Kasus Ahok dan Akibat Hukumnya


Jumat, 18 November 2016 - 00:20:26 WIB
Kasus Ahok dan Akibat Hukumnya Ilustrasi.

Pene­tapan Basuki Tj­a­haja Purnama alias Ahok sebagai ter­sangka, dalam kasus dugaan tindak pidana pe­no­daan agama oleh Bareskrim Polri, pada Rabu (16/11) ke­marin tetap merupakan isu aktual yang layak untuk di­jadi­kan catatan kamisan. Soal Ahok ini tetap lebih menarik untuk dicatat, meskipun da­lam satu minggu ini, ada dua konferensi di Universitas Mel­bourne yang saya terlibat selaku pembicara dan mentor. Pertama adalah konferensi antikorupsi internasional yang diselenggarakan Faculty of Arts, dan kedua konferensi penelitian mahasiswa pasca­sarjana yang diselenggarakan Center for Indonesian Law, Islam and Society di Mel­bo­urne University Law School.

Izinkan saya untuk tetap urun rembug memberikan pe­ma­haman yang lebih utuh kepada kita semua —khu­susnya dari sisi hukum tata negara terkait kasus Ahok tersebut. Sekali lagi, saya tidak akan masuk ke dalam dugaan kasus tindak pidana penodaan agamanya itu sen­diri, karena bukan kompetensi dan bidang yang saya pelajari. Para ahli hukum pidana lebih tepat dan kompeten untuk men­yam­pai­kan pandangannya.

Baca Juga : Kenaikan Tarif PPN: Kontradiksi Opsi di Tengah Pandemi

Hanya satu catatan pendek saja, soal pidana ini. Kemarin saya sempat menghubungi salah satu Guru Besar Hukum Pidana yang ikut hadir dalam gelar perkara hari Selasa lalu di Bareskrim Polri. Saya tanya­kan, kenapa Ahok menjadi tersangka. Karena dalam dis­kusi sebelumnya, kami sepa­kat tidak mudah untuk men­yim­pulkan unsur delik ter­pe­nuhi jika berpatokan pada ucapan Ahok di Kepulauan Seribu.

Rekan Guru Besar itu men­ya­takan, setelah mengikuti gelar perkara, mendapatkan penjelasan dan melihat barang bukti secara lebih lengkap, maka memang beberapa ahli pidana berpandangan unsur delik penodaan terpenuhi. Salah satu yang membuatnya lebih yakin adalah ketika di­tunjukkan beberapa bukti video lain di mana Ahok juga berbicara soal topik yang sama.

Baca Juga : Profesi Pelayanan Publik, Harus Jadi 'Role Model' Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Sampai di situ saja catatan saya dari sisi pidana. Izinkan saya sekarang berbagi in­for­masi terkait akibat hukum status Ahok sebagai tersangka dari sisi hukum tata negara, bidang yang saya pe­lajari. Pada diri Ahok paling tidak ada tiga status subyek hukum yang berbeda.

Pertama adalah Ahok se­bagai warga negara yang ber­status tersangka dugaan tin­dak pidana penodaan agama. Kedua Ahok sebagai calon gubernur dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Ketiga Ahok sebagai gubernur non-aktif di Jakarta. Atas tiga status subyek hukum itu, status tersangka Ahok membawa akibat hukum yang berbeda-beda. Mari kita ulas satu-persatu.

Satu, Ahok disangka mela­kukan tindak penodaan aga­ma—menurut keterangan po­li­si—berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik. Pasal 156a yang ancaman pidana penjaranya maksimal 5 tahun penjara adalah pasal baru yang dimasukkan berdasarkan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama. Sedangkan ancaman pidana Pasal 28 Ayat (2) UU ITE adalah penjara maksimal 6 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Atas ancaman penjara yang lima tahun tersebut, sebenarnya Ahok dapat ditahan, tetapi penyidik Polri memilih untuk tidak melakukannya, dan ha­nya meminta pencegahan ke­pa­d­a Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebagai tersangka, Ahok paling tidak mempunyai dua langkah hukum yang dapat dilakukannya. Pertama, Ahok dapat melakukan pra

peradilan atas status ter­sang­kanya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Se­ba­gai­mana kita ketahui, hak ter­sangka untuk melakukan pra

peradilan itu sudah di­kuat­kan oleh Putusan Mah­kamah Konstitusi (MK) putu­san MK No. 21/PUU-XII/2014. Namun, kemarin saya baca, kuasa hukum Ahok kelihatannya tidak akan me­nga­m­bil langkah ini, dan lebih memilih mendorong kasus ini segera disidangkan saja pokok perkaranya di pengadilan.

Masih dalam statusnya selaku tersangka, Ahok juga mempunyai kedudukan hu­kum (legal standing) untuk menyoal konstitusionalitas Pasal 156a KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 1965, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kedua aturan itu memang pernah diuji ke hadapan MK. Pasal 156a KUHP dan UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 telah dua kali diuji, dan diputuskan MK dengan No­mor 140 Tahun 2009 dan 84 Tahun 2012. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah pula diputus MK dalam Nomor 52 Tahun 2013. Seluruh ketiga putusan MK itu memang me­no­lak permohonan pengujian dan menyatakan semua pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun sudah pernah diuji, namun dalam prak­tiknya, dan pula berdasarkan Peraturan MK sendiri, uji konstitusionalitas aturan UU yang sama masih bisa dila­kukan ke hadapan meja merah MK dengan alasan kon­sti­tusional yang berbeda. Dalam beberapa uji materi, sifat final dan mengikatnya putusan MK dapat disimpangi dengan pen­gu­jian materi yang sama ter­sebut. Karena putusan MK yang lebih baru dapat berbeda dengan putusan MK yang lebih lama. Misalnya, uji materi serentaknya Pileg dan Pilpres yang awalnya ditolak, akhirnya dikabulkan dalam putusan MK setelahnya. Se­hingga dalam pemilu 2019 kita akan melakukan pe­mili­han anggota DPR, DPD dan DPRD bersama-sama dengan pemilihan presiden.

