252 Pejabat Struktural Dilantik

BUKITTINGGI, HALUAN — Rotasi dan mutasi jabatan kembali bergulir dilingkungan Pemko Bukittinggi. Sebanyak 252 orang pe­jabat struktural eselon II, III dan IV dilantik dan dilakukan pengukuhan oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Rabu (28/12).

Pelantikan dan pengu­kuhan tersebut dilakukan usai apel gabungan di Pelataran Balaikota Bukittinggi. Pelan­tikan pejabat struktural di lingkungan Pemko Bukit­tinggi kali ini akan ber­lang­sung  selama 3 hari yang dimulai Rabu hingga Jumat (28-30/12).”Pelantikan pe­jabat strukturak kali ini akan dilakukan secara besar be­saran yang akan berlangsung selama tiga hari. Hal ini mengingat Struktur Orga­nisasi Perangkat Daerah (SO­PD) baru Pemko Bukittinggi telah terbentuk. Mereka yang dilantik dan dikukuhkan ini guna mengisi SOPD baru tersebut,” ujar Ramlan Nur­matias.

Baca Juga : Dibanding Tahun Lalu, Produksi Jagung di Agam Tahun 2020 Menurun

Menurutnya, sesuai de­ng­an Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016, maka perlu dilakukan Pelantikan pejabat struktural peme­rintahan dalam rangka peru­bahan SOTK menjadi SOPD. Oleh karena itu bagi pejabat eselon III dan IV yang di­mu­tasi maupun dirotasi dil­a­ku­kan pelantikannya. Se­dang­kan  untuk pejabat eselon II hanya dilakukan pengu­ku­han. “Hari ini kita mengu­kuhkan pejabat eselon II. Sedangkan yang dimutasi adalah eselon III dan IV. Pengukuhan eselon II ini sampai akhir tahun karna  awal tahun nanti akan ada lelang jabatan dari eselon III ke Eselon II. Dalam SOPD baru tidak ada lagi yang namanya kantor, yang ada han­yalah dinas.” terang Ramlan.

Dalam SOPD baru ulas­nya, terdapat 26 SOPD Pem­ko Bukittinggi yang meliputi 17 dinas, 2 sekretariat, 3 badan, 3 kecamatan dan 1 inspektorat. Oleh sebab itu Pengukuhan 26 SOPD baru tersebut dilakukan ber­sama­an dengan  pelantikan dan pengukuhan 252 orang pe­jabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Bukittinggi.

Baca Juga : Alhamdulillah! Tahun 2020 Agam Surplus Beras 120.000 Ton

Diakuinya, rotasi, mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan adalah suatu hal yang wajar dilakukan dalam sebuah pemerintahan. Pelan­tikan yang dilakukan ini semata-mata mengikuti pera­turan pemerintah untuk mela­kukan penyegaran dan per­baikan terhadap kinerja apa­ra­tur sipil Negara (ASN). “Untuk mengisi SOPD baru ini, kita menempatkan ASN yang benar benar memiliki kompetensi dibidang yang dibawahinya. Dan tidak isti­lah titipan dalam pelantikan ini karna semuanya telah diatur oleh PP No 18 tahun 2016,” tegas Ramlan. (h/tot)