ANGGARAN TAK TERSEDIA DI APBD INDUK 2017

Sayuti: Tutup Saja LKAAM


Rabu, 14 Desember 2016 - 01:41:40 WIB
Sayuti: Tutup Saja LKAAM Ketua LKAAM Sumbar, M Sayuti Datuk Rajo Panghulu.

Tiga organisasi penting pengawal mamangan adat Minangkabau,  adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai, ternyata tak mendapat porsi anggaran di APBD induk Sumbar 2017. Wajar Ketua LKAAM Datuk Sayuti marah besar. Karena, KONI, PMI dan Pramuka, justru lebih dipentingkan pemerintah dan DPRD.

PADANG, HALUAN — Ketua Lem­baga Kerapatan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Datuk Rajo Panghulu meradang ketika anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya tak tercantum dalam APBD induk Sumbar 2017. Kondisi yang sama juga dialami Bundo Kanduang dan Majelis Ulama In­donesia (MUI) Sumbar.

Padahal, dalam ABPD Induk Sumbar 2017, terdapat dana hibah sebesar Rp9,94 miliar. Namun dana sebesar itu hanya untuk tiga orga­nisasi saja.

Komite Olahraga Nasional Indo­nesia (KONI) mendapat anggaran terbesar Rp5 miliar. Palang Merah Indonesia (PMI) Rp1 miliar, Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Sumbar Rp1 miliar dan untuk kegiatan Safara Ramadan sebesar Rp2,94 miliar.

Datuk Sayuti sangat me­nye­sali pengalokasian anggaran yang tidak member porsi pada LKAAM Sumbar di APBD induk 2017. Dikatakan Sayuti, sebagai lembaga yang  berfungsi melayani masyarakat, LKAAM membu­tuhkan dukungan dana dari APBD. Baik untuk operasional dan gaji pegawai. Dalam satu bulan LKAAM membutuhkan dana sekitar Rp25 juta untuk mebayar gaji pegawai, serta ope­rasional kantor seperti listrik, telepon, dan biaya rutin lainnya.

“Jika pemerintah daerah me­mang tak menganggarkan, kita tutup saja kantor LKAAM ini. Untuk semua orang yang minta dilayani secara adat, kita serahkan saja ke gubernur atau ke DPRD. Bagaimana kita akan melayani masyarakat jika tak ada angga­ran,” kata Sayuti dengan nada kecewa.

Smeentara itu Sekretaris Ko­misi V DPRD Sumbar, Yuliarman mengatakan, sejumlah lembaga adat dan organisasi keagamaan tersebut belum dianggarkan di APBD induk 2017 karena veri­fikasi belum dilakukan di tingkat pemerintah provinsi.

“Kita harap verifikasi bisa diselesaikan pemerintah provinsi di awal tahun, sehingga nantinya bisa dianggarkan melalui APBD-P,” kata Yuliarman saat ditemui di gedung DPRD Sumbar, Selasa (13/12).

Yuliarman berpandangan or­ganisasi keagamaan seperti MUI dan lembaga adat seperti LKAAM dan Bundo Kanduang mestinya dapat anggaran di APBD. Ala­sannya, melihat pada pentingnya fungsi dan peran sejumlah lem­baga/organisasi tadi.

Disebut Yuliarman, LKAAM, Bundo Kanduang dan MUI ada­lah lembaga atau organisasi yang berfungsi menguatkan peran dan fungsi adat serta agama di Mi­nang­kabau. Berangkat dari mas­yarakat minang yang dikenal memegang teguh ajaran agama dan adat sudah sepatutnya lem­baga-lembaga tadi diberi anggaran oleh pemerintah daerah. Ketiga organisasi ini, selama ini ber­tindak sebagai pengawal Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

“Tak ada larangan juga hibah bansos untuk  dialokasikan tahun 2017. Karenanya kita meng­himbau agar verifikasi memang bisa diselesaikan awal tahun,” pungkas Yuliarman.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS, Rafdinal saat pari­purna DPRD beberapa waktu lalu menuturkan, jika masih memung­kinkan, tak ada salahnya tahun 2017 dialokasikan anggaran hibah untuk LKAAM, Bundo Kanduang dan organisasi Islam lainnya.

Untuk ini, DPRD bersama TAPD Provinsi Sumbar menye­pakati, pemberian dana hibah di APBD awal tahun 2017 adalah sebesar Rp 9,94 miliar. Namun, anggaran itu tak ada untuk ketiga organisasi ini. (h/len)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]