Wujudkan Reforma Agraria Melalui Sertifikasi Tanah


Rabu, 23 November 2016 - 00:57:27 WIB
Wujudkan Reforma Agraria Melalui Sertifikasi Tanah Ilustrasi.

Isu agraria merupakan masalah yang kian pelik di negara ini. Terutama menyangkut soal pengelolaan sumber daya alam dan hak atas tanah. Permasalahan agraria yang terjadi sering dilatarbelakangi oleh status hak milik antara rakyat kecil dengan pengusaha yang atau (kongkalikong) dengan penguasa. Tak ayal, sengketa hak milik ini menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal yang sering kali menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Jika ditelisik, konstitusi negara kita,yakni UUD 1945 telah mengatur secara te­gas­terkait pengelolaan sumber daya alam. Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa ‘’bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikua­sai oleh negara dan diper­gunakan sebesar-besarnya un­tuk kemakmuran rakyat’’.

Baca Juga : Profesi Pelayanan Publik, Harus Jadi 'Role Model' Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini menjadi landasan bagi negara (pemerintah) untuk mengelola dan mengatur per­buatan hukum atas sumber daya alam yang ada di Indo­nesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini mengamanatkan ke­pa­da pemerintah dalam mela­kukan  pembangunan dengan bersumber dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tekandung dalam pe­rut ibu pertiwi haruslah ber­landaskan kepada sema­ngat gotong royong, keter­bu­kaan, dan keadilan sehinga ter­capai kemakmuran bagi rakyat.

Namun, nyatanya sema­ngat dan amanat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini justru se­ring disalahgunakan oleh pe­merintah. Melaui politik le­gislasi-nya, memang benar Pa­sal 33 ayat (3) UUD 1945 men­jadi konsideran ‘’menim­bang’’  dalam merumuskan Un­dang-Un­dang (UU) terkait pe­nge­lolaan sumber daya alam. Ta­pi, ketika UU itu diun­dang­kan dalam lembaran negara dan berlaku bagi seluruh sub­jek hukum yang ada di Indo­ne­sia, subtansi dari peraturan per­­undang-undangan itu ba­nyak yang bertentangan dan mem­belot dari amanat ‘’ke­mak­­mu­ran rakyat’’ seperti yang ter­cantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,malahan meru­gi­kan dan menindas masya­ra­kat.

Baca Juga : Mengenangkan Sejarah Perguruan Thawalib

Misalnya saja UU No. 7 Ta­hun 2004 Ten­tang Sumber Daya Air yang dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pu­tusan No. 85/PUU-XI/2013 karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasalnya, kebijakan (beleid) itu dianggap belum menjamin pembatasan penge­lolan air oleh pihak swasta, sehinga dinilai membuka pe­luang pri­vatisasi dan komer­sia­lisasi pihak swasta atas penge­lolaan sumber daya air yang dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna air.

Celakanya lagi, UU yang menjadi konsideran ‘’menim­bang’’ dalam pembuatan pro­duk hukum di bawahnya, yak­ni peraturan pemerintah (PP) dan peraturan daerah (Perda) justru melakukan penafsiran yang salah dan menyimpang yang berujung pada saling tumpang tindih. Buktinya, mengambil contoh yang sama, Pasal 1 angka 9 PP No. 16 Tahun 2005 tentang pengem­ba­ngan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang menye­but penyelenggaraan SPAM adalah BUMN/BUMD, kope­rasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. Pada­hal,Pasal 40 ayat (2) UU Sum­ber daya air sudah dinyatakan bahwa pengembangan SPAM tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. 

Baca Juga : Antara Rindu Mudik dan Kesadaran Kesehatan

Regulasi peraturan yang tumpang tindih seperti ini memberikan celah bagi ok­num-oknum nakal untuk ber­main-main dalam mengelola sumber daya alam. Melalui celah inilah, terjadi penye­le­wengan kuasaan yang dilaku­kan penguasa. Penguasa yang memiliki mental korup akan mudah disuap oleh pengusaha yang ingin memuluskan usa­hanya. Pada akhirnya terja­dilah komersialisasi dalam bentuk pengeluaran izin usa­ha di sektor pengelolaan sum­ber daya alam.

Apabila regulasi izin usaha dikeluarkan disertai praktik-praktik kotor seperti korupsi, maka dalam pelaksanaan usa­ha yang dilakukan oleh pelaku usaha banyak yang tidak se­suai dengan prosedur (SOP) dan mendatangkan bencana alam.Hak guna usha (HGU) atau hak pakai (HP) dijadikan pondasi untuk meng­ekploi­tasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mengindah­kan kelestarian lingkungan. Hal-hal inilah yang menda­tangkan bencana sepeti kabut asap, pencemaran, perusakan, dan konflik yang memakan korban jiwa.

