DPRD DAN PEMPROV JANJIKAN ANGGARAN DI APBD PERUBAHAN

LKAAM Diminta Berlapang Dada


Kamis, 15 Desember 2016 - 02:11:26 WIB

Kalangan DPRD dan Pemprov Sumbar minta LKAAM bersabar. Anggaran untuk organisasi ini akan diupayakan masuk dalam APBD Perubahan 2017. Sementara MUI memang tidak ngotot minta anggaran ke pemerintah karena takut ada intervensi terhadap organisasi keagamaan ini. 

PADANG, HALUAN — Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar yang mem­bidangi masalah kebudayaan, Nofrizon meminta Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Datuk Rajo Panghulu mencerminkan sikap sebagai seorang penghulu dan ninik mamak dalam menghadapi tak adanya penganggaran untuk LKAAM di APBD induk Sumbar 2017.

Menurut hemat Nofrizon, Ketua LKAAM harus ba,alam la­weh, bapadang la­pang menyi­ka­pi persoalan keti­daan anggaran untuk lembaga ini. Dengan kata lain LKAAM di­minta berlapang dada dengan kondisi keuangan daerah yang memang terbatas.

“Sebagai seorang ninik ma­mak Ketua LKAAM harus paham kondisi keuangan kita yang terba­tas. Untuk membiayai kebutuhan pendidikan yang jadi tanggung­jawab provinsi di tahun 2017 saja, anggarannya sangat besar. Kare­nanya, LKAAM memang belum bisa dianggarkan,” ucap Nofrizon, kepada Haluan, Rabu (14/12).

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat ini menambahkan, anggaran untuk LKAAM ini bukan sama sekali tak ada pada tahun 2017. Di APBD induk memang tak tersedia, namun di APBD Perubahan akan diupa­yakan untuk ada. Karena itu, sebelum anggaran diberi ia me­minta Ketua LKAAM berserta jajarannya agar  terlebih dahulu menunjukkan kinerja.

“Sejauh ini saya lihat kinerja kepengurusan LKAAM yang sekarang tidak begitu terlihat. Wibawa LKAAM tidak terlalu nampak, tak terdengar gaungnya sebagai lembaga adat. Kita minta kinerja ini dibenahi dulu, sehing­ga anggaran juga bisa diper­juangkan,” pungkas Nofrizon.

Anggota Komisi V DPRD, Hidayat berpandangan, pernya­taan Ketua LKAAM Datuk Sayuti yang menyebut, LKAAM akan tutup jika tak ada anggaran adalah suatu hal yang tak elok didengar. Menurut dia mestinya LKAAM membuka diri mencermati pro­gram pemerintah daerah yang tertuang di RPJMD. Jika tidak melalui LKAAM secara langsung, program pembangunan kebu­dayaan akan dilakukan pada penganggaran di SKPD. Program yang ada di SKPD ini nantinya bisa dilaksanakan melalui keterli­batan LKAAM. Terkait tak adanya penganggaran untuk LKAAM di APBD induk, sebut dia, pe­r­timbangannya adalah karena kebutuhan belanja wajib yang akan ditanggung provinsi tahun depan itu terbilang sangat tinggi. Pada porsi APBD Sumbar 2017 yang berada dikisaran Rp6,245 triliun. Pengalihan sejumlah urusan, dimana salah satunya urusan pendidikan ke provinsi, membutuhkan anggaran sekitar Rp1,6 triliun. Dilain sisi kenaikan DAU Sumbar dari pusat hanya berada diangka Rp691 miliar. Untuk hal ini, sebut Hidayat, bantuan untuk lembaga yang  tidak diatur dalam Undang-undang hanya boleh dianggarkan saat kebutuhan belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan dan belanja modal terpenuhi.

“Melihat tingginya urusan pembiayaan pendidikan di 2017, LKAAM memang belum diang­garkan. Bisa saja dianggarkan, tapi ujungnya bisa terevaluasi juga di Kemendagri,” kata Hidayat.

Sebelum APBD Perubahan dibahas lanjut Hidayat, ia me­nyarankan agar LKAAM mening­katkan kinerja. Kemudian ajukan program-program yang ingin dijalankan pada pemerintah daerah.

“Jika itu dilakukan oleh LKAAM, nanti biar sama-sama kita perjuangkan ke pusat. Kita yakinkan kementerian dalam negeri agar LKAAM dibolehkan dianggarkan meskipun anggaran terbatas. LKAAM jangan menyerah, masa niniak mamak menyerah,” pungkasnya.

Terpisah, pengamat sosial dan Budaya Afrizal menilai peme­rintah tidak konsisten, karena tidak memasukkan sejumlah organisasi yang telah dibentuk dalam APBD induk 2017.

Afrizal menjelaskan, LKAAM, Bundo Kanduang, dan MUI adalah beberapa organisasi yang dibentuk dan dibutuhkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah seharusnya memberikan perhatian bagi organisasi yang telah di­bentuk tersebut untuk membantu pekerjaan pemerintah.

Dengan tidak masuknya tiga organisasi ini ke dalam anggaran APBD induk 2017, menurutnya tentu akan memberikan dampak terutama bagi kinerja yang ada di dalam organisasi tersebut. “Ka­rena mereka menempatkan diri untuk membantu pemerintah, dan organisasi yang dibentuk ini kan juga dibutuhkan oleh pemerintah bukan dibentuk oleh golongan saja,” ujarnya, Rabu (14/11).

Dikatakan juga, dengan tidak adanya anggaran untuk organisasi ini tentunya akan melemahkan organisasi ini untuk bekerja sebagai pembantu pemerintah. Karena walau bagaimanapun, organiasi ini membutuhkan dana untuk menggerakkan program-program yang ada.

