Tim Saber Pungli Segera Beraksi


Jumat, 17 Februari 2017 - 10:51:24 WIB
Tim Saber Pungli Segera Beraksi Tim Saber Pungli Kota Solok

SOLOK, HALUAN – Tim  Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Solok yang sudah dikukuhkan oleh Walikota Solok sejak sebulan lalu segera melakukan sosialisasi pada masyarakat maupun aparatur pemerintah, sebagai tindak lanjut dalam mengatasi pungutan liar yang tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

 

Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Kota Solok Susweni dalam percakapan dengan Haluan di Kota Solok, beberapa waktu lalu, mengatakan, yang namanya suatu produk hukum selalu disosialisasikan pada masyarakat maupun aparatur sendiri, menjelang dilakukan penindakan karena dalam Saber Pungli itu juga ada tindakan preventifnya.

 

Langkah awal sebelum sosialisasi, tim juga meminta masukan dari masing-masing kelompok kerja (Pokja) karena dalam pelaksanaan di lapangan tidak terlepas dari kerja Pokja yang ada.

 

Setidaknya ada 7 Pokja dalam Saber Pungli Kota Solok, diantaranya Pokja pencegahan, Pokja penindakan, Pokja intelijen dan Pokja Yustisia.

 

Ketika ditanya tentang anggaran untuk Satgas Saber Pungli, menurut Susweni yang juga Kepala Inspektorat Kota Solok itu, sudah dianggarkan dalam APBD Kota Solok, hanya saja belum memiliki anggaran khusus.

 

Pemda Kota Solok sudah mencadangkan untuk anggaran operasional Saber Pungli karena menjelang APBD disahkan sudah dimasukkan lebih awal mengingat di tingkat pusat sudah ke luar keputusan presiden.

 

Karena keputusan presiden sudah keluar, Inspektorat melakukan antisipasi dengan mencadangkan anggaran untuk itu kalau-kalau pembentukan sampai ke daerah, kenyataan memang demikian dan beruntung dilakukan antisipasi.

 

Hanya saja anggarannya masih mencantel pada Inspektorat sebagai instansi yang menfasilitasi pembentukan Saber Pungli.

 

Sementara itu dari laporan masyarakat di lapangan, tim Saber Pungli Kota Solok hendaknya bisa melirik masalah perparkiran karena biaya parkir selalu dipungut di atas peraturan daerah yang sudah ada.

 

Dalam Perda Kota Solok, tarif parkir untuk sepeda motor Rp 1.000 namun dipungut Rp 2.000. Begitu juga kendaraan roda empat dalam perda Rp 2.000, dipungut oleh juru parkir Rp 3.000 bahkan lebih.

 

Bukan hanya itu, ada kawasan yang bukan arena parkir malahan juga dipungut uang parkir oleh orang-orang tertentu. Ironisnya lagi juru parkir itu tidak memiliki identitas, seperti baju parkir, kokarde dan jenis identitas lainnya.

 

Terhadap pungutan yang melebihi tarif resmi itu, menurut Susweni, sudah masuk ranah pungli. Apapun pungutan yang tidak ada payung hukumnya merupakan pungli, namun sampai saat ini tim memang belum bekerja karena masih dalam tahap sosialisasi.

 

Sosialisasi itu bukan hanya dalam bentuk tatap muka namun juga dilaksanakan dalam imbauan melalui spanduk maupun stiker-stiker yang dipasang di tempat umum.(h/alf)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]