Baca Juga : Pengawas Sekolah untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, Kenapa Hilang dalam PP 57/2021?

Tindakan-tindakan sera­kah seperti ini tidak bisa dibiarkan dan berlangsung terus-menerus terhadap pe­ngelolaan sumber daya alam Indonesia. pemerintah harus mengambil langkah tegas dan mengembalikan cita-cita pe­ngelolaan sumber daya alam sesuai dengan hakikat Pasal 33 UUD 1945.

Sertifikasi tanah dan reforma agraria

Status kepemilikan tanah/lahan menjadi penyebab kon­flik agraria di berbagai daerah yang telah melahirkan konflik so­sial dan disintegritas. Men­te­ri agraria dan tata ruang, Ferry Mursyidan Baldan da­lam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pernah mengatakan ting­ginya konflik tanah, sam­pai-sampai dalam sehari be­li­au menan­datangi sampai 12 pe­­nye­lesaian konflik perta­na­han.

Melihat pemaparan men­teri agraria tersebut, peme­rin­tah harus bertindak cepat dan tidak boleh membiarkan ini menjadi bom waktu konflik agraria. Pemerintah harus mam­pu menyelesaikan seng­ke­ta-sengketa agraria antara ma­syarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah. Baru-baru ini, presiden jokowi meminta agar dilakukan pena­taan sektor pertanahan melalui legislasi sertifikat aset. Beliau juga memberi target kepada Kementerian Agraria/Badan Pertanahan agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran.

Presiden jokowi meyakini me­lalui cara sertfikasi tanah da­pat mewujudkan reforma agra­ria yang berkeadilan da­lam penguasaan tanah dan sum­­ber daya alam. Sebagai ne­ga­ra kesejahteraan, atas dasar ‘‘hak menguasi’’ sudah men­ja­di kewajiban pemerintah un­tuk melaksanakan pendaf­tran ta­nah diseluruh wilayah Indo­ne­sia menurut UU Pokok Agra­ria.

Tidaklah mudah untuk melakukan sertiifikasi ter­hadap tanah. Sertifikasi tanah di Indonesia di akomodir oleh UU No.5/1960 dan PP No.24/1997. Namun, dalam tahap pe­laksanaanya masih tidak bisa menjamin kepastian hu­kum. Ka­rena sertifikat tanah sebagai su­rat tanda bukti hak atas ta­nah juga bagian dari hak asasi ma­syarakat adat ( Article 26 UNDRIP).Namun, kenya­ta­anya se­lama ini hanya bersifat ad­mi­nistrasi saja dan belum ber­sifat hak. Sertifikattanah ha­nya memberi perlindungan hu­kum kepada pemilik hak atas ta­nah, tetapi belum kepada pe­me­gang sertifikat hak atas tanah.

Meskipun hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) UU Pokok Agraria memi­liki kedudukan yang tinggi sebagai alat bukti yang berda­sarkan unsur turunan, terkuat, dan terpenuhi. Hal ini belum bisa menjamin status kepe­mi­likan tanah. Ada kemung­kinan pihak lain yang berwe­nang juga memiliki sertifikat hak milik yang terkuat dan terpenuhi sekalipun. Oleh ka­rena itu, diperlukan bukti awal sebagai validitas hak milik tanah. Data fisik dan yuridis tanah haruslah  sesuai dengan data buku pertanahan di kan­tor pertanahan. Kalau tidak sesuai maka status tanah bisa saja dalam objek sengketa.

Untuk mewujudkan refor­ma agraria melalui sertifikasi tanah, terlebih dahulu peme­rintah harus merivisi PP pen­daf­taran tanah dengan berpe­doman dan memper­tim­bang­kan nilai-nilai tradisional  dan realitas sosial masyarakat serta menjadikan hukum adat seba­gai sumber utama dalam hu­kum pertanahan nasional.

Setelah itu, memperbaiki sistem pendaftaran tanah di kantor pertanahan berbasis e-governance dengan mendata ulang dan menginput data fisik dan yuridis tanah ke dalam sistem e-office terhadap dokumen-dokumen tanah. Pemerintah juga perlu menye­der­hanakan prosedur pengu­rusan pendaftaran tanah untuk tidak berbelit-belit dan mema­kan waktu yang lama. Melalui sedikit saran ini, semoga bisa membantu pemerintah dalam menata dan mewujdukan re­forma agraria. (*)

 

AGUNG HERMANSYAH
(Mahasiswa Jurusan Hukum Sumber Daya Alam dan Agraria Fakultas Hukum Unand)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]