GUBERNUR SARANKAN RASIONALISASI

Anggaran Padang Defisit Rp100 Miliar


Jumat, 30 Desember 2016 - 01:22:39 WIB
Anggaran Padang Defisit Rp100 Miliar

Padang, Haluan—Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2017 mengalami pengurangan hingga Rp100 miliar lebih. 

“Telah  terjadi pengurangan Rp100 miliar lebih  yang harus dirasionalisasi karena sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tidak boleh lebih tinggi.

Baca Juga : Ada 52 Kasus Pernikahan di Bawah Umur di Kota Padang Tahun 2020, Penyebab Utama 'Hamil Duluan'

Itu yang harus dibahas  antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD,” kata Asnel Sekda Kota Padang, Kamis (29/12).

Pengurangan itu terjadi diberbagai SKPD, namun ia tidak mau menjelaskan secara rinci. 

Baca Juga : Cuma 2 Menit, Cetak Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang dengan Anjungan Dukcapil Mandiri

“Rasionalisasi itu terjadi per kegiatan saja, jadi tidak fokus di masing-masing SKPD,”  katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota  Padang Muhidi mengatakan, tidak ada persoalan yang berarti dari hasil evaluasi gubernur tersebut. 

Baca Juga : Terdampak Pandemi Covid-19, Angka Pernikahan di Kota Padang Turun 10 Persen

“Hanya rasionalisasi saja  di beberapa kegiatan. Artinya,  tidak ada yang dicoret,” katanya.

Dikatakannya, penyusunan APBD 2017  sudah tepat sesuai aturan dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik Kota Padang maupun Provinsi Sumbar.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

“Selain itu juga,  telah mengakomodir Nawa Cita pemerintah pusat. Jadi tidak  masalah,” ujarnya.

Beberapa hal yang perlu dirasionalisasi terutama terkait target pendapatan dan belanja daerah.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan,  dari evaluasi gubernur, ada beberapa item belanja modal yang perlu menjadi perhatian Pemko Padang.

“Saran gubernur adalah prinsip efisiensi sehingga besaran belanja di beberapa item,  hanya dirasionalisasikan saja. Tidak ada yang dicoret,” katanya.

Tambahnya lagi, gubernur juga menyarankan dalam penggunaan anggaran nantinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari.(h/ade)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]