Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah di Prasjaltarkim Sumbar, Pelaku SPJ Fiktif Tak Mungkin Satu Orang


Rabu, 25 Januari 2017 - 20:21:35 WIB
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah di Prasjaltarkim Sumbar, Pelaku SPJ Fiktif Tak Mungkin Satu Orang KPK periksa ruangan di Prasjaltarkim Sumbar beberapa waktu lalu. Dokumen/HALUAN

“Setelah menerima laporan dari BPK, harusnya Pemprov bukan memanggil oknum yang diduga menyelewengkan anggaran itu. Pemprov harusnya langsung melapor ke Kejaksaan. (FERI AMSARI-Peneliti PUSaKO)

 

“Tetap mesti pasang kecurigaan. Apakah oknum ini betul-betul kerja sendiri. Secara teoritik, korupsi itu tak mungkin dilakukan sendiri. Jadi, kecil kemungkinan dilakukan satu orang. (OKTAVIANUS RIZWA-Praktisi Hukum)

 

 

PADANG, HALUAN – Pengamat hukum menilai, dalam kasus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif di Dinas Prasjaltarkim Sumbar diduga merugikan negara mencapai puluhan miliar, Pemprov Sumbar tidak berhak menyampaikan dugaan pelakunya hanya satu orang. Pasalnya, klaim seperti itu hanya patut disampaikan oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan.

 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Ali Asmar, dalam jumpa pers di Ruang Biro Humas Sekprov mengatakan kepada wartawan, bahwa berdasarkan pengakuan JSN (oknum ASN Disprasjaltarkim) yang diduga melakukan penyelewengan anggaran dengan motif SPJ fiktif, tindakan itu dilakukan sendiri dan mungkin tanpa sepengetahuan atasan. Setelah menerima laporan dari BPK, pihaknya langsung bergerak untuk memanggil JSN dan atasannya untuk dimintai keterangan. Modusnya, dengan memperbanyak dan menambah laporan SPJ ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Samudera dan pembebasan lahan pembangunan Fly Over di Kota Padang dari dana APBD 2015. (Haluan, 5 Januari 2016).

 

Pengamat Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari, kepada Haluan mengatakan, seharusnya Sekdaprov segera melaporkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar itu kepada pihak berwajib, dan sedapat mungkin melaporkan langsung ke Kejaksaan.

 

“Setelah menerima laporan dari BPK, harusnya Pemprov bukan memanggil oknum yang diduga menyelewengkan anggaran itu, apalagi sampai konferensi pers dan mengeluarkan statemen dugaan tertentu. Harusnya Pemprov langsung ke Kejaksaan,” kata Feri, Selasa (24/1).

 

Hal senada dikatakan praktisi hukum dan pengamat korupsi Oktavianus Rizwa. Menurutnya, seharusnya Sekdaprov tidak melokalisir masalah dengan bersandar pada pengakuan oknum JSN kepada atasannya (Pemprov Sumbar).

 

“Pengakuan oknum itu tak bisa dipercaya. Yang akan membuktikan apakah ia bekerja sendiri atau bersama-sama itu pihak yang berwajib, dan itu ada di ranah hukum,” kata Oktavianus.

 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]