TOTAL PENERIMA 10.763 KK

Rp5,5 Miliar Dana PKH Cair Desember


Jumat, 11 November 2016 - 00:46:35 WIB

PADANG, HALUAN — Pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahap III diperkirakan baru akan dilaksanakan setelah aturan bantuan sosial (bansos) non tunai rampung November ini.

“Pencairan tahap III itu setidaknya akan cair akhir tahun ini dan bersamaan dengan pencairan tahap IV,” ujar Ke­pala Bidang Bantuan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Pa­dang, Henry, kepada Haluan di ruang kerjanya, Rabu (9/11).

Dikatakan Henry, semes­tinya dana PKK tahap III  sudah cair, tapi karena adanya pera­lihan sistem pencairan dari tunai ke non tunai yang membuat pencairan jadi terlambat.

Henry melanjutkan, pene­rima bantuan PKH nantinya tidak perlu lagi antre men­jemput bantuan ke Kantor Pos. Bantuan akan langsung ditrans­fer ke rekening bank tiap-tiap penerima.

Nantinya, penerima bantuan akan mendapatkan sebuah kartu yang berfungsi sebagai ATM dan kartu kredit melalui pen­damping PKH kecamatan ma­sing-masing.

“Kartu itu bisa digunakan untuk mencairkan uang ataupun berbelanja di e-warong,” kata dia menambahkan.

Kota Padang merupakan satu dari 44 kota di Indonesia yang menjadi pilot project dari sistem non tunai ini. Dengan adanya sistem ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran dan memini­malisasi praktik pungli.

Tahun depan, kata Henry, Kota Padang akan membangun sekitar 30 e-warong. Penerima bantuan PKH bisa berbelanja kebutuhan harian di warung itu dengan menggunakan kartu tersebut. Saat ini baru ada satu e-warong percontohan yang berdiri di Balai Gadang, Lubuk Minturun.

Untuk pencairan tahap III dan IV, akan terjadi penam­bahan jumlah penerima sekitar 5.709 kepala keluarga (KK). Pada tahap sebelumnya, jumlah penerima hanya 5.054 KK. Dengan demikian, total pene­rima diperkirakan mencapai 10.763 KK dengan anggaran mencapai kurang lebih Rp5,55 miliar per tahap.

“Jumlah tambahan tersebut bisa berkurang. Saat ini kita sedang mengecek kebenaran datanya ke lapangan,” ujar Henry.

Tahun ini juga terjadi pe­namb­ahan anggota pendamping PKH sebanyak 26 orang. De­ngan demikian jum­lahnya saat ini mencapai 51 orang untuk sebelas kecamatan. Penam­bahan ini diharapkan bisa me­ningkatkan kualitas kerja dan pemahaman masya­rakat terha­dap bantuan PKH.

Henry pun berharap ke depan, tidak ada lagi keluarga kurang mampu yang luput dari pendataan penerima PKH. Ma­syarakat juga diminta untuk melengkapi berkas-berkas ad­ministrasi, seperti kartu keluarga yang sudah memiliki NIK Dis­dukcapil, karena berkas tersebut syarat wajib untuk pendftaran PKH.

Kemudian, bagi masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan PKH, namun tidak terdata, bisa melapor ke kantor lurah masing-masing atau da­tang langsung ke Kantor Dinsosnaker Kota Padang di Jl. Delima No. 5, Ujung Gurun, Padang Barat.

“Kita tidak ingin ada masyarakat kurang mampu, tidak mendapatkan bantuan ini. Sementara itu, bagi masya­rakat yang menerima bantuan ini, namun sebenarnya tidak berhak diharapkan kesada­rannya untuk mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan,” kata Henry.

Bantuan PKH adalah ban­tuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin. Ada lima kategori penerima bantuan, minimal salah satunya harus terpenuhi, yaitu ibu hamil, anak prasekolah (0—6 tahun), anak di bawah usia 21 tahun yang sedang sekolah (SD, SMP, dan SMA), penderita disabilitas berat (0—21 tahun), dan lansia.

Ibu hamil menerima Rp1,2 juta; balita Rp1 juta,lansia Rp1,9 juta, penderita disabilitas Rp3,1 juta; siswa SD Rp450 ribu, siswa SMP Rp750 ribu, siswa SMA Rp1 juta dan ban­tuan tetap Rp500 ribu (se­muanya per tahun). Pembayaran tersebut dibagi dalam empat tahap dan dibayarkan sekali tiga bulan. (h/mg-sas)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM