Lemahnya Administrasi Kependudukan


Senin, 14 November 2016 - 00:33:42 WIB

Masih ingatkah anda kasus penipuan ber­modus ‘mama minta pulsa’ yang sempat menghebohkan republik ini? Pelaku menggunakan sim card kartu seluler pra bayar, yang sangat mudah dibeli sampai ke pelosok desa.

Sejak ributnya kasus itu, pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Infor­masi (Kominfo) lalu mengeluarkan kebijakan agar setiap pengaktifan kartu seluler baru, harus melalui pengimputan data sesuai kartu tanda penduduk (KTP). Namun, karena belum didukung oleh data base dari admi­nistrasi kependudukan, maka program ini lewat begitu juga. Pengaktifan kartu seluler tetap bisa aktif dengan mengimput data yanga sal-asalan, meski urutannya sama dengan di KTP, seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya.

Kelemahan itu yang dimanfaatkan oleh ja­ringan penipu, dengan membeli sim card pra bayar perdana sebanyak-banyaknya un­tuk menelpon serta mengirim SMS ke no­mor-nomor yang dipilih secara acak, dengan berbagai modus. Terbaru, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap komplotan penipuan dengan modus serupa yakni ‘anak anda masuk rumah sakit’. 10 Orang pelaku di jaringan ini berhasil diringkus di sebuah apartemen di Jakarta.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Budi Hermanto menga­takan, kemudahan pelaku dalam menda­patkan Sim Card telepon selular menjadi salah satu penyebab penipuan modus serupa kian marak. Data KTP yang dimasukkan untuk mengaktifkan kartu adalah data palsu, namun kartunya tetap bisa aktif.

Ironisnya, komplotan penipuan tersebut menggunakan rekening bank untuk menam­pung uang hasil kejahatannya. Polisi menyita puluhan ATM berbagai bank.

“Mereka dengan mudah mendapatkan rekening ATM ini hanya dengan menyet­orkan uang Rp 500 ribu sebagai saldo awal, kemudian data identitas KTP yang ternyata palsu. Ini yang kami pertanyakan ada tidak bank itu memverifikasi data KTP tersebut apakah benar itu orangnya,” ungkapnya.

Maraknya penipuan-penipuan melalui telepon selular ini, karena memanfaatkan kelalaian pemerintah. Pembuatan data kependudukan yang dilakukan lewat pereka­man KTP Elektronik atau e-KTP, hingga kini tak tuntas-tuntas juga. Akibatnya, data base kependudukan Indonesia tak pernah ada, sehingga membuka peluang ornag untuk melakukan kejahatan, seperti pembuatan paspo parlu, KTP palsu, SIM palsu dan sebagainya.

Sampai kapan persoalan ini akan teratasi? Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kepen­dudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Satu dekade terakhir  Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kepen­dudukan dan Pencatatan Sipil, telah melaku­kan pendataan penduduk dengan memba­ngun database penduduk yang sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Namun hingga sekarang tak pernah tuntas.

Sampai kapan tuntasnya data base ke­pendudukan ini? Hanya Mendagri yang bisa menjawab. Tapi yang pasti, kelalaian peme­rintah ini, telah dimanfaatkan oleh penipu yang meraup puluhan juta per hari. ***


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 06 Juni 2016 - 03:06:20 WIB

    Lemahnya Sistem Pemblokiran Situs Porno

    Lemahnya Sistem Pemblokiran Situs Porno Pornografi adalah barang haram. Setiap yang haram pasti memilki keburukan dan bahaya. Allah SWT berfirman ‘’yaitu mereka yang mengikuti rasul, dia menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari yang mu.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM