LBH HADIRKAN TIGA SAKSI DI PTUN

Operasi PT Geominex Rusak Lingkungan


Sabtu, 24 Desember 2016 - 01:53:34 WIB
Operasi PT Geominex Rusak Lingkungan

PADANG, HALUAN – Sidang permohonan pencabutan izin operasi perusahaan pertambangan emas PT Geominex Sapek (GS) di Solok Selatan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku pemohon, kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno selaku termohon, kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Jumat (23/12) dengan agenda keterangan saksi fakta.

Dalam sidang sebelumnya, LBH Padang menuntut gubernur untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/16/IUP/DESDM/BUP-2010, tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertam­bangan Operasi Produksi kepada PT GS, karena dinilai merusak lingkungan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Baca Juga : Malamang, Tradisi Lebaran yang Tak Dimakan Waktu

Kuasa Hukum LBH Padang, Aldi Harbi, mengatakan bahwa permohonan pencabutan izin operasi produksi PT. Geominex Sapek kepada Gubernur telah dikirimkan dan diterima oleh pihak Gubernur pada 17 No­vember 2016, tapi hingga 10 hari kemudian, surat tersebut belum ditanggapi gubernur melalui keputusan.

“Gubernur menjadi Termohon karena berdasar UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 (Undang-Undang tentang Pemda), Gubernur memiliki kewe­nangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral,” kata Aldi.

Baca Juga : 43 RT di Padang Dilarang Gelar Salat Ied, Ini Daftarnya

Dalam sidang keterangan saksi, LBH Padang menghadirkan tiga saksi fakta yang berlatar belakang masyarakat setempat, yang merasakan langsung efek buruk aktifitas pertambangan PT GS di Solok Selatan, saksi-saksi itu antara lain Darussalam, Syahrial Alen dan Gadis Juana.

Dalam keterangannya, Darussalam menjelaskan, PT GS yang telah beroperasi sejak 2007 di sepanjang aliran Sungai Batang Hari, dan beroperasi di tiga nagari, antara lain Lubuak Ulang Aliang Induk, Lubuak Ulang Aling Tangah, dan Lubuak Ulang Aling Selatan.

“Tiga nagari itu terdiri dari 14 jorong. Dalam menjalankan ope­rasinya, PT GS ini menggunakan kapal keruk sebanyak 16 kapal, dan beroperasi 24 jam dalam sehari. Ini berdampak langsung pada masyarakat, seperti menipisnya sumber air untuk kegiatan sehari-hari bagi masyarakat. Lalu saat curah hujan tinggi, sisa koral dan batuan hasil galian berpotensi menyebabkan banjir,” katanya.

Saksi lain, Gadis Juana, mengatakan bahwa warga tidak pernah dilibatkan langsung dalam penentuan izin PT GS. Setelah itu, PT GS juga tidak pernah bersosialisasi kepada masyarakat mengenai aktifitas kerja peru­sahaan tambang tersebut, melainkan hanya mengundang ninik mamak.

“Yang saya tahu PT GS wajib membayar royalti empat persen untuk rakyat, diturunkan dalam bentuk pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, akses listrik dan untuk kegiatan sosial lainnya, tapi setahu kami tak pernah dipenuhi PT GS,” kata Gadis.

Setelah keterangan saksi didengarkan, majelis hakim yang diketuai Fitriamina, dengan hakim anggota Andi Noviandri dan Fajri Citra Resmana akan melanjutkan sidang pada Selasa (27/12) dengan agenda keterangan saksi dari termohon. Agenda itu pun disepakati Kautsar, Aldi Harbi dan  Wendra selaku kuasa hukum pemohon, serta Desi Ariati selaku kuasa hukum termohon. (h/isq)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]