DESAK DPRD GELAR HEARING DENGAN MINANG MART

Pedagang Ritel Tolak PT RMM


Jumat, 11 November 2016 - 00:54:30 WIB

PADANG, HALUAN — Asosiasi Pedagang Ritel dan Grosir Sumatera Barat mendesak DPRD Sumbar untuk menggelar hearing, menjelang launching Minang Mart yang dijadwalkan 18 November 2016. Hearing diperlukan untuk mencarikan solusi atas gejolak antara pengusaha ritel daerah dengan PT Retail Mo­dern Minang (RMM) selaku pengelola Minang Mart.

Pasalnya, sejak wacana Minang Mart dicuatkan Gu­bernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, banyak pedagang dan pengusaha ritel yang menolak kehadiran usaha yang didukung tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini. Suara penolakan semakin gencar ketika PT RMM masuk sebagai pengelola Minang Mart.

Ketua Asosiasi Pedagang Ritel dan Grosir Sumatera Barat, Sepriadi mengatakan saat ini banyak pengusaha ritel yang telah membangun usahanya tidak setuju dengan konsep Minang Mart jika dikelola oleh PT RMM. Hal ini membuat kecemburuan di kalangan pengusaha lain karena akan terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat.

“Yang tidak disetujui oleh banyak pengusaha ritel adanya PT RMM sebagai pengelola utama Minang Mart ini. Jadi, persiangan bisnis tidak akan sehat karena PT RMM berkompetisi dengan meng­gan­deng pemerintah,” kata Sepriadi ke­pada Haluan, Kamis (10/11).

Selain itu, Sepriadi juga me­ngutarakan posisi usaha ritel di Sumatera Barat sebenarnya se­dang dalam keadaan carut marut. Tidak ada aturan atau payung hukum yang mengatur tentang jarak, jam operasi, harga dan standar pro­sedur masing-masing retail.

“Lihat saja, banyak ritel yang berdiri berdekatan. Bahkan ada yang bersebelahan dan konsumen yang membeli barang juga men­dapati harga yang beragam di masing-masing ritel. Tidak ada­nya aturan ini saja, antara pengu­saha ritel sudah saling sikut. Ditambah lagi dengan kehadiran Minang Mart. Jelas ini akan lebih memperburuk dunia usaha ritel di Sumbar,” katanya.

Menjelang launchingnya Mi­nang Mart tanggal 18 November 2016 mendatang, Beberapa ko­munitas dan asosiasi pedagang ritel maupun waralaba berencana mengajak DPRD Sumbar hearing.

“Kami sedang mengurus un­tuk bisa hearing dengan DPRD Sumbar sebelum launching Mi­nang Mart. Nanti akan hadir dari Pihak Minang Mart dan Pemprov Sumbar. Semoga rencana ini bisa terlaksana dan semuanya bisa jadi transparan. Karena saat ini banyak informasi yang simpang siur,” jelasnya.

Pengelolaan Minang Mart ke pihak swasta, sebelumnya telah disoroti oleh DPRD Sumbar dalam rapat paripurna DPRD, September 2016 silam.  Karena dikhawatirkan tujuan awal pem­ben­tukan Minang mart ini tidak tercapai yaitu memberdayakan unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Saat itu Fraksi Golkar melalui Juru Bicaranya, Sitti Izati Aziz mengatakan pengelolaan Minang Mart diketahui akan melibatkan pihak swasta, yakni PT RMM. Perusahaan itu merupakan peru­sahaan swasta yang bukan bagian dari  badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan tersebut nantinya direncanakan akan menjadi pengelola dan pemasok barang-barang yang akan dijual di Minang Mart. 

 ”Pengikutsertaan perusahaan swasta ini bisa menggeser niat awal pendirian Minang Mart. Seba­gaimana diketahui, Minang Mart didirikan dengan semangat untuk mendorong pelaku UMKM bisa berkembang dan bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin berat, “ ujar Sitti.

Dikatakannya, keberadaan perusahaan swasta sekelas PT. RMM tidak sinkron dengan upaya memajukan UMKM.  ”Mengikut­kan perusahaan swasta bisa mem­buat peran UMKM di Minang Mart akan tersingkir,” tegasnya. (h/mg-ang/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM