Tiga SK DPP Golkar Bikin Bingung Pimpinan DPRD Sijunjung


Kamis, 04 Mei 2017 - 09:12:11 WIB
Tiga SK DPP Golkar Bikin Bingung Pimpinan DPRD Sijunjung

SIJUNJUNG, HALUAN Sudah delapan bulan kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sijunjung kosong. Pimpinan sementara DPRD belum bisa memproses Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Golkar untuk menggantikan Mukhlis Rasyid, karena ada tiga SK yang masuk ke dewan.

Memang, ketiga SK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu, semuanya merekomendasikan Yusni Darti sebagai pengganti ketua DPRD Mukhlis Rasyid. Namun, meski namanya sama tapi di ketiga SK itu gelar Yusni Darti berbeda-beda.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sijunjung Nursidin Jamil, Selasa (2/5) di gedung DPRD. Politisi PPP tersebut juga mengatakan, itulah alasannya kenapa DPRD Sijunjung tidak bisa memproses SK DPP Golkar tersebut. “SK dari DPP Golkar yang kita terima ada tiga dengan nama yang sama dan waktu yang berbeda. SK pertama atas nama Yusni Darti, SK kedua atas nama Yusni Darti SH, sedangkan SK ketiga yang kita terima atas nama Yusni Darti SH, MSi. Kami juga bingung mengapa ada tiga SK dengan nama yang sama tapi gelarnya berbeda-beda,” ungkap Nursidin Jamil.

Hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua DPRD Sijunjung Walbardi. Pihaknya sangat berharap DPRD Sijunjung segera memiliki ketua, karena menurutnya sejak kasus dugaan asusila yang membuat Mukhlis R dipecat dari jabatan ketua, sudah hampir delapan bulan DPRD Sijunjung berjalan tanpa memiliki Ketua. Menurutnya hal ini tidak hanya akan merugikan partai Golkar saja, tetapi juga akan merugikan Sijunjung.

“Sudah 8 bulan DPRD tidak memiliki ketua. Ini jelas akan berdampak pada daerah. Terkait pengganti ketua, kami memang belum bisa melanjutkan prosesnya karena SK yang turun atas nama Yusnidarti terlalu banyak, dan itu jelas sangat meragukan kami. Takutnya jika kami salah proses dan tentunya akan menyalahi aturan,” tegasnya.

Politisi Demokrat tersebut juga menyinggung soal Fraksi Golkar yang juga belum bisa memberikan kepastian dan kejelasan terkait posisi Mukhlis R di DPRD, setelah menjadi anggota biasa. Padahal, menurutnya, semestinya jika Mukhlis R sudah dipecat dari ketua DPRD, Fraksi Golkar harus bertindak cepat memosisikan Mukhlis R di Komisi-komisi yang ada di DPRD Sijunjung.

“Setelah Mukhlis R turun dari jabatannya sebagai ketua DPRD, beliau adalah anggota biasa. Sementara itu, Fraksi Golkar seolah masih berdiam diri. Akibatnya Mukhlis R hanya bisa mengikuti rapat Paripurna, sementara rapat-rapat di komisi tidak bisa diikuti yang bersangkutan karena posisinya masih belum jelas, alias anggota tanpa Komisi,” sebut Walbardi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sijunjung, Sarikal S.Sos mengaku Fraksi Golkar saat ini belum menentukan dimana posisi Muhklis R ditempatkan dalam komisi di DPRD setelah tidak lagi menjabat ketua. Menurutnya, jika ketua DPRD sudah ditetapkan, maka posisi yang bersangkutan di komisi bisa digantikan oleh Mukhlis R. ”Saat ini fraksi belum memberikan keputusan apa-apa soal posisi Mukhlis R, saya rasa menunggu penetapan ketua yang baru,” ujar Sarikal singkat.

Terkait posisi Mukhlis R di partai Golkar sebagai ketua Harian DPD II Golkar Sijunjung, juga masih belum tergantikan. Meski ketua DPD II Golkar Sijunjung, Arrival Boy telah mengumbar ke media bahwa Mukhlis R telah dipecat dari kepengurusan partai Golkar Sijunjung, namun hingga berita ini diturunkan, Mukhlis R masih kokoh di kepartaian.

“Tidak ada yang memecat saya, dan saya masih tetap Ketua Harian DPD II Golkar Sijunjung seperti sebelumnya. Seandainya saya dipecat, tentu jauh hari saya sudah menerima surat pemecatan, tapi nyatanya saya tetap di kepengurusan. Bahkan DPD I Golkar Sumbar tetap mendorong saya agar ikut membesarkan partai,” tegas Mukhlis R kepada wartawan beberapa waktu lalu. (h/ogi)

 





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 26 April 2019 - 12:56:18 WIB

    Evaluasi Pilpres 2019, PA 212 Akan Gelar Ijtima Ulama Ketiga

    Evaluasi Pilpres 2019, PA 212 Akan Gelar Ijtima Ulama Ketiga JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan akan ada ijtima ulama ke-3 untuk mengevaluasi pemilihan presiden atau Pilpres 2019..
  • Jumat, 26 April 2019 - 00:09:33 WIB

    Petugas KPPS Banyak Meninggal, KPU Perlu Minta IDI Lakukan Investigasi

    Petugas KPPS Banyak Meninggal, KPU Perlu Minta IDI Lakukan Investigasi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters Indonesia, Adhie Massardi mengungkapkan keprihatinannya sehubungan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit pasca pemungutan suara Pemilu 2019.
  • Ahad, 21 April 2019 - 17:34:11 WIB
    TERKAIT KAMPANYE JOKOWI

    Bawaslu Sumbar Akan Proses Tiga Pejabat Daerah

    Bawaslu Sumbar Akan Proses Tiga Pejabat Daerah PADANG, HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar akan proses tiga orang pejabat daerah, yang terlibat saat kampanye tim Jokowi-Ma'ruf di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Selasa (9/4) lalu..
  • Rabu, 03 Oktober 2018 - 12:02:04 WIB

    Pindah Partai, SK PAW Tiga Anggota DPRD Sumbar Masih Tersangkut di Kemandagri

    Pindah Partai, SK PAW Tiga Anggota DPRD Sumbar  Masih Tersangkut di Kemandagri PADANG, HARIANHALUAN.COM- DPRD Sumbar tengah menunggu Surat Keputusan (SK) Kemendagri terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) tiga anggota DPRD Sumbar. Proses PAW ini dilakukan karena tiga anggota dewan yakni Martias Tanjung, Ma.
  • Jumat, 20 April 2018 - 11:25:47 WIB

    Pilwako, Daftar Pemilih di Tiga Kota Menurun

    Pilwako, Daftar Pemilih di Tiga Kota Menurun PADANG, HARIANHALUAN.COM – KPU Padang menjadi KPU paling awal yang mengumumkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pilwako 2018 ini. Dari hasil rapat pleno yang digelar di Hotel Inna Muara, Padang, Kamis (19/4) kemarin, DPT di.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM