Aturan Dianggap Merugikan, Ribuan Nelayan Sumbar Ancam Demo


Kamis, 29 Desember 2016 - 00:34:35 WIB
Reporter : Tim Redaksi

PADANG, HALUAN —  Je­lang akhir tahun, nelayan Sumbar yang menggunakan bagan di atas 30 GT mulai resah. Keresahan dipicu ka­rena izin melaut mereka yang diberi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ting­gal hitungan hari. 

Jika tak ada kejelasan, maka ribuan nelayan itu tak bisa melaut. Bagi yang nekat akan ditangkap aparat, ka­rena izin melaut itu benar tak di­ke­luarkan pemerintah pusat.

“Batas waktu yang di­be­rikan KKP bagi kami hingga 31 Desember 2016. Padahal sebelumnya KKP berjanji sebelum akhir tahun ini ak­an ada perubahan peraturan menteri untuk kami nelayan Sumbar. Kami masyarakat nelayan Sumbar, sebenarnya ingin patuh dengan aturan. Disuruh kami mengurus su­rat izin melaut, kami urus, tapi kondisinya kini, tempat mengurus itu tidak ada. Negeri macam apa ini?” kata Wakil ketua Himpunan Nela­yan Seluruh Indonesia (HN­SI) Sumbar, Hendra Halim, Rabu (28/12)

Dikatakan, pascademo besar beberapa waktu yang lalu, nelayan Sumbar di­jan­ji­kan akan ada perubahan khusus untuk Sumbar terkait izin melaut. Namun  sampai kini perubahan tersebut tidak ada. Hingga akhirnya pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, memberi izin se­men­tara bagi nelayan untuk bisa melaut hingga 31 De­sem­ber 2016. Waktu itu tinggal hitungan hari. “Jadi maunya pemerintah pusat itu seperti apa? Apa kami nelayan Sumbar tidak boleh melaut? Kalau kami tidak boleh melaut, itu artinya pemerintah pusat ingin me­m­bunuh nelayan. Kalau me­mang kondisinya seperti itu, sebelum mati kami tentu terus berjuang untuk hidup,” ujar Hendra.

Menurutnya, nelayan Su­m­bar banyak menggunakan bagan di atas 30 GT, karena di Pantai Barat Sumatera ombaknya besar. Daerah penangkapan mereka sam­pai ke Mentawai, jika dibuat kapal kecil, akan banyak nelayan yang mati melaut karena ombak besar dan angin kencang. “Karena itu nelayan bagan banyak mem­perbesar kapalnya, agar am­an melaut. Rata-rata alasan nelayan memperbesar kapal untuk keselamatan diri dan hasilnya pun lumayan. Tapi dengan adanya aturan peme­rintah, yang menya­marata­kan aturan dari Sabang sam­pai Merauke dan tidak per­hatikan keariafan lokal itu tidak adil,” bebernya.

Jika memang tidak ada juga respon dari pemerintah pusat hingga 31 Desember 2016, maka HNSI bersama nelayan lainnya yang ber­jum­lah puluhan ribu orang akan demo ke PPS Bungus Teluk Kabung, sebab di sana merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan hak mereka agar mendapat izin melaut. “Di negeri sendiri kami tidak dapat izinkan melaut. Padahal, penggunaan kapal bagan ini merupakan ke­ari­fan lokal Sumbar. Pe­me­rin­tah pusat harus mem­per­tim­bangan ini. Kalau peme­rin­tah betul-betul memikirkan nasib nelayan, jangan di­sa­ma­ratakan nelayan di Indo­nesia,” bebernya lebih jauh.

Dalam pandangan Hen­dra, apa yang mereka alami saat ini sama pula dengan kondisi orde baru. Jika un­tuk hidup mereka sudah tidak bisa, apa pun akan mereka lakukan. Termasuk demo besar-besaran yang pernah dilakukan pada Juni 2016. “Ketika ribuan nela­yan sudah berkumpul, saya tidak bisa mengendalikan mereka. Jika terjadi anarkis atau rusuh jangan salahkan masyarakat, sebab kami ha­nya ingin memperjuangan nasib dengan meminta izin agar bisa melaut,” ulasnya.

Lebih jauh dika­ta­kan­nya, ketika nelayan tidak memiliki izin melaut, maka aparat mulai angkatan laut, polisi dengan gagah berani menangkap nelayan di da­erah sendiri. Sedangkan nelayan asing diperbolehkan melaut di Sumbar. “Aparat kami harapkan jangan be­rani­nya menangkap nelayan di daerah sendiri. Kalau kondisinya seperti itu kami ini harus bagaimana. Apa harus duduk saja di rumah, lalu apa pemerintah yang akan memberi kami makan?” tambahnya lagi.

