21.500 Nelayan Sumbar Dapat Jaminan Sosial


Jumat, 23 Desember 2016 - 00:31:05 WIB
21.500 Nelayan Sumbar Dapat Jaminan Sosial

PADANG, HALUAN — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar menargetkan 21.500 nelayan yang ada di Sumbar akan mendapatkan jaminan sosial. Saat ini sudah diproses 5.549 nelayan yang sudah teregister dalam asuransi tersebut.

Kepala DKP Sumbar, Ir Yosmeri mengatakan, pe­merintah menargetkan semua nelayan yang berstatus Anak Buah Kapal (ABK) sedang dalam proses dimasukkan dalam asuransi.

Baca Juga : Sekolah jadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19 di Sumbar

“Saat ini prosesnya tetap jalan, bahkan sudah ada dua orang nelayan yang men­dapatkan santunan kematian 160 juta yakni di Pasaman Barat dan Pesisir Selatan dan saat ini ada satu orang ne­layan yang hilang dan masih dalam tahap pe­nyidikan apakah yang ber­sangkutan sudah terdaftar atau belum,” jelasnya, Rabu (21/12).

Untuk mendapatkan ja­minan tersebut, nelayan harus teregister di KTP sebagai nelayan dan maksimal ber­umur 65 tahun, ABK yang bekerja di kapal 10 GT ke bawah, dan belum pernah mendapatkan asuransi yang sama sebelumnya.

Baca Juga : Kendalikan Banjir Sungai Batang Lembang Solok, Pemprov Butuh Bebaskan 2,5 Hektare Lahan

“Semua nelayan akan mendapatkan bantuan ini, tapi harus ter­daftar sebagai nelayan. Jika terjadi kece­lakaan, luka, patah, mening­gal akan men­dapatkan san­tunan,” ulasnya.

Para nelayan juga punya sistim di kabupaten kota ke pusat, namun meskipun ne­layan sudah terdaftar dan punya kartupun kalau bekerja di kapal 30 GT ke atas juga tidak masuk kriteria karena menjadi tang­gungjawab pe­ngusaha kapal tersebut.

Baca Juga : Pemkab Padang Pariaman Raih Nilai SAKIP B

“Ka­rena yang ditanggung pe­merintah adalah nelayan ABK yang bekerja di kapal 10 GT ke bawah,” ujarnya.

Meskipun demikian, pa­da saat mengikuti rapat dipusat ia mengusulkan agar aturan tersebut dikaji ulang karena menurutnya ABK yang bekerja di kapal diatas 30 GT tetap berstatus sebagai anak buah bukan pemilik kapal.

Baca Juga : Pasa Pabukoan Masjid Tablighiyah Garegeh, Bangkitkan Gairah Ekonomi Masyarakat

“Walaupun nelayan itu bekerja di kapal 30 GT ke atas, tapi statusnya kan hanya anak buah ynag rata-rata juga kurang mampu. Jadi, kami berharap aturan ini akan direvisi kembali,” ujarnya.

Ia juga meminta agar kabupaten kota berparti­saipasi dan berperan aktif dalam menginput data nela­yan, agar para nelayan mendapatkan jaminan ini secara merata.

“Karena ini kan pakai sistim online, bagi yang tidak terdata tahun ini maka tahun depan akan dimasukkan lagi,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan persoalan yang terjadi saat ini, nelayan kesulitan untuk masuk dan mendapatkan asuransi ini karena terdaftar sebagai petani sedangkan mereka berprofesi sebagai nelayan.

“Meraka nelayan, tapi di KTP sebagai petani ma­ka­nyan tidak bisa kami ma­sukkan. Asuransi untuk ne­layan ABK ini kerjasama pemerintah dengan asu­ransi Jasindo,” pungkasnya. (h/rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]