Dua, status Ahok sebagai tersangka tidak me­ng­gugur­kan statusnya sebagai Calon Gubernur Jakarta. Karena telah ditetapkan KPUD, meskipun berstatus tersangka, Ahok bukan saja tidak kehilangan statusnya sebagai calon gu­bernur, namun bahkan tidak boleh mengundurkan diri selaku cagub. Justru kalau Ahok memaksakan diri untuk mundur dia kembali akan dijerat pidana yang ancaman penjaranya antara 2 hingga 5 tahun, dan membayar denda antara 25 sampai dengan 50 miliar rupiah.

Ancaman pidana penjara dan denda yang sama juga berlaku bagi partai politik atau gabungannya yang me­narik pencalonan Ahok (Pasal 43, 53, 191 UU Pilkada). Bah­kan, jika pengunduran diri calon atau penarikan pasangan oleh parpol dilakukan sampai dengan pemungutan suara putaran kedua, maka ancaman pidananya meningkat men­jadi penjara antara 3 sampai 6 tahun dan denda 50 sampai dengan 100 miliar rupiah (Pasal 192 UU Pilkada).

UU pemilihan gubernur justru mengatur, bahwa mes­ki­pun berstatus tersangka, se­orang gubernur terpilih tetap dilantik menjadi gubernur. Baru kalau statusnya menjadi terdakwa, gubernur terpilih diberhentikan sementara se­gera setelah dilantik. Hanya jika statusnya telah menjadi terpidana yang berkekuatan hukum tetap, maka gubernur terpilih akan tetap dilantik untuk langsung diberhentikan (Pasal 163 UU Pilkada).

Perlu ditambahkan pen­jelasan, bahwa bukan berarti dalam proses pemilihan gu­bernur calon tidak bisa di­batal­kan. Pembatalan calon dapat dilakukan tetapi untuk pelanggaran yang berbeda, dan terkait pilkada, misalnya:

1) gubernur petahana me­lang­gar larangan mengganti pejabat, atau larangan meng­gunakan kewenangan, pro­gram dan kegiatan yang me­ngun­tungkan atau merugikan pasangan calon (Pasal 71 ayat (2) dan (3);

2) pasangan calon men­janji­kan atau memberikan uang agar dipilih (Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada).

Akibat hukum yang ketiga, adalah terkait status Ahok sebagai Gubernur Jakarta yang non-aktif karena sedang cuti di luar tanggungan negara sesuai ketentuan Pasal 70 UU Pilkada. Jikalau status Ahok tetap tersangka hingga masa cutinya berakhir, maka Ahok dapat kembali aktif menjadi Gubernur dalam sisa masa jabatannya sebelum adanya pelantikan Gubernur Jakarta yang baru, siapapun nanti yang terpilih.

Namun, jikalau pada saat masa cutinya berakhir status Ahok meningkat menjadi terdakwa, maka Ahok tidak akan bisa lagi menjadi Guber­nur aktif Jakarta, meskipun masa kampanye telah berakhir. Hal itu karena berdasarkan Pasal 83 ayat (2) UU Pemda, gubernur yang berstatus ter­dakwa harus diberhentikan sementara dari jabatannya.

Argumen hukum lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah, suatu proses hukum pidana tidak semuanya harus berujung di pengadilan. Pen­dapat bahwa tindak pidana yang dihentikan sebelum per­sidangan adalah salah, justru adalah pendapat yang tidak benar. Proses hukum pidana juga memberikan kesempatan suatu kasus berhenti sebelum persidangan misalnya dengan SP3, SKPP dan deponeering.

Ketiga mekanisme peng­hentian perkara itu pun—ter­masuk melalui proses pera­dilan—adalah prosedur hu­kum yang sah dan dimung­kinkan menurut KUHAP, dan ka­renanya tidak dapat di­nyata­kan keliru. Justru kalau suatu kasus pidana sebenarnya tidak cukup bukti, merupakan persoalan non-hukum yang dipolitisasi, ada indikasi kuat merupakan kriminalisasi, ma­ka peng­henti­an kasus se­cepat­nya, termasuk sebelum per­sidangan adalah bentuk pen­ye­lesaian hukum yang lebih adil.

Demikianlah sedikit urun rembug catatan saya kali ini, untuk lebih memahami akibat hukum tata negara dari status Ahok sebagai tersangka tindak pidana penodaan agama. Ak­hir­nya, mari kita terus hormati proses hukum yang ada, dan tetap merawat kedamaian, ketenangan dan kewarasan dalam berpikir, bertutur dan bertindak. Mari kita pastikan penegakan hukum yang ber­jalan adalah proses yang adil, tanpa tekanan dari siapapun, dalam bentuk apapun. Biarkan dalam semua kasus hukum, supremasi hukum menjadi ujung solusi yang sama-sama kita hormati.

Keep on fighting for the better Indonesia. (*)

 

DENNY INDRAYANA
(Guru Besar Hukum Tata Negara UGM)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]