HARGA TANAH DIPATOK LEMBAGA INDEPENDEN

Ganti Rugi Menjadi Ganti Untung


Jumat, 11 November 2016 - 00:50:26 WIB

PADANG, HALUAN — Masyarakat yang tanahnya sedang dalam proses pembebasan oleh pemerintah, tidak perlu risau lagi dalam persoalan harga. Indikasi monopoli harga oleh mafia tanah sudah bisa dilaporkan langsung ke Kementerian Keuangan melalui Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang sudah ada perwakilannya di Sumatera Barat.

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pe­nga­daan Tanah Bagi Pem­ba­ngunan Untuk Kepentingan Umum, telah ditata ba­gai­mana manajemen pem­be­basan lahan secara trans­paran.

Kepala Bidang Pe­me­riksaan Penilai, Aktuaris dan Profesi Keuangan Ke­menterian Keuangan RI, Dadan Kuswardi mengatakan dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi-JK sampai tahun 2019, ada program strategis yang telah di­ca­nangkan untuk mengatur pembangunan infrastruktur publik yang merata dari perkotaan hingga ke pelosok negeri.

Mendukung program ini, harus ada manajemen yang transparan untuk pem­bebasan lahan yang di­gu­nakan untuk infrastruktur.

“Kami sudah bekerja sa­ma dengan Bappenas RI un­tuk pembangunan infra­struk­tur secara merata di Indonesia dan sudah ada anggarannya sebesar Rp5.000 triliun untuk ini. Jadi perlu adanya sebuah manajemen untuk men­suk­seskan program pem­bangu­nan ini,” kata Dadan saat menjadi pemateri dalam so­sialisasi Kegiatan Penilaian Terkait pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kampus UBH, Kamis (10/11).

Dikatakannya, yang men­dominasi sulitnya pem­bebasan lahan adalah per­soalan harga. Banyak pem­bangunan untuk umum yang tertunda akibat kelalaian administrasi, dokumentasi dan ketidakcocokan harga antara pemilik tanah dengan pemerintah.

“Berlarut-larutnya pro­ses pembebasan lahan ini sudah seperti penyakit yang menahun di Indonesia. Ini yang harus diobati. Rata-rata hanya persoalan ke­tidak­cocokan harga antara pe­milik tanah dengan pe­me­rintah. Jika tidak ada so­lusinya akan hal ini, Indo­nesia akan sulit untuk ma­ju,” jelasnya.

Direktur Jenderal Pe­ngadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Arie Yuriwin me­ngatakan saat ini manajemen pengadaan tanah untuk ke­pentingan umum sedang dijalankan. Seluruh instansi terkait sedang diberi pema­haman, sekaligus diawasi bagaimana mereka bekerja agar proses pembebasan lahan tidak selalu berujung ke ranah hukum.

“Kami sedang men­so­sialisasikan manajemen pe­ngadaan tanah untuk kepen­tingan umum ini ke instansi yang biasanya mengurus pembebasan lahan. Semoga dengan adanya manajemen ini, persoalan pembebasan lahan tidak berlarut dan berujung ke ranah hukum,” kata Arie.

Dalam penetapan harga, pe­merintah pusat meli­bat­kan Lembaga Masyarakat Profesi Penilai Indonesia yang nantinya akan menakar dan menelaah berapa harga tanah yang akan dibebaskan ini.  Jadi persoalan harga, sudah tidak ada kewenangan pemerintah daerah maupun BPN untuk menetapkannya.

“Untuk mematok berapa harga tanah yang di­be­bas­kan, tidak ada lagi dari pemerintah daerah dan BPN. Pemerintah pusat sudah menetapkan lembaga inde­penden yang menilai harga berdasarkan hasil tinjauan di lapangan. Baik itu hasil tin­jauan dari keinginan ma­syarakat maupun kemam­puan keuangan pemerintah daerah,” katanya.

Mantan Kepala BPN Wi­la­yah Yogyakarta ini meng­harapkan dengan pola ma­najemen membebaskan la­han yang baru ini, tidak ada lagi pihak yang dirugikan. “Dulu di Yogyakarta kami memakai sistem ganti un­tung, bukan ganti rugi lagi. Jadi semua pihak men­da­patkan keuntungan dari proses pembebasan lahan ini,” katanya. (h/mg-ang)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM