Parahnya ‘Moral’ Wakil Rakyat


Senin, 21 November 2016 - 00:32:06 WIB
Parahnya ‘Moral’ Wakil Rakyat

Sejak tiga hari ini, masyarakat Sumbar disuguhkan berita tak sedap soal prilaku dan moralitas wakil rakyat. Berbagai ko­mentar miring dan caci maki pun bermun­culan di me­dia social, baik facebook maupun Whats­App terhadap anggota DPRD yang terhormat itu.

Diawali dengan berita tertangkapnya Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung yang sedang berduaan dengan wanita yang ternyata adalah istri sopirnya sendiri. Kejadian ini sangat menghebohkan kabu­paten yang berjuluk bumi lansek manih tersebut. Di saat sang suami si wanita tersebut bertugas menyopiri atlet yang akan berlaga di arena Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar, sang ketua dewan itu pun melak­sanakan tugas pula menyopiri istri si sopir di rumah dinas pemda Sijunjung yang ditempati pasangan suami istri itu.

Baca Juga : Profesi Pelayanan Publik, Harus Jadi 'Role Model' Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Ditangkap massa, sang ketua dewan tak bisa mengelak. Kehormatannya pun terca­bik-cabik karena diarak massa ke kantor wali nagari. Ketua dewan yang terbiasa memimpin sidang, kini dia yang disidang warga dan para ninik mamak serta tokoh masyarakat. Bila sidang di gedung dewan sering dewan sering diwarnai interupsi, tapi di kantor wali nagari justru  sidang berjalan dengan cepat. Tanpa ketok palu, tiga putusan berhasil dilahirkan.

Pertama, ketua dewan harus membayar denda 100 sak semen. Kedua, harus me­ninggalkan bumi lansek manih dan ketiga, harus mundur sebagai ketua dewan dan anggota DPRD Sijunjung.

Baca Juga : Mengenangkan Sejarah Perguruan Thawalib

Tak ada ninik mamak dan warga yang interupsi dengan putusan itu. Ninik mamak, ternyata lebih hebat bersidang. Lihat saja anggota DPRD Padang Panjang yang berju­lukan Kota Serambi Mekah, saat bersidang. Mereka malah adu jotos hanya gara-gara saling interupsi, lalu kejar-kejaran dan berlanjut ke pukul-pukulan. Ini terjadi saat sidang paripurna pengesahan KUA-PPAS yang dihadiri oleh wakil walikota Padang Panjang dan para undangan dari berbagai organisasi. Memalukan.

Tapi, itulah yang terjadi. Anggota dewan bergaya bak preman. Padahal, interupsi demi interupsi awalnya hanya soal kehadiran anggota dewan, bukan sesuatu yang terlalu prinsip. Padahal, sidang paripurna meru­pakan forum tertinggi di lembaga legislatif. Itupun tak dihormati.

Baca Juga : Antara Rindu Mudik dan Kesadaran Kesehatan

Kalau wakil rakyat sudah begini, siapa lagi yang akan dipercaya masyarakat? Akibat­nya, masyarakat makin malas datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilihan umum. Karena hanya akan memilih mereka yang ingin dihormati, tapi berprilaku tak terhormat.

Memang satu dua yang berbuat, tapi semua kena getahnya. Partai pun kena imbasnya, karena tak ada anggota DPRD yang maju tanpa dinaungi partai politik.

Baca Juga : Pengawas Sekolah untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, Kenapa Hilang dalam PP 57/2021?

Artinya partai politik juga harus bertang­gungjawab terhadap kadernya yang berpri­laku buruk, meski berdalih mempertahankan prinsip. Bekali kader partai  yang akan maju jadi anggota dewan dengan moralitas dan etika, agar setelah terpilih tidak jadi bume­rang bagi partai. Sehingga pemilu yang menghabiskan ratusan miliar uang Negara, betul-betul menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas. ***

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]