Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Ormas


Jumat, 02 Desember 2016 - 00:27:46 WIB
Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Ormas

JAKARTA, HALUAN —  Pemerintah akan segera me­ng­a­jukan revisi UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Revisi tersebut, untuk memperketat pendirian ormas dan saksinya diper­tegas bagi yang melakukan pelanggaran.

“Pada prinsipnya Ke­men­dagri mempersiapkan, ter­masuk Kemenkumham. Su­dah dibahas meskipun belum final, tap segera kita ajukan setelah selesai RUU pemilu, parpol dan MD3,” kata Men­dagri Tjahjo Kumolo men­jawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (1/12).

Baca Juga : Stok Cukup, Menkes Instruksikan Pemda Genjot Lagi Vaksinasi

Dengan UU Ormas yang ada sekarang, jelas Mendagri, orang begitu mudah mem­buat  ormas, apalagi izinnya bisa cukup melalui online. “Semua ormas mengaku aza­s­nya Pancasila, tapi dalam praktek dan ucapannya ti­dak,” jelas Tjahjo Kumolo.

Begitu juga untuk mem­batalkan ormas, kata Tjahjo Kumolo, juga mengalami ke­sulitan, meski ormas ter­sebut melawan lambang ne­gara. “Membatalkan ormas yang melawan lambang ne­gara saja perlu waktu pan­jang, mulai peringatan per­tama dan pe­ringa­tan kedua. Makanya, kami siapkan se­ge­ra dengan Menkumham,” kata Mendagri.

Baca Juga : Berduka Atas Wafatnya Tengku Zulkarnain, UAS: Makin Sunyi Jalan Ni Ku Rasa

Ketika ditanya isi revisi UU Ormas tersebut, Men­dagri menyebutkan, mulai dari sanksi dan kemudahan untuk membatalkan pen­dirian ormas. “Banyak, bu­kan sanksi ya. Kemudahan untuk me­larang atau mem­ba­tal­kan ormas,” kata Mendagri.

Dia mencontohkan, se­ka­rang ormas luar negeri bisa buka cabang di Indonesia dengan luasnya. “Makanya diperketat dan sanksinya juga dipertegas.  (h/sam)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]