Miris, Indonesia Impor Cangkul


Selasa, 22 November 2016 - 00:39:53 WIB
Miris, Indonesia Impor Cangkul Ilustrasi.

INDONESIA harus bisa menjadi negara yang diperhitungkan di mata asing. Wilayahnya sangat luas. Sumber daya alamnya sangat kaya. Sumber daya manusianya sangat banyak. Letak geografisnya sangat strategis. Cita-citanya sangat tinggi: mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tetapi, meski telah mer­deka selama 71 tahun, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita katakan masih jauh dari hara­pan. Kita harus sabar menanti kedatangannya. Entah hingga kapan. Memang, kita harus tetap optimis.

Baca Juga : Profesi Pelayanan Publik, Harus Jadi 'Role Model' Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Masalahnya, kita tidak bisa menanti kedatangannya dengan berpangku tangan. Kita harus kreatif dan inovatif membangun negara dan bang­sa yang besar ini. Kita tak perlu malu belajar dari negara-negara lain seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

Mengapa tiga negara itu yang dicontohkan? Antara lain karena tiga negara itu minim sumber daya alamnya juga sumber daya manusianya. Dili­hat dari aspek sumber daya alamnya, tiga negara tersebut kalah jauh dengan Indonesia. Dilihat dari aspek sumber daya manusianya juga kalah jauh dengan Indonesia.

Baca Juga : Mengenangkan Sejarah Perguruan Thawalib

Tetapi, mengapa mereka sudah menjadi negara yang diperhitungkan negara lain? Jawabannya ter-letak pada kualitas sumber daya manu­sianya. Kita tidak boleh taka­bur mengatakan, tiga negara itu tidak ada apa-apanya diban­dingkan Indonesia. Indika­tornya? Tidak sedikit bangsa kita (umumnya yang berkan­tong tebal) yang takjub setiap kali datang di Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

Indonesia tidak boleh ter­le­­na. Indonesia harus segera bangkit dari tidurnya. Me­nying­­singkan lengan baju un­tuk menindak-lanjuti pro­kla­masi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Caranya ba­nyak. Tetapi, sekali lagi, kalau mau belajar dari Singa­pura, Ko­rea Selatan, dan Je­pang awa­lilah dengan mening­kat­kan kuaitas sumber daya ma­nu­­sia­nya.

Baca Juga : Antara Rindu Mudik dan Kesadaran Kesehatan

Kita tidak bisa berleha-leha karena persaingan global sudah dimulai. Dengan mem­bebaskan warga negara lain masuk ke Indonesia tanpa visa, kita berharap akan men­dapatkan ke­untu­ngan yang besar dari sektor pa­ri­wi­sata. Ternyata, tidak sedikit di antara mereka yang justru bekerja di sini. Padahal, tidak sedikit warga negara kita yang tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap.

Kita maklum, kalau me­reka yang datang itu tenaga kerja terampil (skilled worker). Maksud saya karena diha­rapkan mereka akan menu­larkan sesuatu (keterampilan, kecakapan, kompetensi) kepa­da tenaga kerja lokal. Tetapi, hal ini pun seyogyanya dila­ku­kan dengan persyaratan ketat minimal dengan keharu­san mengantongi visa kerja.

Baca Juga : Pengawas Sekolah untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, Kenapa Hilang dalam PP 57/2021?

Cukup menggelikan, me­min­jam istilah Bung Karno, Indonesia masih belum bisa ber­diri di kaki sendiri (berdi­kari). Salah satu indikatornya, kita masih mengimpor barang (komoditas) yang seharusnya bisa kita hasilkan di sini. Mudah-mudahan sekarang sudah berhenti, Indonesia masih “harus” impor ini dan itu dari negara lain. Contoh­nya: beras, jagung, kedelai, bawang (putih dan merah), ga­ram, singkong, buah-bua­han, daging sapi, dan banyak lagi.

Padahal, dengan mana­jemen yang baik semestinya beras, jagung, kedelai, bawang (putih dan merah), garam, singkong, buah-buahan, dan daging sapi dapat dihasilkan di dalam negeri. Bukankah kita masih memiliki lahan yang memadai untuk meng­hasilkan semua itu? Kita pun punya puluhan fakultas perta­nian negeri dan swasta yang cukup baik. Tetapi, mengapa kita masih perlu impor juga?

Bahkan, belakangan ini kita seakan-akan disambar petir di siang bolong ketika muncul pemberitaan bahwa negara kita juga “harus” impor cangkul. Allahu Akbar. Benar­kah cangkul masih “harus” didatangkan dari negara lain? Begitu tertinggalkah sumber daya manusia Indonesia se­hing­ga cangkul pun harus impor dari negara lain?

Menyikapi keluhan terse­but nyatanya pemerintah se­per­ti tak ambil pusing. Konon, negara kita memang me­mer­lukan 10 juta cangkul per tahunnya. Sedangkan negara kita hanya mam­pu mengadakan 700 ribu cangkul per tahunnya. Apa kata Men­teri Perindustrian?

Dalam hal ini, industri kecil dan menengah (IKM) pun diajak untuk terlibat dalam pengadaan cangkul. Dan, cangkul yang dihasilkan haruslah sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI). “Memang ada impor (cang­kul), tapi jumlahnya kecil. Yang kemarin itu impor 86 ribu, sedangkan kebutuhan kita mencapai 10 juta unit,” kata Airlangga Hartarto usai menggelar rapat di kantornya, Jakarta, Senin (31/10).

