Kepercayaan Adalah Wujud Nyata Sertifikasi Ulama


Sabtu, 11 Februari 2017 - 08:24:02 WIB
Kepercayaan Adalah Wujud Nyata Sertifikasi Ulama

PADANG, HALUAN -Ulama Sumbar, Syamsul Bahri menilai kepercayaan masyarakat adalah wujud nyata sertifikasi ulama atau mubalig. Karena itu ia berharap, wacana sertifikasi mubalig yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus diperjelas arahnya.

Jika yang disebutkan hanya sertifikasi, terang Syamsul Bahri, semua mubalig telah tersertifikasi.  Baik itu sertifikasi dalam wujud nyata di atas kertas atau dan dalam bentuk wujud tak nyata. Yakninya berbentuk kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Dijelaskannya, ulama artinya adalah orang yang berilmu. Jika disebut  berilmu, mereka yang dikatakan mubalig atau ulama tentunya adalah orang-orang yang telah paham secara mendalam tentang ilmu agama itu sendiri.

"Jika mereka tak paham dengan apa yang disampaikan, masyarakat tak mungkin bisa mendengarkan dan percaya begitu saja pada mereka. Selain sertifikasi dalam bentuk ijazah dari tempat pendidikan yang mereka tempuh, kepercayaan masyarakat adalah wujud nyata sertifikasi seorang ulama," papar Syamsul Bahri Selasa (7/2)

Lebih lanjut, Syamsul Bahri yang pernah menjabat sebagai Ketua MUI Sumbar itu menegaskan, agar tak ada pembatasan-pembatasan terhadap ulama ketika menyampaikan ilmu di masyarakat, mestinya diperjelas sertifikasi yang dimaksud pemerintah arahnya kemana. Sementara itu , karena masih wacana ia menyebut belum bisa berkomentar banyak terkait persoalan ini.

Namun demikian ia berharap apapun aturan yang akan dikeluarkan hendaknya tidak membuat ulama terintervensi dalam berdakwah di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang, Duski Samad, mengatakan, pihaknya baru saja mengadakan rapat terkait wacana sertifikasi mubalig hari ini. Dari pembicaraan tersebut, ada tiga pandangan yang dihasilkan. Pertama, program ini akan diterima bila dilakukan dengan tujuan perbaikan kualitas, cara yang baik, dan oleh orang yang kapabel atau institusi yang berkompeten.

Kedua, sertifikasi ini dinilai tidak perlu karena masyarakat sudah melakukan sertifikasi secara alami terhadap mubalig sudah ada seleksi alam. Di samping itu, kesiapan pemerintah dari segi finansial juga dipertanyakan karena tidak akan adil bila seorang mubalig disertifikasi tanpa ada ganjaran (reward). Ketiga, kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan umat akan tokoh agama dari segi kualitas dan kuantitas juga dipertanyakan karena saat ini jumlah tokoh agama dan umat beragama belum sebanding.

“Jadi pada prinsipnya MUI Padang tidak menerima sertifikasi mubalig jika tujuannya tidak untuk kebaikan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kualitas ulama dan mutu keagamaan,” ujar Duski.

Duski pun menilai, pemerintah juga telah menyalahi wewenangnya dengan mengadakan sertifikasi terhadap mubalig. Tugas Kementerian Agama hanya menciptakan orang-orang yang akan menjadi pejabat teknis dan administratif keagamaan, bukan melahirkan ulama. Menurut Duski, ulama lahir bukan karena Kementerian Agama, melainkan karena masyarakat yang mengharapkannya. (h/len)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]