BOS GULA BACAKAN PEMBELAAN

Tanto Merasa Diperlakukan Tak Adil oleh Penyidik


Kamis, 24 November 2016 - 01:11:45 WIB
Tanto Merasa Diperlakukan Tak Adil oleh Penyidik XAVERIANDY Sutanto, terdakwa kasus peredaran gula tanpa label SNI membacakan nota pembelaan pribadi Pengadilan Negeri Padang, Rabu (23/11). (ISHAQ)

PADANG, HALUAN — Terdakwa kasus peredaran gula tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI), Xaveriandy Sutanto, mem­bacakan pembelaan pribadi sebelum Penasihat Hukumnya (PH) mem­bacakan nota pledoi (pembelaan) atas tuntutan 4 tahun penjara, dan denda Rp1 miliar yang disam­paikan jaksa di persidangan sebelumnya. Dalam pembe­laannya, Tanto — panggilan akrabnya—mengaku kecewa, ka­rena merasa tidak diperlakukan secara adil oleh penyidik.

Sidang yang beragenda pem­ba­caan pledoi terdakwa,  Rabu (23/11) di Pengadilan Negeri Padang, terlihat berbeda dari sidang-sidang sebelumnya. Pulu­han karyawan yang bekerja di beberapa perusahaan milik Tanto menyesaki ruang sidang untuk mendegarkan pembelaan Bos nya.  Sidang yang dimulai Pukul 09.00 WIB dan baru berakhir Pukul 18.20 WIB. Sebab, setelah pemba­caan pledoi, jaksa langsung mengajukan replik yang kemu­dian ditanggapi pula dengan duplik oleh PH Tanto.

Dalam nota pembelaan pri­badi, Tanto mengaku tak mendu­ga bahwa Gula Kristal Putih (GKP) yang dikemasnya, dan telah dike­nal oleh masyarakat luas, serta sudah sering memenuhi permin­taan pemerintah untuk keperluan operasi pasar, akan membawanya duduk sebagai terdakwa di ruang sidang PN Padang.

“CV Rimbun Padi Berjaya (RPB) milik saya sering diminta melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Peme­rintah sendiri yang memintanya. Malah ini gula kami disita tanpa ada pengaduan apapun dari mas­ya­rakat. Kalaupun ada yang me­nga­dukan, tidak pernah dihadir­kan di persidangan. Kenapa?” tanya Tanto dalam pembelaan.

Sebelum GKP miliknya disita Diskrimsus Polda Sumbar di gudang miliknya di Jalan Bypas Kilometer 22 Kota Padang, Tanto mengaku mengalami penyitaan serupa di Medan Sumatera Utara. Sejak saat itu, istrinya bernama Memey mencari tahu bagaimana cara mengurus label SNI, hingga pada April 2016 ia mengajukan permohonan pendampingan ke­pada Lembaga Sertifikasi Balai Besar Industri Agro (LESPro BBIA) untuk pemprosesan ser­tifikat ISO dan SNI.

Setelah itu, pada 12 April, perwakilan perusahaannya diun­dang dalam sosialisasi wajib sertifikat SNI bagi gula kemasan, yang diadakan Dinas Perin­dus­trian dan Perdagangan (Dispe­rindag) Sumbar. Kemudian pada 22 April, LESPro BBIA menge­luarkan sertifikat ISO untuk persyaratan pengurusan SNI. Na­mun, pada 26 April 2016, Polda Sumbar menyita 30 ton gula kemasan dari gudangnya.

“BB disita saat kami tengah mengurus SNI yang kemudian keluar pada 24 Juni. Sertifikat SNI yang keluar itu menandakan gula kami secara isi dan kemasan telah SNI. Sekda Provinsi Sumbar juga telah melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan (Ke­men­dag) RI untuk menjelaskan status gula tersebut, dan ke­biasaan CV RPB membantu pe­merintah dalam operasi pasar. Namun, gula kami tetap disita tanpa ada pengujian labor sama sekali. Ini aneh,” lanjut Tanto.

Setelah penangkapan, Tanto mengaku ia dan istri serta empat karyawannya berkunjung ke Dis­krimsus Polda Sumbar pada 27-28 April dan meminta untuk diperiksa. Tanto pun membawa bukti pe­ngurusan SNI ke LESPro BBIA. Namun, ia tetap dijadikan ter­sangka oleh penyidik, mes­kipun saat itu ia tak didampingi oleh PH.

“Waktu itu ditanya pakai PH atau tidak, saya tidak mengerti dan saya bilang saja tidak. Lalu saya diminta menandatangani BAP. Saya tetap dijadikan ter­sangka dengan BB gula yang kami beli dari Induk Koperasi Kartika dan PT Perusahaan Per­dagangan In­donesia (PPI) dan Induk Koperasi Kartika (Inkorka). Padahal, ke­duanya penyalur resmi dari peme­rintah. Saat saya minta salinan BAP, tidak dikabulkan karena menurut penyidik saya tidak pakai PH,” sambungnya lagi.

Selanjutnya, pada 9 Juni 2016, Kemendag RI menyurati Polda Sumbar dan Polda Sumut, ditan­datangani oleh Sekjend Kemen­dag RI soal status gula yang disita tersebut, yang menjelaskan bahwa CV RPB adalah penyalur resmi gula untuk Sumbar dan telah mengantongi sertifikat SNI, dan sering ditugaskan melakukan operasi pasar.

“Saya tidak bermaksud men­dis­kreditkan oknum manapun dan hanya berupaya mencari kebenaran. Kami merasa diper­lakukan tidak adil oleh penyidik. Penyidik tidak pernah memeriksa tempat-tempat kami membeli gula, tidak memeriksa instansi yang berhubungan dengan gula kami, penyidik juga tidak mela­kukan uji lab terhadap gula kami, tapi langsung menyita dan mene­tapkan saya sebagai tersangka, tanpa tahu apa benar gula yang kami pasarkan SNI atau tidak,” terang Tanto lagi.

Setelah membacakan pembe­laan, Tanto berharap majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan, karena ia merasa telah memenuhi segala persya­ratan administrasi dalam mema­sarkan produk gula kemasan, termasuk soal label SNI.

“Bukan saya, anak dan istri saja yang menderita. Karena kasus ini, karyawan saya serta keluarga mereka juga teraniaya karena perusahaan saya tak berjalan dengan maksimal. Saya mohon maaf pada pihak-pihak yang telah dirugikan karena kasus ini, ter­masuk beberapa karyawan yang di-PHK,” tutupnya.

Setelah membacakan pem­belaan pribadi, Desfika Yufiandra dan Desman selaku PH langsung membacakan pledoi tertulis di hadapan majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto dengan anggota Sutedjo dan Sri Hartati. PH memulai dengan mengutip pernyataan Mantan Ketua Mah­kamah Agung (MA) Profesor Bagir Manan, saat meresmikan Kantor Pengadilan Hubungan Industrial pada 2006 lalu di Padang, di mana: pengadilan bukan lembaga yang menjatuh­kan hukum semata, tapi tempat penerapan hukum secara benar.

PH menyinggung proses hu­kum yang dijalani Tanto yang cenderung diskriminatif. Hal itu terjadi sejak pertama kali penyi­dik memeriksa Tanto di Mapolda Sumbar, di mana menurutnya penyidik hanya berbasa-basi saat menanyakan apakah Tanto akan didampingi PH atau tidak.

“Kalau saja klien kami diberi tahu sebaiknya memakai PH, pasti akan memakai jasa PH. Apalagi dengan ancaman hukuman lima tahun,” ucap Desfika yang baru ditunjuk sebagai kuasa hukum setelah terdakwa melalui beberapa kali persidangan di pengadilan.

Mengenai tuntutan empat tahun dan denda Rp1 miliar yang disampaikan JPU di persidangan sebelumnya, Desfika menilai JPU begitu ngotot dalam menuntut kliennya, karena sudah jelas bahwa instansi terkait di pe­merintahan telah menyatakan barang bukti merupakan gula yang memenuhi persyaratan, termasuk soal kewajiban ber-SNI.

Desfika melanjutkan, menurut keterangan saksi ahli yang diha­dirkan JPU, yaitu Suhendra As­moro, untuk menentukan gula tidak SNI haruslah melalui uji laboratorium. “Sedangkan ini tidak diuji lab sama sekali. Ter­dakwa pun telah melakukan uji lab di Sucofindo. Ini ‘kan aneh,” ucapnya.

Setelah pembacaan pledoi, Rikhi BM dan Sofia Eli selaku JPU langsung mengajukan per­mohonan mengajukan replik (tanggapan atas pledoi terdakwa) kepada majelis hakim. Setelah sidang diskor selama satu jam, JPU pun membacakan replik yang intinya menjelaskan bahwa JPU tetap pada tuntutan.

“Terkait pemberlakuan pasal 113 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Juncto (Jo) Pasal 57 ayat (2) UU No.7 tahun 2014 tentang perda­gangan, dan Peraturan Menteri Pertanian No.68/Permentan/OT. 140/6/2013 tentang pember­lakukan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib, adalah aturan yang berlaku surut, sehingga tidak menunggu sampai adanya proses sosialisasi,” kata Rikhi dalam replik.

Selanjutnya, replik dari JPU juga langsung ditanggapi dengan duplik dari PH. Majelis hakim kembali me-skor sidang selama satu jam dan memberi kesempatan kepada PH untuk menyusun du­plik. Adapun inti dari duplik tersebut, bahwa terdakwa melalui PH tetap pada pembelaannya. Majelis Hakim pun menjadwalkan pembacaan vonis pada Rabu 30 November 2016 nanti. (h/isq)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Agustus 2016 - 11:31:38 WIB
    SERTIJAB DAN MENWA UNES-AAI

    Pajri Tantowi Gantikan Suherlin Laia

    Pajri Tantowi Gantikan Suherlin Laia PADANG, HALUAN —Ko­man­dan Resimen Mahasiswa Satuan 107 Mahajaya Sakti Universitas Ekasakti-Akademi Akuntansi Indonesia (AAI) Padang diserahterimakan dari Suherlin Laia kepada Pajri Tantowi di halaman depan Fakultas Tekni.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]