Sementara itu, Bundo Kan­duang Raudha Thaib tak mem­per­masalahkan tidak masuknya organisasi Bundo kanduang da­lam APBD 2017. Hal itu tidak membuatnya berhenti bekerja dan melakukan kegiatan meskipun dilakukan dengan cara yang susah. “Bukan berarti kami tidak menginginkan anggaran itu, kami membutuhkan. Tapi kalau me­mang tidak dimasukkan, kami akan tetap bergerak,” ujarnya.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, karena pihaknya mendapatkan sejumlah bantuan seperti dana CSR Semen Padang yang rutin diterima Rp6 juta per bulan, dan tahun 2016 ini saja mendapatkan dana dari Pemda sebesar 200 juta. Untuk penge­luaran rutin yang harus diba­yarkan sdebanyak 7,5 juta, untuk gaji pegawai yang ada di sana dan biaya yang lainnya.

“Kami khususnya saya, tidak setiap ada kegiatan itu dibayar. Tapi kami tetap jalan, dan kami tetap melakukan konsolidasi sekali sebulan dengan kabupaten kota, jika daerah tidak bisa datang ke sini maka kami yang akan turun langsung ke lapangan (daerah),” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Bina Sosial saat dimintai kete­rangan soal ini tidak banyak bicara ia hanya mengatakan, “Kalau dapat dan memang iya, harus masuk di anggaran karena organisasi ini membutuhkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, nanti akan dibahas lagi bagaimana namun untuk dimasukkan ke APBDP pihaknya akan berusaha mebahas hal ini.

Sementara itu Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad me­ngatakan pada dasarnya MUI tidak mempersoalkan ada atau tidaknya anggaran tetap untuk organisasi islam ini. Jika MUI meminta anggaran kepada peme­rintah, ditakutkan ada intervensi kepada MUI.

“Kami tidak mempersoalkan ada atau tidaknya anggaran untuk MUI. Sejauh ini kami bergerak dengan dana sendiri dan bantuan secara individual maupun lem­baga,” kata Duski Samad kepada Haluan, Rabu (14/12).

Dijelaskannya, jika MUI me­minta anggaran secara resmi kepada pemerintah, maka inde­pendensi lembaga ini bisa diper­tanyakan. Ketidakinginan me­minta ini, tidak hanya terjadi di Sumbar saja. Melainkan seluruh MUI di Indonesia tidak pernah meminta anggaran kepada peme­rintah. Ketidakadanya anggaran untuk MUI ini sesungguhnya sudah terjadi sejak tiga tahun silam.  

“Seluruh MUI baik di pusat maupun daerah di Indonesia tidak pernah meminta anggaran kepada pemerintah. Kami berge­rak secara mandiri. Karena agama tidak mungkin diintervensi hanya karena anggaran. Ini sudah ber­langsung selama tiga tahun ter­akhir,” katanya.

Namun, Duski tidak me­nam­pik adanya bantuan dari peme­rintah jika ada kegiatan yang dilaksanakan MUI. Namun, ban­tuan ini sifatnya tidak resmi dan tidak harus berupa uang.

 ”Walikota Padang dan Guber­nur secara pribadi ada membantu jika kami ada kegiatan. Termasuk SKPD yang ingin melakukan kegiatan bersama MUI. Tapi itu tidak resmi dan tidak harus berupa uang. Bisa dengan fasilitas dan makanan,” katanya.  (h/mg-ang/len/rin)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 14 Desember 2016 - 01:41:40 WIB
    ANGGARAN TAK TERSEDIA DI APBD INDUK 2017

    Sayuti: Tutup Saja LKAAM

    Sayuti: Tutup Saja LKAAM PADANG, HALUAN — Ketua Lem­baga Kerapatan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Datuk Rajo Panghulu meradang ketika anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya tak tercantum dalam APBD induk Sumbar 2017. Kondisi yan.
  • Jumat, 30 September 2016 - 03:49:43 WIB

    LKAAM:Ulayat Bukan Penghalang Investasi

    PADANG, HALUAN — Sengketa lahan tanah ulayat masih menjadi momok menakutkan bagi kalangan investor dan niniak mamak sendiri di Minangkabau. Sulitnya penyelesaian sengketa ini, telah menimbulkan beberapa masalah seperti yang.
  • Jumat, 24 Juni 2016 - 05:48:57 WIB
    BAM dan Baca Alquran Terancam Hilang

    LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri

    LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri PADANG, HALUAN—Pembatalan sejumlah peraturan daerah (Perda) di Sumatera Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) cukup me­ngun­dang perhatian banyak pihak. Salah satu Perda yang menjadi sorotan adalah Perda Nomor 2 tahu.
  • Ahad, 15 Mei 2016 - 16:05:30 WIB

    Banyak KAN di Daerah Kurang Responsif Terhadap Himbauan LKAAM

    PADANG, HALUAN--Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) Sumbar menyayangkan sikap sejumlah daerah yang tidak merespon himbauan LKAAM untuk melaporkan kelengkapan struktur, sarana, dan kegiatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) y.
  • Sabtu, 19 Maret 2016 - 04:26:44 WIB

    M. Sayuti Kembali Pimpin LKAAM Sumbar

    M. Sayuti Kembali Pimpin LKAAM Sumbar PADANG, HALUAN — Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu, M.Pd terpilih kembali menjadi Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat periode 2016 - 2021 melalui Mubes LKAAM XI Sumatera Barat di Hotel Bumimin.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]