BPN RI Pelajari Dokumen Tanah Kaum Maboet


Jumat, 11 November 2016 - 00:54:47 WIB

PADANG, HALUAN – Kisruh sengketa lahan seluas 756 hektar yang diklaim oleh ahli waris Kaum Maboet di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang menjadi perhatian khusus Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI.

Dokumen-dokumen terkait tanah Eigendom Verpon­ding 1794 ini sudah mulai dikumpulkan dan dipelajari,  diawali sengketa antara masyarakat Dadok Tunggul Hitam dengan NV. Exploitatie Van Onroerende Goereden (perusahaan karet milik Pemerintah Belanda) yang menghasilkan keputusan Landraad No. 90/1931 hingga proses hukum dan legalitas saat ini.

“Kami sedang mempelajari dokumen-dokumennya dan segera dibersihkan hal-hal menyimpang selama ini. Pasalnya, persoalan tanah di Sumatera Barat ini berbeda dengan daerah lain karena memakai sistem tanah ulayat,” kata Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Arie Yuriwin kepada Haluan, Kamis (10/11).

Dikatakan Arie, persoalan seperti tanah Maboet ini sebenarnya banyak terjadi di Indonesia. Dimana ada satu orang atau kaum mengklaim tanah suatu desa yang bisa mencapai ratusan hektare. Persoalan ini sebenarnya sudah diatur dalam Kepres no 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

“Yang seperti sengketa tanah yang mencapai ratusan hektare seperti kasus tanah kaum Maboet ini banyak di Indonesia. Untuk menyelesaikan sengketa ini, biasanya kami berpijak pada Kepres no 32 tahun 1979 yang mengatur rentang waktu pemilik tanah mengkonversikan tanahnya. Namun, dalam persoalan tanah di Sumatera Barat sedikit berbeda karena memakai system tanah ulayat,” katanya.

Dijelaskan Arie, dalam Kepres no 32 tahun 1979 ini telah ada aturan yang mengatur kepemilikan tanah bekas dari keputusan hukum masa Hindia Belanda. Bagi mereka yang berhak menguasai fisik (tanah atau bangunan), harus memiliki surat, dokumen dan dokumen pendukung. Namun, kebanyakan masyarakat hanya memiliki fisik tanpa me­ngantongi dokumen pendukung.

“Sekarang yang banyak terja­di itu, masyarakat menguasai fisik. Tetapi tidak mengantongi dokumen kepemilikan maupun yang mendukung kepemilikan. Makanya, banyak persoalan seng­keta tanah, termasuk sengketa di Koto Tangah ini,” katanya.

Terkait tanah yang ber­seng­keta ini dulunya adalah Eigendom Verponding, Arie mengaku Ke­menterian Agraria dan Tata Ruang BPN RI tidak bisa memfasilitasi sengketa tanah ini karena penga­lihan status tanah bekas Belanda ini memang harus melalui ranah hukum terlebih dahulu.

“Kami hanya bisa melakukan uji materil tentang kebenaran kepemi­likan tanah. Yang menen­tukan alih status tanah Eigendom Verponding ini harus melalui ranah hukum dulu. Uji materil ini mene­lisik lebih jauh bagaimana doku­men masa Belanda itu dulu. Soalnya, dulu Belanda suka mere­kayasa tanah masyarakat,” katanya. (h/mg-ang)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 27 Oktober 2016 - 02:44:37 WIB
    GANTI RUGI TANAH IAIN IB III SARAT KEJANGGALAN

    Ahli: Pelepasan Hak Harus di Hadapan Kepala BPN

    Ahli: Pelepasan Hak Harus  di Hadapan Kepala BPN PADANG, HALUAN —Perla­han, inti permasalahan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Kampus III Ins­titut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol di Aia Bangek, Kota Padang , mulai terkuak. Dalam sidang, Rabu (26/1.
  • Senin, 24 Oktober 2016 - 01:51:28 WIB

    BPNB Sumbar: Nasib Komunitas Budaya Memprihatinkan

    BPNB Sumbar: Nasib Komunitas Budaya Memprihatinkan PADANG, HALUAN — Keberadaan budaya etnis dan budaya lokal yang dimiliki oleh kelompok-kelompok suku bangsa di Indonesia, menjadi bagian terpenting terhadap upaya penguatan jati diri, pembentukan karakter, serta ketahanan bu.
  • Jumat, 23 September 2016 - 03:37:46 WIB
    SIDANG PENGADAAN TANAH KAMPUS III IAIN IB

    Saksi dari BPN Dianggap Tidak Relevan

    Saksi dari BPN Dianggap Tidak Relevan PADANG, HALUAN — Meskipun Farizal selaku ketua tim jaksa penuntut tidak hadir karena tersandung masalah di KPK, Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Padang tetap melanjutkan sidang dugaan korupsi dalam pengadaan tanah Kampus III .
  • Selasa, 30 Agustus 2016 - 04:19:51 WIB

    Pembangunan Kampus Baru PNP Tunggu Sertifikat BPN

    PADANG, HALUAN—Tahapan pemindahan kampus Politeknik Negeri Padang (PNP) dari Limau Manih, Kota Padang ke Lubuak Bunta, Keca­matan Sicincin, Kabupaten Padang Paria­man tinggal menunggu sertifikat tanah dari Badan Pertanaha.
  • Jumat, 26 Agustus 2016 - 04:23:46 WIB

    Petugas BPN Dihadang Warga

    PADANG, HALUAN — Warga Aia Pacah, Sungai Sapih, Tung­gul Hitam dan sekitarnya, meng­hadang petugas Badan Per­tanahan Nasional (BPN) Padang saat melakukan pe­ngukuran tanah di Simpang Tiga Air Paku, Sungai Sapih, Kecamat.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM