SIDANG KASUS PENGADAAN TANAH IAIN IMAM BONJOL

Salmadanis Berharap Dibebaskan


Jumat, 11 November 2016 - 00:55:37 WIB
Salmadanis Berharap Dibebaskan PROFESOR Salmadanis (baju putih) dan Ely Satria Pilo (baju ungu), meninggalkan ruang sidang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi mahkota sekaligus terdakwa dalam dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Kampus III IAIN IB Padang, Kamis (10/11). (ISHAQ)

PADANG, HALUAN — Mantan Wakil Rektor IAIN Imam Bonjol (IB) Padang, Salmadanis, mene­gaskan bahwa penunjukan Ely Satria Pilo sebagai notaris dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus III IAIN IB Padang di Sungai Bangek, adalah berda­sarkan kesepakatan dalam rapat, yang digelar sebanyak tiga kali. Karena itu, Salmadanis ber­harap dibebaskan, karena dia merasa tidak melakukan tindak korupsi.

Hal itu dinyatakan Salmadanis di ruang sidang Pengadilan Tipi­kor Padang, Kamis (10/11), saat memberi keterangan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Ely Satria Pilo, sekaligus menjawab pemeriksaan terhadap dirinya sebagai terdakwa, dalam kasus dugaan korupsi yang terkuak dalam proyek pengadaan tanah tersebut.

“Dalam rapat itu ada rektor juga. Saat itu Ely Satria Pilo juga hadir di tempat rapat sebagai bagian dari masyarakat. Karena kalau saya tidak salah, Ely ter­masuk jalan Bako bagi sebagian warga tersebut. Jadi karena Ely ini notaris dan paham tata cara pelak­sanaan pelepasan haj ini, kata rektor ‘ya sudah, Ely saja’. Semua peserta rapat setuju, saya ketuk palu,” kata Salmadanis, yang dalam proyek itu menjabat ketua panitia pengadaan.

Salmadanis menjelaskan, da­lam posisinya sebagai ketua pa­nitia pengadaan, ia bertugas un­tuk melakukan inventarisasi atas kelengkapan administrasi untuk pelepasan hak dari masyarakat kepada negara, yang dalam hal ini adalah IAIN IB Padang. Ia me­ngaku tidak pernah berhubungan langsung dengan notaris Ely Satria Pilo, karena untuk me­wakili IAIN IB dalam proses pelepasan hak, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat Hendra Saktriawan.

“Sekitar November 2010, saya melakukan identifikasi dan veri­fikasi terhadap 33 persil tanah yang akan diganti rugi tersebut. Setelah itu, saya tidak dengar ada masalah, hingga saya dipanggil pihak kejaksaan pada 2015,” katanya lagi.

Ia mengakui, yang diketa­huinya adalah, dari 33 parsil tanah tersebut, hanya 12 yang bersertifikat, sementara sisanya belum. Kemudian para pemilik mengurusnya ke BPN Kota Pa­dang dan dibantu oleh notaris, namun beberapa sertifikat tak kunjung terbit. Salmadanis kemu­dian beserta notaris, rektor, dan beberapa dekan mendatangi Kepala Kantor BPN Kota Padang bernama Musliadi pada 2014. Saat itu Musliadi menjelaskan bahwa beberapa dokumen tidak lengkap sehingga beberapa serti­fikat belum bisa terbit.

“Saya tahunya ada tanah yang overlap itu dari kejaksaan, maka­nya sertifikat itu tidak bisa terbit. Saya tahunya di kejaksaan,” lan­jutnya.

Terkait tugas-tugas Ely Satria Pilo selaku notaris, sebagaimana tertera dalam dua Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), Salmadanis mengaku tidak mengetahui sama sekali. Menurutnya, penetapan tugas dalam SPK itu dikerjakan oleh PPK Hendra Saktriawan. “Saya sampai di rapat penetapan itu saja. Untuk tugasnya saya tidak tahu,” sambungnya.

Salmadanis juga menegaskan, 60 persen dari total tanah tersebut (60 hektare), sudah ia datangi bersama panitia 9 yang dibentuk dan di-SK-kan oleh rektor yang saat itu dijabat Sirajudin Zar. Sedangkan sisa tanah lain yang belum ia datangi, ia hanya me­nerima laporan, karena kondisi alam untuk ke tanah tersebut tidak memungkinkan.

“60 persen tanah itu sudah saya injak dengan kaki saya. Sisanya yang tidak saya injak, saya pastikan pada pemilik masing-masing soal pemilikan serta luasnya. Saya mengonfirmasikan pada semua pemilik tanah, saya temui semua pemilik, kecuali ada lima pemilik yang saya telepon karena yang bersangkutan tidak ada di Padang,” jelasnya lagi.

Sementara untuk pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah, Salmadanis mengaku mempe­domani Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2006 dan Nomor 2 Tahun 2007. Pedoman ini di­pakai berdasarkan intruksi Amrul Wadi selaku pengarah dalam proyek tersebut.

Di hari yang sama juga dilaku­kan pemeriksaan terhadap ter­dakwa Ely Satria Pilo, sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Salmadanis, sekaligus pemerik­saan terhadap dirinya sebagai terdakwa dalam kasus yang sama.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Yose Ana Rosalin­da, dengan Perry Desmarera dan Emria selaku hakim anggota, Ely mengaku bahwa ia ikut meng­hadiri rapat awal rencana pe­ngadaan tanah untuk kampus III IAIN IB Padang. Namun, ia mengaku kapasitasnya saat itu hanya sebagai tokoh masyarakat (induak bako) bagi sebagian pemilik tanah.

“Saat itu karena saya juga notaris, saya ditunjuk berdasar kesepakatan peserta rapat di kampus IAIN waktu itu. Saya diberi pekerjaan dalam dua SPK, terdiri dari SPK pelepasan hak dan pengurusan akta pelepasan hak, dan SPK penurunan hak, pengu­kuran ulang, dan permohonan hak pakai ke BPN,” kata Ely.

Selanjutnya Ely melakukan pertemuan dengan para pemilik tanah di Sungai bangek, dan menerima ukuran luas tanah dari para pemilik dengan total 33 persil yang 12 persil di antaranya sudah bersertifikat. Sedangkan tatus tanah tersebut, 21 persil tanah adat dan 12 persil tanah yang telah bersertifikat milik pribadi.

“Pada Januari tahun 2011, 12 persil tanah yang telah berserti­fikat saya serahkan pada BPN untuk dibuatkan penggunaan hak pakai untuk IAIN, dan untuk 21 persil tanah lain, atas permintaan masyarakat dilakukan pengu­kuran ulang agar tidak terjadi kekeliruan,” katanya lagi.

Ely juga menjelaskan, daftar nominatif pemilik tanah dari panitia 9 terdiri dari Juprita, Ahmad, Nurhayati, Jupri, Ratna­wilis, Masrizal, Jamalus, Basril Djabar, Elizar, Adrian Arsil, Yusmi, Zulkifli, Syaflinda, Yenny Syofyan, Azhar latif, Hamid, Anwar Kihi. Daftar tersebut ditan­datangani oleh ketua panitia pengadaan tanah dan rektor IAIN IB Padang.

Sama halnya dengan Salma­danis, Ely juga mengaku baru tahu, bahwa tanah yang tertera dalam daftar nominatif dan telah dibayarkan ganti ruginya itu, berdempet dengan tanah atas nama pemilik lain yang telah memiliki sertifikat. “Itu pun saya tahunya dari jaksa yang meme­riksa, tahun 2015. Sedangkan BPN tidak pernah memberi tahu saya soal itu,” tukasnya.

Berakhirnya pemeriksaan ter­ha­dap Salmadanis dan Ely Satria Pilo, menggiring persidangan ke tahap penuntutan. Mulyadi Sa­jaen Cs selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini, menyatakan akan berusaha me­nyiapkan tuntutan pada sidang selanjutnya yang diagendakan majelis hakim pada Kamis (17/11). Penetapan waktu itu diamini Fauzi Novaldi, Syahril dan Septi selaku Penasihat Hukum kedua terdakwa.

Dalam berkas dakwaan dije­las­kan, Salmadanis diduga mem­beri pekerjaan kepada Ely Satria Pilo untuk membuat sertifikat atas beberapa objek tanah guna pem­ba­ngunan Kampus III IAIN IB Padang, yang beberapa objek diduga fiktif, dan beberapa lain­nya diduga dikerucutkan harga­nya. Dugaan perbuatan tersebut dinilai mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.946.701.050.

Atas perbuatannya, Salma­danis dan Ely Satria Pilo diancam pidana dalam pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (h/isq)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 09 Desember 2016 - 01:39:45 WIB
    DIVONIS 4 TAHUN PENJARA KASUS TANAH IAIN

    Salmadanis Langsung Nyatakan Banding

    Salmadanis Langsung Nyatakan Banding PADANG, HALUAN — Prof. Salmadanis dan notaries Ely Satria Pilo langsung menyatakan banding, usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang memvonisnya 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta (subsidair 2 bulan), Kamis (8/12). Sa.
  • Kamis, 01 Desember 2016 - 01:29:33 WIB
    DUGAAN KORUPSI IAIN IB PADANG

    Salmadanis Tahan Tangis Saat Bacakan Pembelaan

    Salmadanis Tahan Tangis Saat Bacakan Pembelaan PADANG, HALUAN – Tersangka kasus dugaan korupsi pada Proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol (IB) Padang, Profesor Salmadanis, tampak menahan tangis saat membacakan pembelaan pribadi di Pe­ngad.
  • Kamis, 24 November 2016 - 01:12:38 WIB
    DUGAAN KORUPSI DI IAIN IMAM BONJOL

    Salmadanis dan Ely Pilo Dituntut 6 Tahun Penjara

    Salmadanis dan Ely Pilo  Dituntut 6 Tahun Penjara PADANG, HALUAN — Ter­dakwa kasus dugaan korupsi pada proyek Pengadaan Ta­nah untuk Pembangunan Kampus III IAIN Imam Bon­jol (IB) Padang, Profesor Salmadanis dan notaris Ely Satria Pilo, dituntut 6 tahun penjara serta den.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM