Ketika Bupati Gowa Gugat BPJS Kesehatan


Senin, 14 November 2016 - 23:47:02 WIB

“Ini baru pemimpin. Berani pasang badan untuk warganya,” celetuk seorang warga Kota Padang, ketika membaca berita yang berjudul “Iuran BPJS Bebani Warga, Bupati Gowa Gugat ke MK” di sebuah portal berita.

Berita itu cukup mengundang simpatinya, karena inilah kepala daerah pertama yang betul-betul memperhatikan warganya meski harus berlawanan arus dengan kebijakan pemerintah pusat. Apalagi menyangkut hak kesehatan masyarakat, sebagai factor vital dalam kehidupan keseharian warga. Karena dia ingin memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warganya.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengajukan uji materi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Sebab UU itu dinilai membebani masyarakat karena harus mem­bayar iuran, padahal kesehatan adalah hak setiap warga negara.

Adnan mempersoalkan frasa wajib dalam UU BPJS tersebut. Pemohon mengajukan uji ma­teri Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat 1 UU BPJS.. Pasalnya UU itu dianggap ber­tentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang te­lah diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015.

Pasal 4 huruf g UU 24/2011 menyatakan:

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip ke­pesertaan bersifat wajib.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 huruf g dijelaskan:

Bahwa yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilak­sanakan secara bertahap.

Pasal 14 UU 24/2011 menyatakan:

Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

Sedangkan Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011 menyatakan:

Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan luran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Saat ini, di kabupaten Gowa sudah ada perda tentang pelayanan kesehatan gratis yang diatur dalam Perda No 4 Tahun 2009. Terkait masalah kesehatan ini kalau mengacu pada UUD 45, Adnan menganggap bahwa ini tanggung jawab negara. Sementara di UU BPJS biaya dibebankan ke masyarakat. Akibatnya, Pemkab Gowa tidak jadi leluasa untuk berikan pelayanan kesehatan. Sebab pihaknya memiliki peraturan bagaimana biaya tersebut ditangggung oleh pemerintah.

Memang, kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusi masyarakat. Nah, ketika pemerintah justru mewajibkan masyarakat untuk membayar iuran BPJS, baru bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, sama saja pemerintah tidak tulus melindungi masyarakatnya. Pemerintah justru berbisnis dengan rakyatnya.

Sejumlah asuransi kesehatan swasta, ma­lah berani mengembalikan semua uang na­sabah yang telah disetorkan bila dalam jang­ka waktu tertentu tidak ada klaim karena sa­kit. Sementara di BPJS, tidak sakit, uang hilang. Kartu BPJS hanya butuh saat sakit, tapi saat tidak sakit harus tetap bayar.

Kebijakan pro rakyat bupati Gowa ini, patut ditiru kepala daerah lain, khususnya di Sumbar, kalau ingin dicintai rakyatnya. ***

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 10 Desember 2019 - 13:52:25 WIB

    Ketika Banyak Parpol Jera dengan Pemilu Serentak

    Ketika Banyak Parpol Jera dengan Pemilu Serentak HARIANHALUAN.COM-Sejauh ini, PDIP, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, NasDem, dan Demokrat ingin pileg dan pilpres kembali dipisah seperti dulu.  Tinggal PKS dan PKB yang belum menentukan sikap..
  • Senin, 22 Februari 2016 - 02:33:37 WIB

    Ketika Dana Desa Menjadi Rp2 M

    Pemerintah telah menyusun ren­cana tentang peningkatan dana desa dari tahun ke tahun. Dana desa akan mengalami pening­katan 50 persen setiap tahunnya. Diperkirakan pada 2019 men­datang setiap desa/nagari akan menerima Rp2 .
  • Jumat, 04 Desember 2015 - 03:59:09 WIB

    Ketika DPR Memburu Rente

    Ketika DPR Memburu Rente Beberapa pekan terakhir, Presiden Joko Widodo (Jo­kowi) nampaknya sedang gundah gulana. Karena ternyata bukan desa­kan reshuffle yang menguat, tapi justru urusan “skan­dal” percaloan saham PT Freeport Indonesia yang me.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]