok Selatan Nonaktif Muzni Zakaria JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperpanjang penahanan Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria (MZ). Dia adalah tersangka kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok.
  • Sabtu, 21 Maret 2020 - 01:52:16 WIB

    DPR: KPK Harus Awasi Pengadaan Rapid Test Corona

    DPR: KPK Harus Awasi Pengadaan Rapid Test Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pengadaan rapid test atau tes cepat virus corona (Covid-19). Menurutnya, pelibatan KPK diper.
  • Jumat, 13 Maret 2020 - 11:09:40 WIB

    Waduh! Ketua KPK Firli Bahuri Didesak Mundur

    Waduh! Ketua KPK Firli Bahuri Didesak Mundur JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mundur. Firli dinilai gagal membangun komitmen pemberantasan korupsi usai tak mampu menangkap buron a.
  • Selasa, 10 Maret 2020 - 07:54:54 WIB

    Samin Tan Mangkir, KPK Ultimatum soal Upaya Perintangan

    Samin Tan Mangkir, KPK Ultimatum soal Upaya Perintangan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Tersangka KPK dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Samin Tan kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan, Senin (9/3). KPK meng.
  • Selasa, 10 Maret 2020 - 02:03:20 WIB

    Religiusitas Dihapus dari Etika Lembaga, KPK Menuju Sekuler

    Religiusitas Dihapus dari Etika Lembaga, KPK Menuju Sekuler JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengkritik keras sikap Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghilangkan diksi atau makna 'religiusitas' seperti yang tercantum pada nilai d.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM