EKSEPSI IRMAN DI PENGADILAN TIPIKOR

Yusril: KPK Sengaja Jebak Irman


Rabu, 16 November 2016 - 00:11:59 WIB
Yusril: KPK Sengaja Jebak Irman

JAKARTA, HALUAN —- Man­tan Ketua DPD Irman Gusman mengajukan keberatan atas dak­waan penuntut umum melalui eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukumnya, Selasa (15/11) di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Tim kuasa hukum Irman Gus­man menyebutkan bahwa KPK berniat dengan sengaja men­jebak Irman untuk terjerat Ope­rasi Tangkap Tangan (OTT).

“Dalam perkara terdakwa yang dilakukan (KPK, red) ada­lah pengintaian dan pe­nyadapan. Penyadapan dan pengintaian dilakukan sejak 24 Juni 2016. Jika pimpinan KPK beritikad baik, mereka sam­paikan pada terdakwa bahwa ada penyadapaan terhadap saudari Memi dan saudara Xaveriandy Sutanto dan ada dugaan mereka memberi hadiah,” kata pengacara Irman Gusman, Yusril Ihza Mahendra di PN Tipikor, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikcom, Selasa (15/11).

“Masih ada waktu untuk KPK untuk melakukan pencegahan,” imbuhnya.

Yusril menyatakan bahwa dalam praperadilan, penyelidik KPK menerangkan bahwa pe­nyelidik telah tiba di rumah Irman Gusman sebelum Irman sendiri tiba dan terjadi penangkapan pada pukul 00.30 WIB dini hari.

“Ini menjelaskan bahwa KPK memiliki 10 jam untuk mela­kukan pencegahan agar tidak terjadi penyerahan uang antara Xaveriandy dan Memi terhadap terdakwa,” lanjut Yusril.

Pihak Irman Gusman me­nganggap KPK sengaja mengorek informasi untuk menangkap Ir­man melalui Xaveriandy dan Memi. Yusril juga mengatakan bahwa KPK berniat merusak nama baik DPD.

“ KPK tidak melakukannya tapi justru menginterogasi ke saudara Xaveriandy Sutanto dan Memi untuk melakukan penga­kuan atas perbuatan yang dilaku­kannya. Dia bertanya kepada saudara Xaveriandy dan Memi atas pemberian hadiah tersebut dan ini berniat merusak dan meng­hancurkan identitas DPD untuk kepentingan tertentu,” kata Yusril.

Yusril menyebutkan KPK juga tidak memberikan waktu kepada Irman untuk mengembalikan hadiah yang diterimanya kepada KPK seperti yang diatur dalam pasal 12c UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Fakta dan itikad baik KPK jadi tidak ada karena tidak dibe­rikannya waktu untuk terdakwa menyikapi sesuai ketentuan hu­kum. Sesuai yang diatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa memiliki waktu 30 hari untuk mengembalikan hadiah yang diterimanya kepada KPK,” kata Yusril.

Atas hal tersebut, menurut Yusril, buah tangan yang diterima dan tidak diketahui dan tanpa niat oleh Irman Gusman tidak tahu dibuat sedemikian rupa menjadi OTT oleh KPK sebagai penerimaan gratifikasi.

Selain soal jebakan KPK, Tim Irman Gusman menilai KPK tidak memenuhi kualifikasi dalam menetapkan Irman Gusman se­bagai tersangka kasus korupsi. Kualifikasi tersebut menyangkut uang Rp 100 juta yang disita dalam OTT tersebut.

“KPK tidak bewenang me­nyelidik, menyidik dan menuntut perkara terdakwa. Dalam penye­lidikan, penyidikan dan penun­tutan secara tegas melibatkan penyelenggara negara dan me­nyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar,” kata tim kausa hkum Irman Gusman, Rozi.

Sesuai Pasal 11 UU KPK disebutkan secara pasti me­nyangkut subjek hukum yang menjadi kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus memenuhi syarat. Fahmi juga menyebutkan salah satu syarat terpenuhinya perkara korupsi adalah merugikan keuangan negara dan meresahkan masyarakat.

“Ini adalah ketentuan yang pasti. Jika ketentuan ini sebagai pisau bedah, tindakan terdakwa mendapat hadiah atau janji seba­gai Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka tidak terbukti,” kata Fahmi.

Fahmi menegaskan bahwa kualifikasi meresahkan masya­rakat tidak terbukti dalam perkara Irman Gusman. Dia menyebut masyarakat mengetahui tindakan Irman Gusman setelah adanya konferensi pers KPK dengan awak media.