Airlangga menyampaikan impor cangkul ini bukan cang­kul seutuhnya, hanya kepala cangkul yang terbuat dari besi. Menurut dia, “impor cangkul yang dilakukan baru-baru ini karena kebutuhan cangkul (cukup) tinggi, sedangkan produsen cangkul di dalam negeri hingga saat ini belum bisa memenuhinya.”

Apapun dalihnya, impor cangkul dari Tiongkok terse­but ditanggapi “miring” oleh rakyat Indonesia. Mocham­mad Hekal, Wakil ketua Ko­misi VI DPR RI, mengaku geram dengan kebijakan pe­me­rintah Joko Widodo yang impor cangkul dari Tiongkok.

“Sangat memalukan Indo­ne­sia harus impor barang se­se­­derhana cangkul. Mana ke­be­rpihakannya kepada UM­KM. Itu ‘kan barang sangat mu­dah. Sekelas Perhutani saja bi­sa ditugasi untuk bina UM­KM untuk bikin cangkul dan kemu­dian dibeli pemerintah,” tan­das ketua DPP Gerindra ini sa­at dihubungi awak media di Se­nayan, Jakarta, Minggu (30/10).

Ditegaskannya kembali, pihaknya akan sesegera mung­kin memanggil pihak yang bertanggung-jawab terkait impor cangkul tersebut.

“Kita akan cari tahu ini kebijakan siapa. Kalau dari media ‘kan infonya kebijakan departemen (baca: kemen­terian) perdagangan, saya akan usul panggil Mendag segera setelah mulai masa sidang berikutnya,” ung­kap politisi Ge­rindra ini.

Saat dita­nya apakah BU­­­MN yang la­ku­­kan impor cang­kul dari Tiong­kok tersebut me­­­mang me­mi­liki kewe­na­ngan meng­im­por barang-ba­rang perta­nian, Hekal mene­gas­kan ada. “Ada sih. Tapi ‘kan gak logis, masa cangkul saja kita impor. Ka­pal, pesawat kita bisa bikin, ma­sa cangkul gak bisa. Kacau, yang pasti mema­lukan dan me­rendahkan bang­sa,” kata dia.

Menurut Hekal, impor cang­­kul tersebut menun­juk­kan bukti bahwa pemerintah Joko Widodo lebih senang membantu menggerakkan perekonomian rakyat Tiong­kok ketimbang rakyatnya sen­diri. “Padahal itu ‘kan lumayan buat gerakin ekonomi kerak­ya­tan. Eh yang digerakin ekonomi rakyat Cina (baca: Tiongkok) sama Vietnam. Luar biasa,” sindir dia.

Kebijakan pemerintah me­ng­impor cangkul juga sangat disayangkan wakil rakyat Pro­vinsi Jawa Tengah. Hal ini bahkan dianggap sebagai se­buah kebijakan yang mema­lukan mengingat Indonesia merupakan negara agraris.

“Sebagai negara agraris, Indonesia harusnya unggul berkaitan dengan alat perta­nian tradisional ini, tetapi mengapa harus impor,” ung­kap anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Riono di Semarang, Selasa (1/11).

Dia juga menyebutkan, saat ini di Jawa Tengah terda­pat dua sentra pembuatan cang­­kul yaitu di Kabupaten Bre­bes dan Kabupaten Klaten. Be­­lum lagi dengan usaha-usa­ha kecil yang tersebar di se­jumlah daerah di Jawa Te­ngah. Tetapi, me­ngapa industri kecil ini justru tidak di­­ber­­da­ya­kan. “Bahkan jika harus me­menuhi kebutuhan cangkul se-Indo­nesia, Jawa Tengah saja si­ap untuk me­nyediakan,” pa­par politisi PKS Jawa Tengah ini.

Bukan hanya dari anggota DPR RI dan DPRD, dari kala­ngan rakyat biasa juga tidak sedikit yang mengaku heran, mengapa Indonesia mesti im­por cangkul dari negara lain. Begitu juga di media sosial. Ada di antaranya yang menya­takan: “Malu, malu, maluuuu. Apa kata teman-teman saya tentang Indonesia. Bagaimana mau bikin roket, cangkul aja masih impor dari negaranya..... Ampunnnn.”

Di beberapa perguruan tinggi di Indonesia ada yang menyelenggarakan program studi pertanian, program studi teknologi pertanian, program studi mekanisasi pertanian, dan lainnya. Sebagai orang awam terkait dengan bidang pertanian, teknologi perta­nian, mekanisasi pertanian; saya rasanya ingin mengu­sulkan: segencar-gencarnya Indonesia menggalakkan per­ta­nian, teknologi pertanian, mekanisasi pertanian jangan sampai melupakan membikin cangkul sebanyak-banyaknya.

Kabarnya saat ini Krakatau Steel memastikan sudah me­mi­liki bahan baku sehingga pada waktunya akan siap memenuhi kebutuhan cangkul di dalam negeri. Sedangkan IKM akan didorong supaya memproduksi kepala cangkul sesuai SNI sehingga ke depan Indonesia tidak perlu impor cangkul lagi. Malah, siapa tahu Indonesia bisa men­jadi eksportir cang­kul ke ne­gara lain. Semoga. ***

 

MAHMUD YUNUS
(Alumnus Pascasarjana Universits Islam Nusantara Bandung)
 

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]