Menjual Pulau, Menunggu Bom Waktu


Kamis, 24 November 2016 - 00:46:16 WIB
Menjual Pulau, Menunggu Bom Waktu

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan: bumi, air dan kekayaan alam yang ter­kan­dung di dalamnya dikuasai oleh negara. Tapi kok bisa sejumlah pulau di Indonesia dijual ke pihak asing? Sebab, kalau baha­sa­nya DIJUAL, artinya sudah berpindah status kepemilikan. Jadi, sejauh mana Negara bisa masuk dalam persoalan ini? Apakah masih bisa aparatur Negara menerapkan aturan yang berlaku di republik ini di pulau itu?

Mungkin karena Indonesia terlalu luas, terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga tidak terawasi oleh pemimpin Negara ini. Buktinya, tidak sedikit pulau-pulau di Indonesia yang telah dijual ke warga Negara asing atau dirampas oleh Negara lain seperti kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang diklaim Malaysia sebagai pulau milik mereka.

Baca Juga : Profesi Pelayanan Publik, Harus Jadi 'Role Model' Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Saat ini, di sebuah situs internet, ada tiga pu­­lau di Kawasan Kepulauan Mentawai ya­itu Pu­lau Macaroni, Pulau Kandui dan Pu­lau Si­linak sedang ditawarkan untuk dijual. Lihat sa­ja iklannya di www. private­islands­on­line. com.

Belum lagi sejumlah pulau yang telah dibeli asing seperti Pulau Galang Baru di Provinsi Riau (terdeteksi digunakan untuk pembuagan limbah berbahaya dan beracun dari Singapura). Lalu Pulau Sebatik (untuk dikeruk dan diangkut pasirnya ke Singa­pura). Ada juga pulau Pulau Tatawa di NTT, Pulau Panjang dan Pulau Meriah di NTB, Pulau Bawah di Natuna. Di Jawa Tengah ada tujuh pulau yang telah terjula seperti Pulau Bengkoang, Pulau Geleang, Pulau Kembar, Pulau Kumbang, Pulau Katang, Pulau Krakal Kecil, dan Pulau Krakal Besar.

Baca Juga : Mengenangkan Sejarah Perguruan Thawalib

Di Sumbar, sejumlah pulau juga dika­barkan sudah dijual ke pihak asing.  Pulau Sikoembang dikabarkan telah dijual Rp22 miliar ke pihak asing. Tapi hal itu dibantah oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Pulau Kumbang adalah pulau ulayat. Menurut hukum adat, dimiliki oleh masya­rakat hukum adat dari suku Chaniago yang masuk dalam wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan. Pada 2012, tanah seluas 400 meter persegi dari pulau tersebut dimiliki seorang warga Bali bernama Ketut Wirdayasa. Ia membeli tanah itu dari Sutan Amri Wahid, mewakili suku Chaniago Tarusan.

Baca Juga : Antara Rindu Mudik dan Kesadaran Kesehatan

Namun, pada tahun 2013, Ketut Wirda­yasa kembali menjual pulau tersebut kepada seorang pengusaha di Padang, yakni Stefani Ga­zali Scout. Pada 2014, muncul iklan pen­jualan pulau tersebut di situs penjualan dan penyewaan pulau Privateislan­donline.­com.

Menurut Direktur Jenderal Kelautan, Pe­si­sir dan Pulau-Pulau Kecil dari Kemen­terian Ke­lautan dan Perikanan, Sudirman Saad, ada undang-undang yang mengatur soal penge­lo­laan pulau-pulau kecil. UU tersebut me­nga­tur bahwa pada pokoknya sangat tidak mu­dah bagi warga asing untuk membeli pu­lau.

Baca Juga : Pengawas Sekolah untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, Kenapa Hilang dalam PP 57/2021?

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kini ada sekitar 30 pulau kecil yang manajemennya dikelola oleh warga negara asing. “Mereka sebatas mengelola.”

Walau hanya dikatakan pihak pembeli pulau hanya sebatas pengelola, namun bisa ajdi bom waktu bagi anak cucu kita kelak. Sebab, kalau pulau itu statusnya telah dijual, artinya tidak ada batas waktu untuk bisa kembali hak ulayatnya. Bila berstatus kontrak seperti Pulau Sironjong yang mencapai 40 tahun, jelas berpotensi konflik pada anak cucu dan kemenakan pemilik ula­yat nantinya, karena mereka merasa tak ada menikmati hasilnya.

Karena itu, pemerintah perlu memper­tegas regulasi soal pulau-pulau ini, baik yang telah dijulau maupun kontrak, mengingat potensi konfliknya cukup besar. ***

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]