Hukum Aspiratif di Fatwa MUI


Sabtu, 24 Desember 2016 - 01:51:06 WIB
Hukum Aspiratif di Fatwa MUI

Dua Fatwa Majelis Ulama Indo­nesia (MUI) menyita perhatian kita akhir-akhir ini. Pertama terkait Pernyataan Basuki Tjahaja Pur­nama tanggal 11 Oktober 2016 tentang videonya di Kepulauan Seribu. Kedua soal Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim pada 14 Desember 2016 lalu.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dalam tulisannya yang berjudul “Fatwa MUI , Hukum Positi dan Hukum Aspirati” yang dimuat di kom­pas.com, Kamis (22/12) menyebutkan bahwa berdasar kajian hukum tata negara, yang hingga kini masih terus pelajarinya.  Salah satu isu yang mengemuka dengan Fatwa MUI adalah kaitannya dengan hukum positif atau hukum aspiratif yang berlaku saat ini. Hukum positif bukanlah aturan hukum yang belum berlaku, atau diinginkan berlaku pada masa yang akan datang.

Baca Juga : Kenaikan Tarif PPN: Kontradiksi Opsi di Tengah Pandemi

Dalam bahasa Latin hukum positif disebut sebagai ius constitutum yang membedakan­nya dengan hukum yang dicita-citakan, hukum yang belum berlaku, hukum yang masih diangankan berlaku, atau disebut ius constituendum.

Sebagai hukum yang berlaku di suatu negara, pelaksanaannya dikawal oleh apa­ratur negara dan dunia peradilan, maka tidak sem­barang lembaga dapat mengha­silkan hu­kum positif. Tentang pembentukan peratu­ran perundangan, hukum positif yang seka­rang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 7 UU tersebut mengatur jenis dan hirarki peraturan perun dangan adalah: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Udang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Per­pres, Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Baca Juga : Profesi Pelayanan Publik, Harus Jadi 'Role Model' Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Lalu bagaimana dengan Fatwa MUI? Ada dua hal yang harus dijawab sebelum me­nentukan apakah Fatwa MUI itu merupakan hukum positif atau bukan. Pertama, bagai­manakah status kelembagaan MUI sendiri? Lalu, kedua, apakah MUI adalah lembaga yang bisa menghasilkan hukum positif?

Apakah status hukum dari MUI? Diben­tuk pa­da tahun 1975, dalam diri MUI ada berbagai sifat badan hukum, seperti ciri lembaga negara, or­ganisasi masyarakat, bahkan ada pula yang berpandangan berciri lembaga swadaya masya­rakat.

Memang, MUI disebutkan dalam bebe­rapa Pasal UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, namun itu bukan berarti MUI dibentuk ataupun diperintahkan pemben­tukannya dengan undang-undang. Karena itu, MUI tidak berwenang mengeluar kan produk yang bisa menjadi hukum positif di Tanah Air.

Konsekuensinya, Fatwa MUI bukanlah hukum positif di Indonesia. Fatwa MUI hanya bisa menjadi hukum positif jika substansinya ditetapkan oleh organ negara yang berwenang untuk menjadi peraturan perundangan sebagai­mana diatur jenis dan hirarki dalam UU No 12 Tahun 2011 di atas. Selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka Fatwa MUI adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional. Karena bukan sebagai hukum positif itu pula, maka secara teori, Fatwa MUI tidak dapat menjadi objek uji materi perundangan di hadapan meja hijau Mahkamah Agung.

Karena bukan hukum positif dan tidak mengikat itu, maka sifat Fatwa MUI tidaklah mempunyai kekuatan hukum memaksa sebagai­mana hukum positif pada umumnya. Lebih jauh, apabila dikaitkan dengan hukum pidana, maka Fatwa MUI tidak bisa menjadi instrumen hukum yang menjadi dasar dilakukannya upaya hukum memaksa (seperti sweeping) ataupun menjadi dasar dijatuhkannya sanksi pidana.

Jadi, jika materi Fatwa MUI itu tidak diadopsi ke dalam bentuk UU ataupun Perda, maka isi fatwa itu merupakan pendapat, yang tidak mengikat secara hukum, tidak dapat diterap­kan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar dijatuhkannya sanksi pidana, misalnya dalam kasus penodaan agama.

Karena Fatwa MUI bukan hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, maka penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur negara seperti kepolisian, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksa seperti sweeping di pusat perbelanjaan dan sejenisnya.***

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]