Disnakerin Tangani 17 Kasus PHK


Kamis, 23 Februari 2017 - 10:15:16 WIB
Disnakerin Tangani 17 Kasus PHK

PADANG,HALUAN— Pada tahun 2016, jumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang tercatat sebanyak 134 kasus.

“Sedangkan untuk tahun 2017, sudah ada 10 kasus yang tercatat selama bulan Januari dan 7 Kasus PHK pada Februari,” ujar Mediator Berto mewakili Kepala Disnakerin Kota Padang Eyviet Nazmar pada Haluan, Rabu (22/2).

Dikatakannya kasus PKH pada 2016 tersebut melibatkan 269 tenaga kerja. Dengan penyelesaian kasus PHK yang berhasil diselesaikan sebanyak 68,66 persen.

“Sisanya 23,13 persen atau 31 kasus terpaksa harus diselesaikan melalui jalur anjuran karena pihak Disnakerin tidak bisa menyelesaikan secara bipartit dan penyelesaian bersama,” ucap Berto.

Dikatakannya, biasanya penyebab kasus PHK berakhir di pegadilan atau penyelesaian melalui anjuran disebabkan kedua belah pihak tidak ingin berdamai. Antara tenaga kerja dan pemakai tenaga kerja sama-sama merasa dirugikan.

Sementara itu, penyebab kasus PHK menurut Berto yang selama ini terjadi karena tidak terjadinya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak.

Miss komunikasi paling banyak, sehingga menyebabkan tidak harmonisnya lagi hubungan kerja. Dan selain itu juga disebabkan pelanggaran kontrak kerja yang telah disepakati,” ucap Berto.

Berto berharap agar penyelesaian kasus PHK tidak sampai ke anjuran karena akan sangat merugikan kedua belah pihak. Waktu yang digunakan akan sangat lama dan juga dibutuhkan uang yang cukup banyak.

“Sebaiknya kasus dapat diselesaikan secara baik-baik melalui mediasi. Biasanya untuk menyelesaikan satu kasus membutuhkan waktu paling lama hingga 30 hari kerja,” tambahnya.

Sementara itu pada tahun 2015 juga terjadi 134 kasus PHK yang masuk di Disnakerin. Dari 134 kasus, melibatkan jumlah tenga kerja hingga 204 orang.

Kasus yang dapat diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak melalui mediasi ada 105 kasus. Sisanya 29 kasus diselesaikan secara anjuran atau sampai ke tingkat pengadilan.

“Tahun 2015, 78,36 persen kasus berhasil diselesaikan secara bipartit dan perjanjian bersama. Sisanya 21,64 persen harus melalui pengadilan,” ucap Berto.

Pada 2015 jumlah kasus paling banyak terjadi bulan Agustus sebanyak 18 kasus, dan September mencapai 24 kasus. Padahal biasanya setiap bulan paling banyak kasus yang ditanggani hanya mencapai 10 kasus. Dan pada September, penyelesaian melalui anjuran pun mencapai delapan kasus. (h/mg-mel)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]