DPRD DAN PEMPROV SUMBAR SEPAKAT

Rp89 Miliar BKK Dipertahankan


Rabu, 28 Desember 2016 - 02:08:39 WIB
Rp89 Miliar BKK Dipertahankan

PADANG, HALUAN — DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumbar sepakat mempertahankan Rp89 anggaran Ban­tuan Keuangan Khusus (BKK) yang terevaluasi atau dicoret Kemendagri pada APBD 2017.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan, dana BKK senilai Rp89 miliar akan tetap dieksekusi pada APBD Sumbar 2017. Ini karena pos anggaran dimaksud sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dikatakan Hendra, sebelum­nya memang dana itu terkoreksi evaluasi Kemendagri. Bantuan Keuangan Khusus dilarang selama alokasi sejumlah urusan wajib belum terpenuhi.

Baca Juga : Tahun 2020, Capaian PAD Perumda AM Kota Padang Melebihi Target

“Namun kita sepakat ini tetap masuk, pasalnya dana ini sangat dibutuhkan masyarakat. Lagi pula sejumlah urusan wajib alokasi anggarannya sudah terpenuhi, malah ada yang lebih,” kata Hendra saat memberi keterangan pers, Selasa (27/12) sore di ge­dung DPRD Sumbar.

Dipaparkan Hendra, pada alokasi APBD Sumbar 2017 seni­lai Rp6,2 triliun, sesuai aturan diwajibkan urusan pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen. Yang sudah disahkan November lalu, keduanya sudah melebihi, kesehatan 12 persen dan pendidikan malah mencapai 47,08 persen. 

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Umumkan Pemenang Lomba Karya Tulis Artikel HUT ke-46 Tahun

“Karena secara prinsip urusan wajib sudah terpenuhi. Kita sepa­kat, menjawab evaluasi Kemen­dagri tersebut di matrix yang rencananya dikirim ke Kemen­dagri sore ini (Selasa kemarin red),” ujar Hendra.  

Lebih lanjut ia mengatakan, peralihan 11 urusan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi yang akan diberlakukan 2017 mendatang membuat anggaran tumpang tindih. Pasalnya dana banyak tersedot untuk gaji ribuan pegawai yang beralih. 

Baca Juga : Ada 52 Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kota Padang Tahun 2020, Penyebab Utama 'Hamil Duluan'

Hal ini juga membuat belanja modal Sumbar hanya berada pada pisisi 16 persen lebih saja. Be­saran ini memang di bawah rata-tara nasional sebesar 22,97 persen.

“Dengan tingginya anggaran untuk peralihan 11 urusan, sangat mustahil belanja modal bisa dipenuhi sampai angka 23 persen, jawaban itu yang kita kirim ke Kemendagri,” jelasnya.

Baca Juga : Cuma 2 Menit, Cetak Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang dengan Anjungan Dukcapil Mandiri

Sementara itu Sekwan DPRD Sumbar, Raflis mendampingi ketua DPRD pada kesempatan itu menjelaskan, masuknya Rp89 miliar pada bantuan keuangan khusus bagi kabupaten/kota tak bisa dihilangkan begitu saja. 

Jumlah tersebut sudah men­jadi kesepakatan antara DPRD dan Pemprov saat pembahasan anggaran. Lagi pula dana ini sangat perlu sesuai skala prioritas. Ini untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan mendorong percepatan pembangunan di kabupaten kota. 

“Termasuk juga didalamnya dana-dana pokok pikiran. Ini sudah jadi keputusan. Memang Kemendagri berhak meng­eva­luasi, namun kita juga punya hak menjelaskan bahwa ini perlu,” tutup dia. 

Sebelumnya Kemendagri me­nilai APBD Sumbar 2017 tak pro rakyat. Sesuai hasil evaluasi APBD 2017 yang sudah turun, Kemendagri memutuskan men­coret anggaran yang berasal dari pos BKK untuk kabupaten/kota di APBD Sumbar 2017. Jumahnya Rp89 miliar. Dana ini terancam hilang, dan tak bisa disalurkan. 

“Memang bantuan keuangan khusus untuk kabupaten/kota terancam terancam batal. Jawaban sudah dikirim pimpinan Kamis kemarin (22/12). Jadi kita masih menunggu,” ujar Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar, Yu­liarman (26/12) lalu. (h/len)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]