Jika pemerintah melalui KKP tidak menepati janji­nya untuk merubah Permen, setidaknya nelayan Sumbar mengharapkan pe­r­pan­jang­an izin agar mereka tetap bisa melaut.

Terpisah, Ketua Nelayan Pesisir Selatan Syaiful, me­ngung­kapkan hal yang sama dengan Hendra. Dia juga mendesak agar KKP segera merevisi Permen yang mela­rang nelayan bagan di atas 30 GT untuk melaut. “Kemarin saya bertanya sama Yosmeri kepala DKP Sumbar dan Pak Wagub Sumbar. Apa sudah ada revisi Permen yang di­jan­­jikan. Jawab mereka ter­nya­ta hingga hari ini (ke­marin-red) belum juga. Kon­disi ini membuat kami ge­lisah,” terangnya.

Jika hingga batas waktu yang diberikan KKP revisi Permen tak akan dia bersama nelayan Pesisir Selatan akan demo besar-besaran ke PPS Bungus Teluk Kabung. “Jika Permen itu tidak direvisi atau izin perpanjangan tidak ada, maka puluhan ribu nelayan bagan daerah ini akan mati. Lalu kami semua akan ditangkap aparat. Se­bab Irud sesuai perintah Polda sudah me­me­rintah­kan, untuk menangkap ka­pal-kapal yang tak punya izin,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sum­bar, Yosmeri mem­be­nar­kan belum adanya respon terkait perpanjangan atau revisi Per­men khusus untuk nelayan bagan di atas 30 GT. Padahal Gubernur Sumbar, Irwan Pra­yitno sudah mem­buat surat pada KKP, pada 23 Desember 2016, terkait perizinan kapal perikanan Sumbar.

Dijelaskannya, pada 31 Desember 2016, ada dua izin yang sedang ditunggu. Yaitu izin perpanjangan masa ukur kapal dari Kementerian Per­hu­bungan RI dan izin per­pan­jangan kapal bagan di atas 30 GT. Untuk men­dapat­kan dua izin tersebut Gu­bernur Sumbar, Irwan Pra­yit­no sudah menulis surat pada kedua kementerian tersebut. 

Namun dari dua ke­ment­e­rian di atas baru satu ke­men­terian yang memberi informasi. “Untuk izin per­pan­jangan massa ukur kapal dari Kementerian Perhu­bung­an sudah keluar. Baru­san saya ditelpon Kepala BIN. (h/vie/rel)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 26 Juli 2017 - 11:12:23 WIB

    Melanggar Aturan, Komputer Warnet di Kota Padang Disita Pol PP

    Melanggar Aturan, Komputer Warnet di Kota Padang Disita Pol PP PADANG, HARIANHALUAN.COM - Mencegah terjadinya aksi berkumpulnya remaja di tengah malam dan mengarah kepada tindakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.
  • Sabtu, 22 April 2017 - 02:48:28 WIB

    Harus Ada Aturan untuk Go-Jek di Padang

    PADANG, HALUAN - Ojek daring atau yang biasa dikenal Go-Jek saat ini tak hanya bisa ditemui di Jakarta. Masyarakat Kota Padang juga sudah bisa mendapatkan jasa transportasi umum berbasis online tersebut..
  • Kamis, 10 November 2016 - 01:11:17 WIB
    KASUS DUGAAN KORUPSI DI IAIN IB

    Pengadaan Tanah Belum Punya Aturan Rinci

    Pengadaan Tanah Belum  Punya Aturan Rinci PADANG, HALUAN — Chan­dra Mulya Sentana, Kasubbag Pengelolaan Ba­rang Milik Negara (BMN) Wilayah I Kementerian Aga­ma (Kemenag) RI, hadir sebagai ahli dalam sidang lanjutan dugaan korupsi, pada proyek pengadaan ta­nah u.
  • Jumat, 21 Oktober 2016 - 01:49:57 WIB

    Kuliah Umum Arcandra di Unand dan UNP: ‘Aturan Bikin Investor Angkat Kaki’

    Kuliah Umum Arcandra di Unand dan UNP: ‘Aturan Bikin Investor Angkat Kaki’ PADANG, HALUAN — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dr Arcandra Tahar menyoroti lemahnya iklim investasi bidang energi di Indonesia. Menurutnya aturan yang ada di peme­rintahan saat ini membuat para invest.
  • Jumat, 02 September 2016 - 03:27:53 WIB

    Pedagang Langgar Aturan Pemko Berjualan di Luar Garis Pembatas Jalan

    Pedagang Langgar Aturan Pemko Berjualan di Luar Garis Pembatas Jalan PADANG, HALUAN— Banyak pedagang di Pasar Raya Barat yang melanggar aturan berdagang dengan berjualan di luar garis batas yang ditetapkan..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM