PAINAN, HALUAN — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), sebagai daerah rawan gempa dan juga berdampak tsunami, sangat membutuhkan keberadaan shelter sebagai jalur evakuasi warga setempat, sehingga keberadaanya sangat diharapkan oleh masyarakat.
Sebanyak 15 kecamatan yang tersebar di kabupaten itu, sekitar 12 kecamatan diantaranya adalah tergolong kecamatan yang rawan gempa berdampak tsunami. Berdasarkan kondisi di lapangan saat ini, idealnya pada masing-masing kecamatan itu harus memiliki 5 hingga 7 unit shelter dengan daya tampung setiap unitnya sekitar 2 ribu jiwa.
Ari Nurkomari (38), kepada Haluan menyebutkan, kehadiran shelter pada kawasan padat penduduk yang berada dizona merah tsunami, merupakan kebutuhan yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setempat.
“Hal ini dapat kita lihat pada sejumlah kawasan yang padat penduduknya. Namun, tidak memiliki shelter atau tempat ketinggian sebagai jalur evakuasi tsunami. Sebagai contohnya adalah Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Saribaganti, Pancungsoal, Air Pura dan Lunang, Kecamatan Siluat,” terangnya, Rabu (21/12).
Menurutnya, sebelumnya pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merencanakan pembangunan dua unit gedung di daerah itu yang memiliki shelter. Diantaranya, adalah kantor Walinagari Sago Kecamatan IV Jurai, dan Mapolres Pessel.
“Rencananya dua unit kantor itu akan dibangun tiga tingkat, pada bagian atasnya akan dijadikan shelter. Tapi hingga saat ini, apa yang direncanakan Alhamdulillah belum juga terlihat. Seperti contohnya pada kantor Mapolres Pessel, walau pembangunannya sudah selesai, namun belum juga memiliki shelter. Sedangkan kantor Walinagari Sago, tidak jelas kapan akan dibangun,” ungkap warga Painan ini.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pessel, Pri Nurdin mengatakan, ia membenarkan bahwa dua bangunan kantor itu memang dari awal sudah direncanakan akan dibangun lantai atasnya sebagai shelter. Namun, hingga saat ini rencana itu belum juga tercapai.
“Ya, awalnya pemerintah daerah melalui BNPB pusat memang telah merencanakan pembangunan shelter di dua kantor tersebut. Namun, belum juga terealisasi sebagai mana yang kita harapkan bersama. Kendati demikian, kita akan terus berupaya kepada pemerintah pusat agar harapan masyarakat ini bisa tercapai hendaknya,” ulasnya.
Dijelaskanya, hingga saat ini Kabupaten Pesisir Selatan akan terus melakukan pengembangan jalur evakuasi disetiap kecamatan yang ada. Diantaranya paling banyak adalah kota Painan. Sebab Painan merupakan ibu kota kabupaten di Pessel, serta memiliki jumlah penduduk yang paling banyak diantara daerah lainnya.
“Beberapa jalur evakuasi yang sudah dibangun diantaranya adalah, di Gunung Sago Kecamatan Sutera, Luhung Pasar Baru Kecamatan Bayang, Puncak Langkisau Kota Painan, Bukit PDAM Rawang Kota Painan, Bukit Sungai Nipah Kecamatan IV Jurai, dan dekat Bukit bekas Taman Makam Pahlawan juga sudah dibangun Shelter, itu masih di Kota Painan,” jelasnya.
Ditambahkannya, untuk membangun 1 unit shelter maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp4 miliar. Karena Dari 15 kecamatan yang ada di Pessel, sebanyak 12 kecamatan memiliki zona merah yang sangat rawan tsunami.
“Jika satu kecamatan dibangun 5 unit shelter saja, maka dana yang dibutuhkan per kecamatan sebesar Rp20 miliar. Jika dikalikan 10, maka dana yang dibutuhkan sebesar Rp200 miliar. dari itu dukungan pusat sangat kita harapkan,” tutupnya. (h/mg-kis)
