Pers Tidak Boleh Berpangku Tangan


Senin, 30 Januari 2017 - 08:45:16 WIB
Pers Tidak Boleh Berpangku Tangan

PADANG, HALUAN—Wartawan senior Abdullah Alamudi mengingatkan, pers Indonesia tidak boleh berpangku tangan melihat pejabat negara menyalahgunakan wewenangnya, penegak hukum mengangkangi hukum, merusak lingkungan, hutan dan laut.

“Kewajiban wartawan dan pers Indonesia mencerdaskan  dan menyadarkan bangsa ini. Bangsa ini terpuruk karena banyak orang baik tidak bersuara, tidak memprotes ketika melihat terjadinya berbagai pelanggaran hukum oleh para pejabat publik,” kata Abdullah Alamudi, Pengajar Utama Lembaga Dr Soetomo (LPDS) di hadapan peserta Pelatihan Penyelesaian Sengketa Pers, di Hotel Kyriad Bumiminang, Padang, Minggu (29/1).

Baca Juga : Tjahjo: PNS Terpapar Radikal dan Terorisme, Siap-siap Dipecat

Anggota Dewan Penyantun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers  itu menyatakan, apabila bangsa ini kembali terpuruk, maka salah satu pihak yang paling bertanggung jawab adalah pers dan jurnalis Indonesia. Berarti mereka tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Pada hal, papar Anggota Dewan Pers periode 2007-2010 ini, pasal 6 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dengan jelas menegaskan, pers nasional melaksanakan perannya sebagai memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Baca Juga : BPS Sebut Ada Dua Provinsi yang Penduduk Perempuannya banyak dari Laki-laki

Selain itu, peran pers yang teramat penting dalam kaitan penyalahgunaan wewenang pejabat, yaitu melaksanakan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

“Pers nasional tidak perlu takut melaporkan ketimpangan di dalam masyarakat, karena Pasal 5 UU Pers menegaskan, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah,” ujar Dosen Akademi Televisi Indonesia (ATVI) ini.

Baca Juga : Bareskrim Polri Turun Selidiki Banjir Kalsel, Ini Ternyata Penyebabnya

Menurut  mantan wartawan AP, Pedoman, BBC, Tempo, The Jakarta Post dan Bisnis Indonesia ini, UU memerintahkan, mewajibkan pers mengungkapkan ketimpangan di dalam masyarakat. Pers tidak perlu takut dibredel atau disensor seperti di zaman orde lama dan orde baru. Pasal 4 UU Pers menegaskan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

UU Pers yang sekarang, lanjut Abdullah Alamudi, adalah satu-satunya UU sepanjang sejarah hukum Indonesia yang tidak memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mencampuri kemerdekaan pers. Karena itu, pers Indonesia wajib menjaga kemerdekaan  itu. Salah satu caranya adalah pers bekerja secara professional, taat pada kode etik jurnalistik, tidak menghakimi dan tidak mencemarkan nama baik orang. (h/ze)

Baca Juga : Sensus Penduduk 2020, BPS: Meski Lambat, Ada Pergeseran Penduduk Antarpulau

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]