Ahok, Penistaan Agama dan Supremasi Hukum


Jumat, 11 November 2016 - 00:34:27 WIB
Ahok, Penistaan Agama dan Supremasi Hukum Ilustrasi.

Terlalu banyak isu penting dan menarik dalam minggu ini yang bisa dituliskan ke dalam Catatan Kamisan. Setelah mencatat soal toleransi beragama di Australia pada Kamis lalu, semingguan ini saya dipenuhi dengan berbagai kegiatan menarik.

Kamis dan Jumat lalu, University of Melbourne, me­nyelenggarakan Konferensi 20 tahun reformasi di Indonesia. Salah satu yang unik, adalah temanya sendiri. Hitungan reformasi dimulai sejak 1996, dan bukan 1998—dengan argumen bahwa reformasi di­mu­lai lebih awal, dan bukan sejak turunnya Presiden Soe­harto. Suatu pendapat yang sebenarnya tidak populer di Indonesia sendiri. Dalam kon­fe­rensi itu saya menjadi salah satu pembicara, dan mema­parkan pengalaman selama membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, khu­susnya dalam agenda pembe­rantasan korupsi.

Rabu kemarin, saya di­undang menjadi salah satu na­rasumber dalam agenda yang diselenggarakan the Good Pitch di Opera House, Sydney, Australia. Dalam se­hari itu, sejak pagi hingga sore, ber­ha­sil digalang dana masya­rakat se­besar AUD 6,6 juta untuk mem­bantu produksi enam film do­kumenter, salah satunya ter­kait Myuran Suku­maran, salah satu dari Bali Nine yang di­ekse­kusi di hada­pan regu tem­bak pada 29 April 2015. Un­tuk film berjudul “Guilty” itu­lah, saya diundang dan dimin­ta memberikan tang­­gapan.

Di luar topik 20 tahun reformasi Indonesia, perde­batan soal hukuman mati yang memang tidak pernah mudah, banyak isu lain yang seminggu ini mengemuka, di antaranya kemenangan Donald Trump, yang pasti menghadirkan ber­ba­gai kegalauan politik, tidak hanya di Amerika, tetapi di belahan dunia lainnya. Soal dugaan kasus penistaan agama yang masih ramai dibicarakan juga tetap menarik untuk ditulis dan diulas.

Terakhir, dalam agenda pemberantasan korupsi, atas permohonan yang diajukan oleh OC Kaligis, kemarin Mah­kamah Konstitusi mengakhiri perdebatan dan memutuskan bahwa KPK berwenang untuk mengangkat sendiri penyi­diknya, atau tidak hanya boleh mengambil penyidik dari ke­po­lisian dan kejaksaan saja. Keputusan MK demikian me­nguat­kan kelembagaan KPK dan agenda pemberantasan korupsi, dan karenanya layak diberi apresiasi.

Setelah mem­pertim­bang­kan dari berbagai aspek, terma­suk urgensi dan kapasitas penulis, maka saya memutus­kan untuk Catatan Kamisan kali ini mengangkat isu duga­an penistaan agama yang ma­sih hangat diperdebatkan di Tanah Air. Isu ini sensitif dan karenanya, mohon sidang pembaca berkenan meluang­kan waktu membaca catatan ini dengan hati dingin dan ke­pala yang tenang, agar maksud pe­nulisan ini untuk mem­be­rikan perspektif hukum men­jadi tercapai, dan bukan justru disalahpahami, dan akhirnya tidak meneduhkan suasana—sebagaimana maksud kamu menuliskannya.

Terhadap isu dugaan penis­taan agama yang terlapornya adalah Basuki Tjahaja Pur­nama, dalam catatan singkat ini, saya akan mengulas empat isu hukum. Saya tidak akan masuk ke ranah hukum pida­nanya, karena bukan kompe­tensi saya yang belajar hukum tata negara untuk mengkajinya. Satu hal yang ingin saya tegas­kan di sini, bahwa saya berpan­dangan, sedikit-banyak mun­cul­nya kasus ini berkaitan dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Saya sendiri tidak men­du­kung Basuki Tjahaya Purnama (BTP) dalam kontestasi itu, salah satunya karena saya juga masih menjadi Visiting Pro­fessor di Melbourne Law School dan Faculty of Arts, University of Melbourne, Aus­tralia, sehingga tidak ikut memilih. Sengaja informasi soal posisi politik itu saya sampaikan, dengan maksud, agar pandangan saya dalam catatan ini bisa dilihat dengan lebih jernih sebagai posisi akademik, dan sama sekali tidak politik partisan. Seka­rang mari kita bahas satu-per-satu isu hukum yang terkait dengan dugaan penistaan aga­ma tersebut.

