Aset Mentawai Batal Diserahkan


Rabu, 23 November 2016 - 01:07:35 WIB

PADANG, HALUAN — Sebanyak 516.­174.­4­21 jumlah aset dari Dinas Kelautan dan Pe­ri­kanan Kabupaten Kepulauan Men­tawai ba­tal diserahkan ke provinsi, nominal yang ter­diri dari tanah dan bangungan tersebut di­batalkan karena belum clear per­masa­lahan­nya.

Kabag Pengelolaan Aset Daerah Budi­yar­ma didampingi Kasubag Inventarisasi Pem­bukuan dan Neraca Aset Biro Aset  Sumbar Suci Mardiah mengatakan, aset tanah, mesin dibatalkan karena masih Barang Milik Negara (BMN) dan untuk bangunan terse­but dibatal­kan karena dipergunakan untuk perpan­jangan tangan bagi daerah tersebut. Untuk aset tanah dan boat diberikan oleh pusat, namun hingga kini belum ada serah­terima dari pusat ke daerah. Jadi, Mentawai be­lum bisa mencatat aset tersebut dalam ne­ra­canya, karena belum ada hibah ke darah ter­sebut.

“Kalau seperti itu, tentu kami tidak bisa menerimanya. Sekarang biarkan mereka mengurus hibanya dulu, karena mereka berencana akan mengalih fungsikan tanah tersebut untuk urusan pariwisata. Makanya provinsi membatalkan untuk memasukkan aset tersebut dalam pencatatan provinsi, karena belum menjadi konservasi (belum ada aktivitas apa-apa di lahan itu),” ung­kapnya, Selasa (22/11).

Sementara itu, rencananya juga dise­rah­kan tiga unit bangunan yang terletak di ka­wasan cukup jauh dari Tuapejat. “Kalau be­lum ada dihibahkan ke Mentawai, tentu kami tidak bisa menerimanya. Kemudian, yang bangunan ada rencananya tiga unit bangu­nan untuk pos pengawas yang letaknya sangat jauh di pulau-pulau. Kalau dari Tuapejad bisa mencapai enam jam yang ke arah Barat Daya,” ujarnya.

Tiga unit bangunan tersebut juga tidak bisa diterima, karena nilainya yang kecil. Selain itu, bangunan tersebut juga menjadi semacam UPTD bagi dinas terkait, atau perpanjangan tangan untuk aktivitas pem­binaan dan pemberdayaan masyarakat di lokasi itu. “Lagipula dengan jauhnya letak bangunan itu tidak memungkinkan untuk merawatnya karena berat diongkos. Maka­nya kami batalkan saja, yang aset tanah, mesin dibatalkan karena masih BMN dan bangunan tersebut guna perpanjangan tangan bagi daerah itu,” ujarnya.

Untuk diketahui, dari hasil tinjauannya ke lapangan untuk biaya boat menuju lokasi bangunan tersebut dengan jarak tempuh dua jam menghabiskan anggaran 6 juta, belum lagi yang jarak enam jam. Sementara, nominal bangunan yang akan dilihat hanya berjumlah Rp80 juta yang letaknya diujung berbatasan dengan Australia.

Sementara itu, untuk data Personil, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) Pen­didikan Menengah hingga kini masih da­lam proses oleh dinas, dan setelah di­lakukan kunjungan langsung ke lapangan Dis­dik berjanji akan menyerahkannya ke provinsi pada akhir Desember 2016 ini. (h/rin)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 02 November 2016 - 01:29:15 WIB
    PICU STATUS WDP

    Aset Tujuh Daerah Bermasalah

    PADANG, HALUAN — Provinsi Sumbar masih menyisakan tujuh daerah yang masih menyan­dang status Wajar Dengan Penge­cualian (WDP). Sementara 13 lainnya, yaitu 12 kabupaten/kota dan satu provinsi telah mendapat predikat Wajar .
  • Kamis, 20 Oktober 2016 - 03:25:11 WIB

    Pemindahan Aset Membebani Provinsi

    PADANG, HALUAN — Esti­masi anggaran peme­liharaan aset kabupaten yang berpindah ke provinsi dipastikan akan mem­pengaruhi postur PABD 2017. Untuk itu, perlu per­sia­pan dan antisipasi sejak se­karang..
  • Sabtu, 08 Oktober 2016 - 03:09:40 WIB

    Rp391 Miliar Aset Pemko Diserahkan

    PADANG, HALUAN — Memenuhi ama­nat UU 23/2014, Walikota Pa­dang, H. Mahyeldi Dt Marajo me­nyerahkan P2D kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, di Gubernuran, Senin (3/10). Tidak saja Kota Padang, P2D juga dise­ra.
  • Jumat, 23 September 2016 - 03:21:27 WIB

    Rp1,8 Triliun Aset Daerah Dialihkan ke Provinsi

    PADANG, HALUAN — Se­kitar Rp1,8 triliun aset pe­merintah daerah kabupaten/ kota, akan berpindah dan selanjutnya dikelola oleh Pemprov Sumbar. Un­tuk pe­nyerahan personil, penda­naan, prasarana dan do­ku­men (P3D), ak.
  • Selasa, 21 Juni 2016 - 17:04:52 WIB

    Aset Pemprov Masih Jadi Catatan DPRD Sumbar

    PADANG, HALUAN – Masalah aset Padang Industrial Park (PIP) dan tukar guling aset GOR H Agus Salim dengan Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi catatan penting dari fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. Ha.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]