KI Terancam Tak Beraktivitas


Jumat, 18 November 2016 - 00:18:22 WIB
KI Terancam Tak Beraktivitas

Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat terancam tak beraktivitas selama tahun 2017. Pasalnya, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang tidak bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) 2017. KI dan KPID adalah Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan Undang Undang.

Komisi Informasi dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2018, sedangkan KPID dibentuk  berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Karena itu, menjadi aneh kalau kedua lembaga ini tidak bisa dianggarkan dalam APBD 2017.

Baca Juga : Kenaikan Tarif PPN: Kontradiksi Opsi di Tengah Pandemi

Wajar saja kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kecewa terdahap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait tidak bisa dianggarkannya Lembaga Non Struktural (LNS) di Daerah dalam APBD tahun 2017. Padahal, LNS seperti KI dan KPID merupakan lembaga yang dibentuk ber­dasarkan Undang Undang.

Kondisi tersebut terjadi menurut anggota DPRD Sumbar HM Nurnas, akibat tak sinkronnya UU Pemerintah Daerah dan PP 18 tahun 2016 tentang Organisasi Peme­rintahan Daerah (OPD) dengan UU yang memerintahkan LNS itu di daerah.

Baca Juga : Profesi Pelayanan Publik, Harus Jadi 'Role Model' Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Jika benar-benar anggaran untuk KI dan KPID tidak bisa dialokasikan dalam APBD 2017 sudah dapat dipastikan lembaga ini tidak akan bisa jalan. Dengan apa lembaga ini digerakkan. Ini tentunya menjadi aneh. Pemerintah selalu menggembar-gemborkan pentingnya keterbukaan informasi publik, tetapi anggarannya tidak disediakan.

Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas pantas curiga. Dengan tidak diakomodirnya anggaran yang ditugaskan kepada APBD masing provinsi artinya ada upaya sistemik pelemahan kewenangan dan fungsi lembaga itu. “Berdasarkan aturan ada upaya masif dan sistemik menumpulkan KI dan KPID ter­masuk lembaga lain,” ujarnya.

Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi mengakui ada upaya pelemahan lembaga LNS di daerah atas terbitnya PP 18. Peme­rintah Sumbar dan DPRDnya sangat paham sekali bahwa kewajiban penganggaran LSN di daerah itu perintah UU, tapi ketentuan terbaru pemerintah daerah dan PP 18 tidak memungkinkan daerah menerobosnya.

Akibatnya, anggaran LNS di daerah seperti ada dan tiada, ini ulah aturan yang dikeluarkan bertabrakan satu sama lain, sehingga daerah serba sulit.

Kita mendukung langkah Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal untuk mem­perjuang­kan anggaran untuk lembaganya kepada Gubernur dan DPRD Sumbar.

Gubernur Sumbar bersama DPRD tentu­nya perlu mencarikan solusi dari masalah ini. Rasanya sangat tidak masuk akal jika lembaga yang  dibentuk berdasarkan UU anggarannya tidak tersedia.

Jika tidak tuntas melalui surat kepada Mendagri, Menpan RB dan Menkominfo, tak salah kiranya Gubernur mendatangi menteri terkait di Jakarta.

Masih ada waktu untuk mem­perjuang­kan anggaran kedua lembaga itu hingga 23 Novem­ber mendatang, sebelum APBD Sumbar 2017 ke­tok palu. Pemerintah Pro­vinsi Sumbar tentunya tidak akan tinggal diam dan mampu mencarikan solusi dari permasalahan anggaran tersebut. ***

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]