Kepemimpinan Ekonomi dan Birokrasi Malas


Rabu, 21 Desember 2016 - 01:06:15 WIB
Kepemimpinan Ekonomi dan Birokrasi Malas Ilustrasi.

Mengapa kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pada saat ini tidak tidak seperti deregulasi tahun 1980-an dan tidak mampu men­dongkrak pertum­buhan ekonomi lebih tinggi? Mengapa kinerja ekspor terus menurun, kinerja fiskal rendah, permintaan agregat lambat dan kinerja makro ekonomi lainnya rendah?

Pertanyaan ini selalu terlin­tas di benak para pengambil keputusan dan para ekonomi – padahal pola dan cara yang dijalankan relatif tidak jauh berbeda. Lalu kebijakan apa yang harus dilakukan agar Indonesia tidak terjebak ke dalam tingkat pertumbuhan rendah?

Langkah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah tetap mengedepankan kebija­kan ekspor dan daya saing yang berorientasi keluar, yang di­kom­binasikan dengan kebija­kan memanfaatkan pasar do­mestik yang besar. Pasar luar negeri adalah tempat menguji daya saing ekonomi, dunia usaha dan pengusaha nasio­nal. Negara yang berhasil da­lam ekonomi adalah negara yang tangguh di pasar inter­nasional.

Masalahnya sekarang, ko­mo­ditas ekspor kita mayoritas adalah bahan mentah dan barang setengah jadi. Produk manufaktur yang bernilai ting­gi tidak banyak diekspor se­hingga basis kekuatan eko­nomi Indonesia kembali ke jaman VOC, yang paling ba­nyak berdagang hasil bumi. Tidak ada industrialisasi yang signifikan dalam hampir de­kade terakhir ini. Industria­lisasi berupa hilirisasi sumber­daya mineral tidak gagal, tetapi tidak pernah dijalankan secara serius, meskipun sudah di­paksa dengan instrumen un­dang-undang. Pendek kata kebijakan industri absen sela­ma dua dekade terakhir ini.

Thailand berhasil menjadi negara pengekspor produk industri di mana kontribusi produk manufakturnya dalam ekspor total mencapai 62 persen. Industrialisasi di nega­ra ini berkembang dengan baik, yang pada gilirannya berdam­pak positif terhadap kekuatan ekonomi dan nilai tukar mata uangnya.

Negara pendatang baru Vietnam, berhasil mengganti peranan Indonesia sebagai negara eksportir yang kuat di Asia tenggara, Posisi Vietnam pada saat ini sama dengan posisi Indonesia pada tahun akhir 1980-an ketika indus­trialisasi Indonesia berjalan dengan agresif bersamaan dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Peranan ekspor produk manufakturnya yang bernilai tambah tinggi mencapai 76,9 persen.

Sementara itu, ekonomi Indonesia memang terus tum­buh tetapi struktur ekspornya ditopang oleh bahan mentah hasil eksploitasi sumberdaya alam. Kontribusi ekspor manu­faktur Indonesia sangat ren­dah, hanya sekitar 8,6 persen. Sisanya adalah produk ekspor bahan mentah dan barang setengah jadi, yang bernilai tambah rendah.

Tanggapan pemerintah ter­hadap stagnasi keadaan eko­nomi ini adalah kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Tetapi sejauh ini dampaknya sangat terbatas dan bahkan sangat minimal. Indikator makro ekonomi tetap saja tidak beranjak naik, mulai dari kinerja pertumbuhan ekono­mi, permintaan agregat masih rendah, kinerja fiskal buruk, dan berbagai hambatan lain­nya yang serius.

Jadi bagaimana seharus­nya? Pemerintah Indonesia harus kembali ke arah indus­trialisasi, yang sudah dijalan­kan pada tahun 1980-an bersa­maan dengan kebijakan dere­gulasi dan debirokratisasi. Reindustrialisasi harus dija­lan­kan agar kualitas perda­gangan internasional menjadi lebih baik dengan produk bernilai tambah tinggi dan tahan pengaruh eksternal.

Pada saat bersamaan, Indo­nesia harus memanfaatkan pasar dalam negeri, yang sudah terbentuk sangat kuat sebagai salah satu lokomotif pertum­buhan ekonomi. Tetapi jika hanya pasar domestik sebagai tumpannya, maka ekonomi kita rapuh dan tumbuh mo­derat cenderung rendah seperti saat ini.

Karena itu, pemerintah dan birokrasi harus kreatif meman­faatkan dan mendesain pasar domestik untuk semaksimal mungkin kemanfaatannya ba­gi dunia usaha dan pengusaha nasional dan kepentingan konsumen dalam negeri. Pasar dalam negeri ini terwujud setelah terjadi transformasi dari ekonomi agraris menjadi ekonomi semi industri.

Tetapi karena birokrasi pemalas, maka pasar dalam negeri ‘dimakan’ oleh pelaku-pelaku dari luar negeri. Kita kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan manfaat pasar domestik yang besar tersebut. Pada saat yang sama kebijakan deregulasi dan debirokratisasi berhenti di tengah jalan karena kepemimpinan ekonomi ab­sen.

Pemerintah dan birokrasi Indonesia adalah birokrasi pemalas atau bahkan sangat pemalas. Banyak negara secara intensif dan serius telah mem­praktikkan beragam kebijakan non-tarif secara luas dan men­dalam untuk melindungi pasar dalam negerinya. Sementara itu, Indonesia telah dengan sengaja membiarkan pasar dalam negerinya dimanfaatkan dan ‘dimakan’ oleh para pela­ku dan produk-produk luar negeri.

Ribuan kebijakan non-tarif telah dijalankan oleh negara-negara mitra dagang Indonesia, seperti China (2. 194), Korea Selatan (1.507), Jepang (1.294), Amerika (4. 710) dan Uni Eropa (6.805). Ini menunjukkan bahwa negara lain sangat agresif melindungi pasar dalam negerinya. Kebi­jakan ini lumrah terjadi karena kondisi eksternal tidak me­nentu, setiap negara menoleh ke dalam (inward looking) dan ada arus balik deglobalisasi.

Sementara itu, pemerin­tah dan birokrasi Indonesia malas menjalankan kebija­kan perlin­dungan pasar da­lam negerinya. Sampai saat ini jenis dan ragam kebi­jakan non-tarif Indonesia untuk melindungin pasar do­mestiknya hanya 298 ma­cam saja. Dari indikator ini kita bisa mengatakan bahwa pemerintah dan birokrasi pemalas dalam menjalankan kebijakan per­dagangan dan industri.

Presiden akan sia-sia blu­sukan dan sidak kesana-ke­mari jika masalah birok­rasi ini tidak diselesaikan. Untuk me­nga­tasinya perlu kepemim­pinan ekonomi di tingkat kementerian dan tingkat koor­dinator kemen­terian. Kebija­kan deregulasi dan debirok­ratisasi akan ber­ hasil seperti tahun 1980-an jika dua faktor kunci da­pat diatasi, yakni birok­rasi dan kepemimpinan ekonomi.***

 

DIDIK J. RACHBIN
(Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), guru besar ilmu ekonomi Universitas Mercu Buana, Jakarta)
 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]