“Masyarakat baru tahu terdak­wa menerima hadiah atau janji sebagaimana pasal 11 setelah konferensi pers resmi KPK bahwa terdakwa diduga menerima suap. Kualifikasi meresahkan masya­rakat tidak terpenuhi, masyarakat baru tahu terdakwa nenerima suap setelah diumumkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo,” tutur Fahmi.

Selain itu, Fahmi mengatakan apabila Irman terjerat perkara gratifikasi, maka yang berhak menangani perkara adalah pihak kepolisian buka KPK.

“Perbuatan terdakwa mene­rima hadiah atau gratifikasi tidak ada kaitan dengan kerugian ne­gara, tidak ada bukti yang me­nyebabkan kerugian keuangan negara. Jadi nyata dan pasti kua­lifikasi ini tidak terpenuhi dari segi formal,” terang Fahmi.

Usai membacakan kesimpulan eksepsi, kuasa hukum Irman Gusman, Yusril Ihza Mahendra memohon kepada majelis hakim untuk bisa menghadirkan saksi ahli sebelum sidang tanggapan dari jaksa penuntut umum (replik). Hal itu untuk memperkuat argu­mentasi kuasa hukum atas dakwaan jaksa terhadap Irman Gusman.

“Sebelum penuntut umum memberi tanggapan atas eksepsi ini, kami mohon untuk kami menghadirkan ahli-ahli untuk menerangkan dan memperkuat argumentasi kami,” kata Yusril.

Sebab, pihak Irman Gusman sendiri mempertanyakan kompe­tensi absolut dari KPK untuk untuk menyelidik, menyidik dan menuntut perkara sekaligus kom­pe­tensi absolut dari Pengadilan Tipikor Jakarta untuk memutus dan mengadili perkara tersebut.

“Walaupun ini tidak lazim dalam hukum acara pidana kita, tidak diatur juga tidak dilarang dalam praktik hukum perdata kalau eksepsi dikemukakan me­nyangkut kompetensi absolut pengadilan ahli-ahli bisa dide­ngarkan di persidangan. Mohon dipertimbangkan Yang Mulia,” ujar Yusril.

Hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membe­rikan pendapatnya dan menyebut putusan bersifat imperatif. Sena­da dengan jaksa penuntut umum, hakim menolak permintaan kuasa hukum Irman Gusman untuk menghadirkan saksi ahli.

“Kami sependapat dengan tim penuntut umum bahwa rumu­san ini bersifat imperatif yang harus kita patuhi. Kita hargai. Dengan demikian kami tidak dapat mengabulkan permohonan terakhir,” kata ketua majelis hakim Nawawi Pamulango saat persidangan. (h/ald/sam)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 21 Maret 2020 - 00:39:29 WIB

    Yusril: Lockdown untuk Selamatkan Rakyat dari Wabah Korona

    Yusril: Lockdown untuk Selamatkan Rakyat dari Wabah Korona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah dinilai tidak memiliki pilihan lain kecuali menyelamatkan nyawa rakyat dari wabah virus korona (Covid-19). Misalnya dengan membatasi keramaian umum atau melakukan lockdown..
  • Sabtu, 12 Oktober 2019 - 21:30:25 WIB

    Usai Menjenguk di RSPD, Yusril: Kondisi Wiranto Sudah Membaik

    Usai Menjenguk di RSPD, Yusril: Kondisi Wiranto Sudah Membaik JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Kondisi Menko Polhukam Wiranto sudah membaik. Tinggal pemulihan yang diperkirakan sepekan lagi. .
  • Selasa, 18 Juni 2019 - 12:05:31 WIB

    Sidang MK, Yusril: Ini Bukan Perselisihan Konsepsi Ketuhanan

    Sidang MK, Yusril: Ini Bukan Perselisihan Konsepsi Ketuhanan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa hal yang diperselisihkan dalam perkara sengketa Pilpres 2019, bukanlah berkaitan dengan perselisihan mengenai konsepsi Ketuhan.
  • Selasa, 16 Agustus 2016 - 04:57:00 WIB
    MENTERI ESDM ARCANDRA DIBERHENTIKAN PRESIDEN

    Yusril: Tindakan Jokowi Memalukan

    Yusril: Tindakan Jokowi Memalukan JAKARTA, HALUAN — Presi­den Jokowi akhirnya member­hentikan Menteri ESDM Arcan­dra Tahar karena polemik kepe­mili­kan paspor Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Mantan Men­sesneg Yusril Ihza Mahendra mengaku sudah memp.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]