Pertama, penistaan agama telah diputuskan oleh Mahka­mah Konstitusi sebagai delik pidana yang tidak berten­tangan dengan UUD 1945, dan karenanya masih bisa diterap­kan dan menjerat siapapun yang diduga melakukannya. Sependek pencarian yang saya lakukan, minimal ada dua putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 84/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 156a KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 /PNPS tahun 1965 Pencegahan Penyalah­gunaan dan/atau Penodaan Agama.

Dalam dua kasus pengu­jian itu, MK memutuskan menolak argumentasi pemo­hon bahwa Pasal 156a KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 /PNPS tahun 1965 berten­tangan dengan UUD 1945. Para pemohon dalam perkara tahun 2009 adalah beberapa LSM yang bergerak di bidang bantuan hukum dan HAM, seperti LBH, Imparsial, ELS­AM, PBHI, DEMOS, Setara Institute dan Desantara Foun­dation. Selain itu, terdapat juga para Pemohon perorangan, di antaranya M. Dawam Rahardjo dan mantan Presiden Abdur­rahman Wahid.

Inti dari putusan MK ada­lah menolak argumen bahwa delik penistaan agama adalah bentuk intervensi negara ke wilayah kebebasan beragama. MK tetap berpandangan bah­wa kebebasan beragama perlu ada pembatasan, agar tidak menimbulkan penistaan. Yang pasti sejak reformasi, ketika kebebasan berbicara makin ter­buka, kasus penodaan aga­ma makin banyak terjadi. Di era Orde Baru sampai awal reformasi dari tahun 1965 hingga tahun 2000, pasal 165A hanya dipakai 10 kali. Namun dalam 15 tahun ter­akhir (2000 – 2015) telah di­gunakan pada lebih dari 50 kasus. Dengan pelaku terba­nyaknya mengaku beragama Kristen 61 orang dan Islam 49 orang (aliran kepercayaan 4 orang dan tidak diketahui 6 orang).

Soal politik hukum penis­taan agama ini menarik untuk membaca tulisan Zainal Abi­din Bagir berjudul, “Supre­masi Hukum untuk Penista Agama” pada situs www.isla­mindonesia.id. Saya sarankan, silakan baca pula artikel Melis­sa Crouch, seorang Dosen Senior pada Fakultas Hukum, University of New South Wa­les, Sydney yang memberikan analisa atas Putusan MK di atas dalam “Law and Religion in Indonesia: The Consti­tutional Court and the Blas­phemy Law” yang dimuat pada Asian Journal of Comparative Law di tahun 2012.

Kedua, saya ingin sedikit sa­ja urun rembug dalam hal ren­cana gelar yang saya dengar akan dilakukan awal minggu depan. Saya mengapresiasi pernyataan Kapolri—di salah satu acara TV swasta—yang mengatakan gelar perkara akan dilakukan dengan peserta yang diperluas, namun tidak disiarkan media massa secara langsung. Saya berpandangan itu adalah jalan tengah yang bijak. Gelar pekara secara lebih rinci di atur dalam Pera­turan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, yang pada dasarnya adalah proses internal kepoli­sian. Maka, jika dalam kasus terlapor BTP ini akan dibuka lebih luas dengan meng­hadir­kan pelapor, terlapor, ahli, Kompolnas, Komisi III DPR, maka sebenarnya itu saja sudah di luar dari kebiasaan. Namun saya mengerti, dilema di kepo­lisian yang rentan dicurigai jika seluruh prosesnya ditutup.

Namun, saya juga tidak se­tu­ju, jika seluruh proses gelar per­kara dibuka untuk umum, apalagi dapat disiar­kan secara langsung oleh me­dia massa, khususnya tele­visi. Selain justru rentan mening­katkan eskalasi konflik yang tidak perlu, saya berpandangan bebe­rapa proses penegakan hukum dan dokumennya me­mang bersifat rahasia, dan hanya dapat dibuka pada proses persidangan di pengadilan—yang memang disyaratkan “Terbuka untuk Umum”. Jika tidak secara tegas diharuskan terbuka untuk umum, maka proses penegakan hukum ber­arti harus tertutup.

Belajar dari banyak penga­laman penanganan perkara seperti OJ Simpson di Amerika, ataupun kasus Jessica Kumala Wong­so, maka persidangan yang terus disiarkan langsung, sebenarnya problematik. Sila­kan baca artikel menarik To­dung Mulya Lubis berjudul “Sidang Terbuka untuk Umum” di harian Kompas pada 14 Oktober 2016.

Terkait dengan keter­buka­an ini, meskipun untuk kasus yang berbeda, namun Menteri Aga­ma akhirnya memutuskan per­­sidangan penentuan hari ra­ya Idul Fitri kembali tertutup da­ri siaran langsung, dan ter­buk­ti hasilnya lebih mene­duh­kan dan efektif. Efek siaran lang­­sung dan kamera tele­vi­si­nya memang tidak jarang meng­­­­hadirkan macan pang­gung yang gemar tampil, ber­ora­­­­si, namun tidak jarang bu­kan menjadi bagian dari solu­si.

Ketiga, banyak isu yang berpilin dengan kasus dugaan penistaan agama terhadap Terlapor BTP alias Ahok ini. Salah satunya yang ingin saya beri tanggapan adalah keter­kai­tannya dengan posisi Ahok sebagai Calon Gubernur dalam Pilgub Jakarta. Saya membaca ada pandangan bah­wa jika yang bersangkutan menjadi tersangka atau terdak­wa, maka statusnya sebagai calon gubernur menjadi hi­lang. Pandangan demikian keliru dan harus diluruskan.

Dalam Pasal 163 UU 10 Tahun 2016 terkait pemilihan gubernur ditegaskan bahwa status tersangka dan terdakwa tidak menghilangkan status seorang calon gubernur. Bah­kan di dalam Pasal 163 ayat (6) dalam status tersangka, seorang gubernur terpilih tetap harus dilantik. Dalam pasal 163 ayat (7) diatur, dalam status terdakwa, guber­nur terpilih tetap dilantik meskipun kemudian pada saat pelantikan itu juga diber­hentikan sementara.

Baru jika keputusan penga­dilan menetapkan gubernur terpilih menjadi terpidana berdasarkan putusan penga­dilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, menurut Pasal 163 ayat (8) yang ber­sang­kutan tetap dilantik agar dapat langsung diberhentikan. Mengingat sekarang masih jauh dari putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan pro­ses Pilgub Jakarta akan ber­akhir pertengahan tahun de­pan, maka jelaslah bahwa jikapun Ahok menjadi ter­sang­ka ataupun terdakwa, dia tetap bisa terus mengikuti proses pemilihan gubernur di Jakarta.

Keempat, yang saya ingin urun rembug adalah terkait independensi penegakan hu­kum. Saat ini atas kasus dugaan penistaan agama oleh Terlapor BTP ini, masyarakat minimal terbelah menjadi pendukung dan pembela Ahok. Masing-masing pada dua kutub ek­strem tuntutan: mewajibkan Ahok menjadi tersangka atau megharuskan Ahok bebas.

Perlu ditegaskan berulang kali, bahwa pendapat demi­kian adalah hak dan dijamin sebagai kebebasan berpen­dapat dalam UUD 1945. Na­mun, UUD 1945 juga menja­min kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dalam arti tidak boleh ada bentuk intervensi ataupun paksaan dalam ben­tuk apapun oleh siapapun atas suatu proses hukum. Karena­nya, semua pihak harus sama-sama menghormati proses hukum yang sekarang berlang­sung, tanpa memaksanakan kehendaknya sendiri-sendiri yang sangat berbahaya bagi prinsip kemerdekaan kekua­saan kehakiman dan pondasi dasar negara hukum Indonesia.

Dalam jangka pendek, apapun putusan atas gelar perkara awal minggu depan, apakah Terlapor menjadi ter­sang­ka atau tidak, semua pihak harus bin wajib meng­hormatinya. Hanya dengan menghormati proses hukum inilah yang sekarang tersedia sebagai forum penyelesaian perbedaan pandangan yang semakin tajam.

Mari semua duduk tenang, berdoa, dan mengawal proses gelar perkara Selasa depan dengan cara yang santun dan terhormat. Apapun hasilnya, mari kita hormati sebagai putusan yang mengikat kita semua sebagai bangsa Indo­nesia. Saya berharap dan yakin, Polri akan bertindak sangat hati-hati dan memper­tim­bangkan dengan professional kasus ini, sesuai aturan hukum yang berlaku, dan sesuai tugas penegakan hukum untuk men­ciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Mari semua tun­duk dan sama-sama menjaga supremasi hukum yang akan menjamin hadirnya keadilan di tanah air yang sama-sama kita cintai.

Keep on fighting for the better Indonesia. (*)

 

DENNY INDRAYANA
(Guru Besar Hukum Tata Negara UGM)
 


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 18 Oktober 2016 - 14:24:52 WIB

    Ujaran Ahok, Al Maidah 51, dan Linguistik

    Ujaran Ahok, Al Maidah 51, dan Linguistik Dalam video yang diunggah Pemprov DKI, ujaran Ahok mengandung kata pakai. DalamTesamoko Tesaurus Bahasa Indonesia (Gramedia, 2016), kata pakai (cak) ialah sinonim dengan. Dengan demikian, kalimat tersebut berarti bahwa Al Mai.
  • Senin, 18 Januari 2016 - 05:11:40 WIB

    Aldo, Ahok, dan Jakarta

    Aldo, Ahok, dan Jakarta Kekerasan ter­hadap All­do­ Fe­ll­ix Januardy, pengabdi ban­­­tuan hukum atau penga­ca­ra publik dari LBH Jakarta, ter­jadi di Bukit Duri Jakarta Ti­mur ketika otoritas setem­pat ingin meng­gusur pemu­ki­man p.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM