Kampanyelah di Medsos Tapi Jangan Menghina


Selasa, 06 Desember 2016 - 01:24:07 WIB
Kampanyelah di Medsos Tapi Jangan Menghina

Mengkampanyekan pasangan calon kepala daerah yang kita dukung di media sosial (Medsos), tak ada larangan. Kecuali menghina pa­sangan calon yang tidak kita dukung, itu bisa dikenakan pasal fitnah. 

Karena itu, wajar saja Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan terkejut mendengar pernyataan  Komisioner Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Muhammad Jufri dalam acara diskusi Perspektif Jakarta, Sabtu 3 Desember lalu. Saat itu, Jufri melontarkan penyataan yang mengejutkan berbentuk peringatan terhadap masyarakat umum yang meng­gunakan media sosial dalam masa Pilkada. Masyarakat dilarang menggunakan akun medsos untuk berkampanye. 

 ”Kampanye” menurut Pasal 1 ayat 15 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pilkada adalah kegiatan mena­warkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

Kemudian berdasarkan  UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Terhadap UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, Kampanye dilaksanakan oleh  Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi.

Dalam kepentingan kampanye, Partai Politik bersama Calon Kepala Daerah akan menunjuk Tim Kampanye yang akan mengu­rus semua kepentingan kampanye dari calon yang mengusung mereka dan harus didaf­tarkan ke KPU.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kampanye bukanlah kegiatan yang dilak­sana­kan oleh masyarakat umum. Maka akan keliru ketika Bawaslu  melarang  masyarakat umum berkampanye di media sosial karena memang masyarakat biasa tidak akan pernah bisa melakukan kampanye.

Sebenarnya, dukungan terhadap calon kepala daerah oleh masyarakat tentunya akan bagus bagi berjalannya pesta demokrasi selama sesuai koridor hukum dan persaingan yang sehat. Dukungan adalah sesuatu hal yang biasa disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial sebagai dampak berkem­bangnya teknologi informasi. Karena me­mang media sosial kini menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan suatu ide ataupunn gagasan setiap calon kepala daerah.

Bentuk dukungan dalam media sosial biasanya berbentuk fakta-fakta kebaikan suatu calon, deklarasi mendukung suatu calon, hingga menyemangati suatu calon. Tapi mengapa Bawaslu mengeluarkan per­nya­taan larangan bagi masyarakat untuk melakukan kampanye di media sosial bahkan diancam pidana? Makna kegiatan yang selama ini dipraktekkan sebagai suatu “dukungan” dari masyarakat, ditafsirkan secara sepihak sebagai bentuk kampanye dalam konteks Pilkada. Jika ditelaah dengan cermat, tidak ada satu pasal pun dalam UU ITE yang melarang masyarakat untuk menyebarkan informasi terkait calon kepala daerah.

UU ITE hanya melarang masyarakat menyebarkan informasi yang tidak benar baik tentang lembaga ataupun orang di media sosial karena hal tersebut berindikasi pada fitnah. Namun bila ada larangan  dukungan masyarakat kepada calon kepala daerah di media sosial, maka itu bukan merupakan suatu keputusan yang bijak.

Kampanye di media sosial sulit dibendung, animo masyarakat dalam turut serta menik­mati proses pesta demokrasi tidak elok jika dilarang.***

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]